HP dengan rekening digital untuk bansos, rencana pemerintah mulai 2026

INFOSENTULCITY.ID – Pemerintah berencana membagikan telepon seluler atau handphone (HP) yang terhubung dengan rekening digital untuk masyarakat. Rencana itu disampaikan Hashim Djojohadikusumo dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta pada Selasa, 13 Oktober 2026, sebagai bagian dari upaya memperluas akses layanan keuangan dan mengubah cara penyaluran bantuan sosial (bansos).

Gagasan utamanya, setiap warga akan mendapatkan perangkat seluler yang sekaligus memiliki rekening digital, sehingga dana bantuan pemerintah dapat dikirim langsung ke rekening penerima. Lewat skema ini, penyaluran bansos tidak lagi bergantung pada uang tunai, melainkan diarahkan ke transaksi berbasis rekening, dengan target memperluas inklusi keuangan bagi warga yang selama ini belum memiliki rekening bank.

Rencana HP rekening digital dan dorongan inklusi keuangan

Hashim menyebut sekitar 30 persen penduduk Indonesia belum memiliki rekening bank. Angka itu menjadi alasan utama mengapa pemerintah ingin menghadirkan akses yang lebih mudah ke layanan keuangan formal, terutama bagi kelompok yang selama ini tidak terjangkau sistem perbankan.

Dalam pemaparannya, pemerintah menugaskan dua bank milik negara untuk mendukung pembukaan rekening secara massal, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI). Keterlibatan dua bank tersebut menandakan pendekatan yang tidak hanya mengandalkan satu kanal, melainkan memanfaatkan kapasitas perbankan yang sudah tersebar.

Secara praktis, keberadaan rekening digital pada perangkat yang dibagikan diharapkan membuat penerima bansos bisa menerima dana tanpa harus menempuh proses penarikan uang tunai. Namun, ada kebutuhan informasi yang masih harus dijawab, seperti apakah perangkat akan diserahkan untuk seluruh warga atau hanya untuk kelompok tertentu, termasuk penerima bansos.

Perubahan skema bansos, dana masuk langsung ke rekening

Selain soal perangkat, Hashim juga menyoroti rencana perubahan mekanisme penyaluran bansos. Dana bantuan nantinya direncanakan diarahkan untuk dikirim secara digital melalui rekening yang terhubung dengan HP penerima, sehingga proses penyaluran bisa berjalan lebih cepat dan terukur.

Model penyaluran seperti ini biasanya diharapkan membantu pemerintah mengurangi hambatan di lapangan, misalnya antrean penarikan tunai atau risiko distribusi uang dalam bentuk fisik. Di sisi penerima, dana yang masuk ke rekening dapat memudahkan penggunaan bantuan untuk kebutuhan sehari-hari, selama penerima memiliki kemampuan mengakses layanan digital.

Namun, transisi ke sistem digital tidak otomatis berjalan mulus. Pemerintah perlu memastikan infrastruktur pendukung, termasuk ketersediaan jaringan, kemampuan perangkat untuk mengakses layanan, serta kesiapan keamanan rekening agar tidak menimbulkan masalah baru bagi penerima.

Kesiapan jaringan dan kemampuan pengguna jadi tantangan utama

Digitalisasi penyaluran bansos menuntut kesiapan infrastruktur yang nyata. Jaringan internet yang tidak merata, terutama di wilayah dengan sinyal terbatas, bisa menjadi hambatan ketika dana harus masuk ke rekening yang terhubung dengan perangkat seluler.

Di luar jaringan, kesiapan pengguna juga menentukan keberhasilan program. Tidak semua penerima memiliki pengalaman menggunakan aplikasi perbankan atau layanan berbasis ponsel. Karena itu, aspek literasi digital dan pendampingan penggunaan perangkat menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rencana pembagian HP tersebut.

Pemerintah juga perlu memikirkan skema agar penerima yang tinggal di area dengan keterbatasan jaringan tetap bisa memperoleh haknya, misalnya lewat mekanisme akses alternatif atau cara verifikasi yang tidak sepenuhnya bergantung pada koneksi internet yang stabil.

Detail program masih belum dipaparkan, warga menunggu kejelasan

Meski pernyataan Hashim sudah memberi gambaran besar, rincian pelaksanaan masih belum dijelaskan secara terperinci kepada publik. Masyarakat sampai saat ini belum memperoleh informasi yang jelas mengenai jadwal distribusi, kriteria penerima perangkat, serta mekanisme penyaluran di lapangan.

Di sisi lain, pertanyaan mengenai jumlah HP yang disediakan dan sumber pembiayaan program juga menjadi hal yang menentukan. Tanpa kejelasan tersebut, publik akan kesulitan membedakan rencana kebijakan dengan program yang sudah memiliki kalender pelaksanaan dan prosedur yang dapat dipantau.

Perbedaan antara rencana dan implementasi juga penting karena program berbasis perangkat biasanya menyangkut banyak unsur, mulai dari pendataan penerima, pengaturan akses rekening, hingga pengelolaan jika terjadi kendala pada perangkat atau akun.

Dampak ke aktivitas warga dan layanan bantuan

Jika skema HP dengan rekening digital benar-benar diterapkan, dampaknya akan terasa pada pola penerimaan bantuan. Penerima bansos tidak lagi harus bergantung pada penarikan tunai, sehingga cara penggunaan dana bisa lebih fleksibel, sepanjang penerima memahami cara mengakses rekening dan memanfaatkan layanan yang tersedia.

Bagi warga yang selama ini belum memiliki rekening bank, program ini berpotensi menjadi pintu masuk ke layanan keuangan formal, termasuk kebiasaan melakukan transaksi non tunai. Namun, perubahan perilaku ini biasanya membutuhkan waktu, dan pemerintah perlu memastikan transisi berlangsung tanpa membuat penerima kesulitan.

Di tingkat layanan publik, penyaluran digital juga berpotensi mengubah cara kerja pendataan dan verifikasi penerima, karena semua proses akan terhubung dengan rekening yang terdaftar pada perangkat. Artinya, ketelitian data penerima akan menjadi faktor krusial agar dana tidak salah sasaran.

Perkiraan arah kebijakan dan langkah yang masih ditunggu

Pernyataan Hashim pada 13 Oktober 2026 menunjukkan arah kebijakan yang menghubungkan pembagian HP dengan digitalisasi bantuan sosial serta perluasan akses perbankan. Langkah ini juga menempatkan BRI dan BSI sebagai aktor yang berperan dalam pembukaan rekening secara massal, sejalan dengan target inklusi keuangan.

Meski begitu, masyarakat masih menunggu informasi lanjutan terkait mekanisme, sasaran penerima, dan jadwal realisasi program. Penjelasan tersebut akan menentukan apakah program berjalan terukur, bagaimana kesiapan infrastruktur dipastikan, serta bagaimana dampaknya dirasakan oleh penerima bansos di berbagai wilayah.