Suahasil Nazara Resmi Jadi Menteri Keuangan, Gantikan Purbaya Yudhi Sadewa

INFOSENTULCITY.ID – Suahasil Nazara resmi menduduki kursi Menteri Keuangan setelah Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan tersebut. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026), dan pengangkatannya tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026 tentang pemberhentian serta pengangkatan Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan 2024-2029.

Dengan pergantian ini, Suahasil menjadi Menteri Keuangan ketiga pada pemerintahan Prabowo setelah Sri Mulyani Indrawati dan Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya sendiri baru sekitar satu tahun menjabat sebelum akhirnya digantikan pada 14 September 2026, sehingga publik kini menyoroti siapa figur pengganti yang akan mengatur arah fiskal dan pengelolaan anggaran negara ke depan.

Suahasil Nazara, Ekonom Akademisi yang Lama Bergaul dengan Kebijakan Fiskal

Nama Suahasil bukan wajah baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia dikenal sebagai ekonom dan akademisi yang sejak lama menekuni kebijakan ekonomi dan fiskal. Kariernya berawal dari dunia pendidikan, ketika ia menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sejak 1999.

Dalam jalur akademik, Suahasil menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia pada 1994, lalu melanjutkan studi Master of Science di Cornell University pada 1997. Ia kemudian meraih PhD bidang ekonomi dari University of Illinois at Urbana-Champaign pada 2003. Sejumlah posisi akademik juga pernah ia pegang di FEB UI, termasuk Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Kepala Lembaga Demografi, hingga Ketua Departemen Ilmu Ekonomi.

Dari Kampus ke Lingkaran Kebijakan, Peran Strategis di Badan Kebijakan FiskalSebelum masuk jajaran pejabat tinggi di Kementerian Keuangan, Suahasil sudah terlibat dalam berbagai kerja yang bersinggungan dengan kebijakan publik. Ia pernah menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal pada 2009-2011, serta Koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pada 2010-2015.

Perjalanan kebijakannya semakin menguat saat ia bergabung dalam Dewan Komite Ekonomi Nasional pada 2013-2014. Titik penting terjadi pada 2015 ketika ia mulai menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Setahun berikutnya, tepatnya 31 Oktober 2016, ia dilantik sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan.

Baca Juga

Penertiban angkot Bogor, 39 kendaraan terjaring di Sukasari

BKF sendiri merupakan unit strategis dalam perumusan kebijakan fiskal. Dari posisi itu, Suahasil kerap membahas isu-isu terkait APBN, perpajakan, belanja negara, investasi, hingga pengelolaan risiko fiskal. Dalam pembahasan APBN 2019, ia menekankan bahwa pengelolaan anggaran tidak semata mengejar target penerimaan, tetapi juga harus dilihat secara utuh antara penerimaan, belanja, defisit, serta pembiayaan.

Wakil Menteri Keuangan Sejak Jokowi hingga Kabinet Prabowo

Karier Suahasil di Kementerian Keuangan naik ke level yang lebih tinggi ketika pada 25 Oktober 2019 Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Wakil Menteri Keuangan. Saat itu, ia mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Kabinet Indonesia Maju. Kepercayaan berlanjut saat Prabowo membentuk Kabinet Merah Putih, di mana Suahasil kembali diberi mandat yang sama.

Ia dilantik kembali sebagai Wakil Menteri Keuangan pada 21 Oktober 2024 dan berada di jajaran Wamenkeu bersama Thomas A.M. Djiwandono serta Anggito Abimanyu. Dengan rekam jejak yang panjang, Suahasil dapat dipandang sebagai “orang lama” di Kementerian Keuangan, bukan figur yang datang dari luar sistem ketika kursi Menteri Keuangan mengalami pergantian.

Suahasil Sudah Membahas APBN 2027 Sebelum Resmi Jadi Menkeu

Menariknya, hanya beberapa hari menjelang pelantikan sebagai Menteri Keuangan, Suahasil masih berstatus Wakil Menteri Keuangan dan menyampaikan pandangan pemerintah mengenai kondisi APBN. Pada 1 September 2026, ia menyebut perekonomian Indonesia dan APBN tetap resilien di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Dalam kesempatan tersebut, Suahasil menjelaskan bahwa APBN telah dirancang dengan ruang untuk menyerap berbagai risiko dan guncangan. Ia juga menyampaikan asumsi RAPBN 2027, termasuk target pertumbuhan ekonomi 6 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar Rp17.500 per dolar AS, serta defisit 2,4 persen terhadap PDB.

RAPBN 2027 dirancang dengan pendapatan negara Rp3.426 triliun dan belanja negara Rp4.097,2 triliun. Defisit ditargetkan Rp671,2 triliun atau 2,4 persen terhadap PDB. Kini, angka-angka tersebut tidak lagi menjadi bahan presentasi sebagai wakil menteri, melainkan menjadi tanggung jawab langsung saat ia memegang kendali penuh atas kementerian.

Kursi Menteri Keuangan, Tantangan Baru yang Menuntut Arah Kebijakan Lebih Tajam

Menjadi Menteri Keuangan berbeda dengan posisi Wakil Menteri Keuangan. Suahasil kini harus berhadapan langsung dengan persoalan besar yang menyentuh seluruh rantai kebijakan fiskal, mulai dari penerimaan negara, belanja pemerintah, pembiayaan, utang, hingga perpajakan dan kepabeanan. Ia juga dituntut menjaga kredibilitas APBN agar tetap menjadi jangkar kepercayaan dalam pengelolaan fiskal.

Skala tantangan ini makin terasa karena pemerintah sedang menjalankan program-program prioritas yang membutuhkan dukungan fiskal. Di saat yang sama, pemerintah perlu memastikan ruang fiskal tetap terjaga supaya APBN tidak kehilangan daya tahan ketika menghadapi tekanan dari ekonomi global.

Pengalaman Suahasil di bidang kebijakan fiskal menjadi modal penting untuk menyusun respons kebijakan. Namun, pengalaman panjang juga akan diuji dalam bentuk keputusan konkret, terutama saat ia harus menerjemahkan arah yang pernah ia sampaikan sebagai Wamenkeu menjadi kebijakan yang benar-benar dijalankan di bawah kendali Kementerian Keuangan.

Arah Pajak dan Bea Cukai Menjadi Sorotan Setelah Pergantian dari Purbaya

Peralihan Purbaya ke Suahasil turut membuat publik menaruh perhatian pada kelanjutan agenda pajak dan bea cukai. Selama menjabat, Purbaya dikenal cukup vokal mendorong peningkatan penerimaan negara, pembenahan administrasi perpajakan, serta reformasi di area bea cukai. Ia juga pernah menyinggung rencana pembenahan besar terhadap Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai.

Meski demikian, belum ada keterangan resmi yang menyebutkan pergantian ini terkait langsung dengan perubahan arah kebijakan pajak atau reformasi bea cukai. Karena itu, masih terlalu dini untuk memastikan apakah pendekatan Suahasil akan sepenuhnya meneruskan gaya sebelumnya atau membawa corak kebijakan yang berbeda.

Yang pasti, Suahasil masuk ke kursi Menteri Keuangan bukan dari luar sistem. Ia datang dengan perjalanan panjang sebagai akademisi, Kepala BKF, hingga Wakil Menteri Keuangan, sehingga pemahamannya terhadap mekanisme kebijakan fiskal dan administrasi kementerian sudah terbentuk dari dalam.

Figur yang Memahami Kementerian dari Dalam, Namun Beban APBN Lebih Berat

Penunjukan Suahasil memperlihatkan pilihan figur yang sudah memahami Kementerian Keuangan dari sisi proses dan substansi. Rekam jejaknya bergerak dari ruang kelas FEB UI, masuk ke perumusan kebijakan publik, memimpin BKF, lalu menduduki posisi Wakil Menteri Keuangan pada era Jokowi, kembali dipercaya dalam pemerintahan Prabowo, hingga akhirnya memegang jabatan Menteri Keuangan.

Kini, beban yang menanti Suahasil jauh lebih nyata. Ia harus mengawal RAPBN 2027, memastikan penerimaan negara tetap kuat, sekaligus menentukan arah kebijakan fiskal setelah adanya pergantian dari Purbaya Yudhi Sadewa. Seluruh keputusan yang diambilnya akan bersentuhan langsung dengan bagaimana APBN dirancang, dijalankan, dan dipertanggungjawabkan dalam sisa masa jabatan 2024-2029.