BMKG dan Badan Geologi Disatukan, DPR Minta Kajian Manfaat dan Efektivitas

INFOSENTULCITY.ID – Wacana penggabungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan Badan Geologi mulai mendapat sorotan di DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan, karena pengintegrasian dua lembaga yang selama ini berperan dalam mitigasi dan penanganan bencana perlu dikaji lebih dulu dari sisi manfaat dan efektivitasnya bagi masyarakat. Perhatian ini muncul ketika kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana menjadi fokus publik, terutama di tengah meningkatnya kejadian bencana pada 2026 hingga awal September.

Di sisi lain, dukungan juga datang dari internal DPR. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan integrasi dapat dipertimbangkan bila mampu membuat koordinasi pemerintahan lebih efektif dan efisien. Meski demikian, baik Puan maupun Lasarus sama-sama menempatkan kualitas desain kelembagaan dan kejelasan pembagian tugas sebagai faktor penentu, bukan sekadar perubahan struktur.

DPR Minta Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Dikaji Mendalam

Puan Maharani tidak menyatakan penolakan terhadap wacana penggabungan BMKG dan Badan Geologi. Sikapnya lebih menekankan pentingnya proses kajian sebelum keputusan diambil. Menurut Puan, penggabungan lembaga negara harus bertumpu pada pertanyaan yang konkret: apakah langkah itu benar-benar berguna dan memberikan hasil yang lebih baik dibanding kondisi saat ini.

Dalam pandangan Puan, pemerintah perlu menunjukkan bahwa integrasi tidak hanya menyatukan organisasi, tetapi juga memperbaiki cara kerja layanan kebencanaan. Jika setelah dikaji penggabungan dapat memperkuat koordinasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, DPR pada prinsipnya bersedia memberikan dukungan. Namun, bila penggabungan justru membuat fungsi lembaga menjadi tidak jelas atau berpotensi menghambat pelayanan, pemerintah perlu meninjau kembali rencana tersebut.

Puan juga menyinggung aspek anggaran. Ia menegaskan DPR tidak mempermasalahkan jika pemerintah mengusulkan penambahan anggaran untuk lembaga terkait. Namun, penambahan itu harus berbanding lurus dengan manfaat yang lebih besar, bukan sekadar konsekuensi administratif dari perubahan struktur.

Peran BMKG dan Badan Geologi Punya Perbedaan Fungsi

Wacana integrasi menjadi perhatian karena BMKG dan Badan Geologi memiliki fokus yang berbeda, meskipun sama-sama berkaitan dengan informasi kebencanaan. BMKG menjalankan tugas di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Informasi yang dihasilkan lembaga ini dipakai untuk memantau kondisi cuaca dan iklim, termasuk pemantauan gempa bumi serta berbagai fenomena geofisika yang relevan bagi keselamatan publik.

Sementara itu, Badan Geologi berkaitan dengan aspek geologi, termasuk pemantauan aktivitas gunung api dan kondisi geologi yang dapat berhubungan dengan potensi bencana. Dengan kata lain, keduanya saling melengkapi dalam konteks mitigasi, tetapi bekerja pada spektrum ancaman yang berbeda. Karena itu, pertanyaan utamanya bukan hanya apakah keduanya bisa digabung, melainkan apakah penggabungan akan membuat koordinasi semakin efektif atau justru memerlukan penataan ulang yang besar.

Jika penggabungan dilakukan tanpa memetakan ulang proses kerja, ada risiko informasi yang semestinya cepat dan terarah menjadi tidak sesuai alur. DPR, lewat penekanan Puan, tampaknya menginginkan agar desain kelembagaan mampu memastikan layanan informasi kebencanaan tetap berjalan lancar, bahkan semakin terintegrasi.

Komisi V DPR Mendukung dengan Syarat Koordinasi Lebih Efektif

Di tengah kehati-hatian Puan, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan adanya dukungan terhadap wacana integrasi. Lasarus menilai penggabungan atau integrasi bisa dipertimbangkan apabila mampu membuat koordinasi pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien. Ia menggambarkan dukungan itu sebagai upaya agar koordinasi di lingkungan pemerintahan berjalan dengan lebih nyaman dan terarah.

Lasarus juga menilai BMKG dan Badan Geologi memiliki keterkaitan dalam konteks kebencanaan. Informasi mengenai cuaca, kondisi geofisika, serta aktivitas geologi pada situasi tertentu dapat saling mendukung untuk mitigasi. Dengan integrasi, pertukaran informasi yang relevan berpotensi menjadi lebih cepat, terutama ketika ancaman bencana muncul beruntun atau saling berkaitan.

Namun, dukungan Komisi V tetap berada dalam koridor pertimbangan efektivitas. Artinya, integrasi tidak boleh berhenti pada gagasan besar, tetapi harus diterjemahkan ke dalam mekanisme kerja yang jelas: bagaimana alur data, siapa yang bertanggung jawab dalam penyampaian informasi, dan bagaimana sinkronisasi dilakukan dengan pihak-pihak terkait di lapangan.

Wacana Muncul saat Tantangan Penanggulangan Bencana Meningkat

Rencana penggabungan muncul ketika pemerintah menghadapi tantangan besar dalam penanggulangan bencana. BNPB mencatat ribuan kejadian bencana terjadi sepanjang 2026 hingga awal September. Lonjakan kejadian seperti ini membuat kebutuhan akan sistem peringatan dini, informasi kebencanaan, serta koordinasi antarlembaga menjadi semakin mendesak.

Dalam situasi darurat, pemerintah membutuhkan data yang cepat dan akurat untuk menentukan langkah. Mulai dari potensi cuaca ekstrem, gempa bumi, aktivitas gunung api, hingga berbagai ancaman lain yang dapat menimbulkan dampak luas. Karena itu, integrasi lembaga dapat dipandang sebagai salah satu opsi untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat proses penyampaian informasi.

Meski demikian, keberhasilan kebijakan tetap bergantung pada desain implementasi. DPR menempatkan kejelasan pembagian tugas sebagai syarat agar integrasi tidak menimbulkan kebingungan koordinasi, terutama ketika respons lapangan harus berjalan cepat dan terukur.

Pemerintah Diminta Menunjukkan Manfaat Nyata, Bukan Sekadar Restrukturisasi

Penekanan DPR pada proses kajian menunjukkan bahwa dukungan tidak otomatis diberikan hanya karena rencana tersebut terdengar efisien. Pemerintah perlu menjelaskan alasan penggabungan, tujuan yang ingin dicapai, serta dampaknya terhadap pelayanan publik. Jika alasan utama adalah meningkatkan efisiensi, pemerintah harus menerangkan bagaimana efisiensi itu akan terjadi, termasuk perubahan proses kerja dan pengukuran kinerjanya.

Apabila tujuan integrasi adalah memperkuat penanganan bencana, penjelasan juga harus menyasar aspek operasional. Pemerintah perlu menunjukkan bagaimana integrasi dapat mempercepat penyampaian informasi dan memperkuat koordinasi di lapangan, sehingga keputusan yang diambil pihak terkait lebih cepat dan lebih tepat.

Dengan kerangka itu, wacana penggabungan BMKG dan Badan Geologi masih berada pada tahap kajian. Respons DPR menunjukkan peluang dukungan tetap terbuka, tetapi syaratnya jelas: manfaat dan efektivitas harus bisa dibuktikan melalui rancangan yang rinci dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu memastikan bahwa integrasi menghasilkan peningkatan layanan kebencanaan yang terasa langsung oleh masyarakat.