
INFOSENTULCITY.ID – Pemerintah Kota Bogor terus menggenjot pembangunan akses jalan menuju pusat pemerintahan baru di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur. Hingga tahap pelaksanaan yang ditinjau pada Senin, 12 Oktober 2026, progres pengerjaan akses jalan mencapai 48 persen, dengan target penyelesaian pada November 2026.

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menjelaskan, proyek ini diarahkan agar akses menuju kawasan kantor pemerintahan yang direncanakan pindah ke area Bogor Raya menjadi lebih dekat dan merata bagi warga Bogor Timur. Rencana berikutnya, akses jalan akan diuji coba dan siap dioperasikan mulai Januari 2027, sehingga layanan publik di area tersebut dapat berjalan lebih terpusat.
Dedie menuturkan bahwa pengerjaan akses jalan menuju pusat pemerintahan Kota Bogor saat ini masih berada pada tahap penguatan fisik, sehingga progresnya baru mencapai 48 persen. Kejar target menjadi fokus karena jadwal uji coba dan operasional sudah disiapkan untuk Januari 2027.
Dari sisi fungsi, akses jalan ini tidak hanya berperan sebagai jalur menuju pusat pemerintahan baru, tetapi juga menjadi penghubung bagi masyarakat di wilayah Bogor Timur. Dalam penjelasannya, Dedie menekankan keterkaitan rute dengan kawasan perumahan Bogor Raya menuju area Summarecon maupun Bogor Raya City, yang selama ini menjadi titik aktivitas warga.
Menurut Wali Kota Dedie, ada dua pekerjaan utama yang sedang dikerjakan. Pertama adalah pembersihan lahan atau land clearing, yang dilakukan untuk menyiapkan ruang bagi rencana pembangunan sejumlah bangunan dan fasilitas pelayanan di area calon kantor pemerintahan masa depan.
Pekerjaan kedua adalah pembangunan jalan tembus sebagai penghubung antarkawasan dan menuju lokasi pusat pemerintahan baru. Skema ini penting karena kualitas akses jalan akan memengaruhi kelancaran mobilitas pekerja konstruksi, distribusi material, serta kesiapan jalur layanan publik ketika area pusat pemerintahan mulai digunakan.
Dedie menyebutkan, area yang disiapkan memiliki luasan sekitar 6 hektar. Di atas lahan tersebut akan dibangun berbagai fasilitas publik dan infrastruktur pelayanan terpadu, termasuk sarana olahraga dan tempat ibadah.
Di sisi layanan pemerintahan, rencananya akan dibangun gedung untuk 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dinas pelayanan publik. Dengan pengelompokan fungsi tersebut, proses pelayanan administrasi diharapkan tidak lagi tersebar ke banyak lokasi, sehingga warga dapat melakukan pengurusan dalam satu area.
Wali Kota Bogor juga merinci sejumlah fasilitas yang akan dibangun di lokasi pusat pemerintahan baru. Di antaranya adalah masjid dan sarana olahraga untuk kebutuhan warga Bogor Timur. Pembangunan fasilitas ini diposisikan agar area pemerintahan memiliki ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar.
Selain itu, akan ada satu kantor DPMPTSP serta Taman Pemakaman Umum (TPU). Keberadaan kantor DPMPTSP menjadi penentu karena layanan perizinan dan penanaman modal biasanya membutuhkan akses yang mudah dijangkau, baik oleh warga maupun pelaku usaha yang berdomisili di wilayah Bogor dan sekitarnya.
Dedie menegaskan bahwa pusat pemerintahan baru dirancang untuk mempermudah dan mendekatkan akses pengurusan administrasi bagi masyarakat. Rencana pemindahan pusat pemerintahan Kota Bogor disebut akan dilakukan ke wilayah Bogor Raya, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur.
Dengan model terpusat, warga nantinya tidak perlu berpencar ke berbagai lokasi saat mengurus perizinan maupun kebutuhan pelayanan lainnya. Perubahan pola layanan ini berpotensi memengaruhi kebiasaan warga dalam merencanakan waktu pengurusan, karena aktivitas administrasi cenderung terkonsentrasi pada satu kawasan.
Proyek pusat pemerintahan baru akan dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap awal tahun depan, prioritas diarahkan pada pembangunan sarana olahraga dan masjid, dengan lokasi yang berdekatan dengan Pondok Pesantren Sirojul Huda.
Penataan tahap awal seperti ini juga relevan bagi kesiapan lingkungan sekitar, karena fasilitas ibadah dan ruang olahraga biasanya menjadi kebutuhan langsung masyarakat. Dengan demikian, meski pembangunan fasilitas pemerintahan berlangsung bertahap, area tersebut tetap memiliki elemen layanan dan ruang publik yang bisa lebih cepat dirasakan warga.






Tidak ada komentar