Sekolah Rakyat Bogor Timur direncanakan, Pemkab siapkan lahan alternatif

Kabupaten Bogor merencanakan pembangunan Sekolah Rakyat berikutnya di wilayah Bogor Timur setelah Sekolah Rakyat yang sudah berdiri di Kecamatan Jasinga. Rencana ini dibahas oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos), dengan penyiapan langkah teknis dilakukan lebih dulu oleh Pemkab.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menyatakan Pemkab Bogor saat ini menyiapkan rancangan dan alternatif lahan yang akan diajukan untuk dipilih Kemensos. Tahap pengumpulan opsi lahan tersebut disebut berlangsung pada Kamis, 22 Oktober 2026, sementara lokasi pasti dan jadwal pembangunan masih belum diumumkan.

Rencana Sekolah Rakyat di Bogor Timur setelah Jasinga

Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang dirancang memberi akses belajar tanpa biaya. Dalam konsepnya, sekolah juga dilengkapi fasilitas asrama bagi para siswa, sehingga siswa dari luar wilayah dapat mengikuti kegiatan belajar dengan dukungan tempat tinggal.

Di Kabupaten Bogor, Sekolah Rakyat yang lebih dulu hadir berada di Desa Sipak, Kecamatan Jasinga. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di sana dibuka pada 21 Agustus 2026, dan kegiatan belajar berlangsung sejak bulan Agustus. Pada tahun ajaran 2026/2027, sekolah tersebut menampung 270 peserta didik sebagai angkatan pertama di kampus permanen.

Pemkab Bogor menyiapkan beberapa alternatif lahan

Untuk melanjutkan program di wilayah Bogor Timur, Pemkab Bogor menyiapkan beberapa opsi lahan. Mekanismenya, Kemensos nantinya akan menentukan satu lokasi yang paling sesuai dari alternatif yang diajukan.

Meski begitu, sampai tahap ini belum ada informasi rinci mengenai titik lokasi yang akan dipilih maupun kapan pembangunan dimulai. Ketiadaan jadwal pasti membuat warga di area yang masuk rencana Bogor Timur menunggu kepastian, termasuk terkait tahapan administrasi dan kesiapan lahan yang harus memenuhi kriteria program.

Kemensos memilih lokasi, Pemkab menyiapkan opsi

Peran Kemensos dalam menentukan lokasi menjadi kunci karena program Sekolah Rakyat menggabungkan aspek pendidikan dan fasilitas asrama. Pemilihan lahan biasanya berkaitan dengan aksesibilitas, kesiapan infrastruktur dasar, serta kesesuaian ruang untuk pembangunan fasilitas sekolah dan asrama.

Di sisi lain, Pemkab berperan menyiapkan alternatif lahan sebagai bahan pertimbangan. Dengan pendekatan ini, proses tidak berhenti pada satu usulan, tetapi memberi ruang seleksi sehingga peluang mendapatkan lokasi yang paling siap bisa lebih besar.

Kapasitas sekolah dan dampaknya bagi akses pendidikan

Kampus Sekolah Rakyat di Jasinga disebut memiliki kapasitas maksimal 1.000 peserta didik untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Angka kapasitas tersebut memberi gambaran bahwa program ini tidak hanya menampung siswa dalam jumlah terbatas, melainkan diarahkan untuk melayani kebutuhan pendidikan pada jenjang yang lebih lengkap.

Bila rencana Bogor Timur terealisasi, dampaknya dapat terasa pada akses belajar yang lebih merata. Karena sekolah dirancang tanpa biaya dan menyediakan asrama, siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu atau yang jarak tempat tinggalnya jauh berpotensi memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan yang sebelumnya sulit dijangkau.

Selain aspek biaya, keberadaan sekolah dengan fasilitas asrama juga berpengaruh pada pola kegiatan harian siswa, termasuk rutinitas belajar dan pembinaan. Bagi orang tua, model ini mengurangi beban transportasi harian, terutama bagi keluarga yang berdomisili di luar lokasi sekolah.

Warga menunggu kepastian lokasi dan jadwal pembangunan

Hingga pengumuman terbaru, Pemkab Bogor hanya menyebut Bogor Timur sebagai wilayah rencana berikutnya, setelah Sekolah Rakyat di Jasinga. Tahap lanjutan yang menentukan lokasi pasti masih menunggu keputusan Kemensos dari opsi lahan yang disiapkan.

Dengan belum adanya jadwal pembangunan, masyarakat di wilayah yang masuk rencana Bogor Timur masih perlu menunggu informasi resmi terkait titik lokasi yang dipilih serta tahapan pekerjaan. Proses seleksi lahan biasanya menentukan kecepatan proyek, karena persiapan administrasi dan kesiapan infrastruktur menjadi faktor yang memengaruhi kapan pembangunan dapat dimulai.