Kekayaan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo naik jadi Rp5,98 miliar di LHKPN 2025

Klaten – Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2025 mencatat kekayaan bersih Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, sebesar Rp5.983.361.557 atau sekitar Rp5,98 miliar. Dokumen tersebut menjadi sorotan karena memperlihatkan kenaikan dibanding LHKPN periode 2023 yang mencatat kekayaan bersih Rp4.095.808.488.

Hamenang menyampaikan LHKPN periode 2023 pada 2 Februari 2024 saat masih menjabat Ketua DPRD Kabupaten Klaten. Sementara itu, LHKPN periode 2025 disampaikan pada 26 Maret 2026 ketika dirinya sudah menjabat sebagai Bupati Klaten. Perubahan angka-angka dalam laporan ini menunjukkan pergeseran nilai aset dan komponen harta, namun tidak otomatis menjelaskan sebab perubahan tersebut.

Kekayaan bersih naik Rp1,88 miliar, komponen aset ikut berubah

Dalam LHKPN periode 2023, total aset Hamenang tercatat Rp4.146.257.888 dengan utang Rp50.449.400, sehingga kekayaan bersihnya menjadi Rp4.095.808.488. Pada LHKPN periode 2025, total kekayaan bersih tercatat Rp5.983.361.557 dan dokumen tidak mencantumkan utang, sehingga nilai kekayaan bersih sama dengan total aset yang dilaporkan.

Selisihnya sekitar Rp1,89 miliar atau sekitar 46 persen jika dibandingkan antara periode 2023 dan 2025. Namun, pembacaan yang lebih teliti diperlukan, sebab LHKPN adalah laporan nilai pada periode pelaporan tertentu, bukan catatan kronologis yang menuliskan sumber dana atau detail transaksi di balik perubahan.

Tanah dan bangunan bertambah, rincian aset tersebar di Klaten dan Yogyakarta

Salah satu perubahan yang menonjol ada pada kategori tanah dan bangunan. Pada LHKPN periode 2023, Hamenang melaporkan nilai tanah dan bangunan sebesar Rp1,88 miliar. Dua tahun pelaporan berikutnya, nilai komponen tersebut meningkat menjadi Rp2,595 miliar.

Dalam LHKPN periode 2025, kategori tanah dan bangunan itu terdiri dari lima bidang properti dengan lokasi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Klaten. Rinciannya mencakup tanah seluas 110 meter persegi di Yogyakarta senilai Rp266 juta, serta beberapa bidang tanah di Klaten, termasuk tanah seluas 7.650 meter persegi senilai Rp704 juta dan tanah seluas 2.116 meter persegi senilai Rp480 juta.

Ada pula aset berupa tanah dan bangunan dengan luas tanah 84 meter persegi dan luas bangunan 75 meter persegi senilai Rp545 juta, serta tanah seluas 2.090 meter persegi di Klaten senilai Rp600 juta. Jika dijumlahkan, kelima aset tersebut sesuai dengan total kategori tanah dan bangunan sebesar Rp2,595 miliar pada LHKPN periode 2025.

Meski nilai kategori meningkat, laporan tidak merinci apakah kenaikan tersebut berasal dari pembelian baru, penilaian ulang, atau perubahan lain pada pencatatan aset. Karena itu, pembaca hanya dapat melihat pergeseran nilai yang dilaporkan, bukan penyebab spesifiknya.

Nilai kendaraan turun, beberapa mobil tidak lagi tercantum

Perubahan lain terlihat pada kategori alat transportasi dan mesin. Pada LHKPN periode 2023, nilai kendaraan tercatat Rp826 juta, kemudian turun menjadi Rp565 juta pada LHKPN periode 2025. Dengan demikian, nilai kendaraan yang dilaporkan berkurang sekitar Rp261 juta.

Periode 2023 memuat enam kendaraan, termasuk Toyota Fortuner VR2 tahun 2017 yang ditaksir senilai Rp375 juta. Pada LHKPN periode 2025, Toyota Fortuner tersebut tidak tercantum dalam daftar kendaraan.

Sebagai pengganti atau perubahan komposisi, LHKPN periode 2025 mencantumkan Mazda RX 8 tahun 2006 senilai Rp205 juta, Honda Civic tahun 2013 senilai Rp170 juta, serta Toyota minibus tahun 2013 senilai Rp120 juta. Selain mobil, terdapat tiga sepeda motor, yaitu Yamaha 2DP non-ABS tahun 2017 senilai Rp23 juta, Yamaha Fazio tahun 2022 senilai Rp21 juta, dan Kawasaki Ninja KR150K tahun 2011 senilai Rp26 juta. Total enam kendaraan tersebut sesuai dengan nilai Rp565 juta.

Penurunan nilai kendaraan tidak otomatis berarti ada penurunan kepemilikan secara penuh, sebab laporan hanya menampilkan daftar aset yang dinilai pada periode pelaporan masing-masing. Perbedaan daftar kendaraan bisa terjadi karena perpindahan kepemilikan, perubahan penilaian, atau pembaruan pencatatan.

Kas dan harta bergerak naik, harta lainnya melonjak

Selain properti dan kendaraan, komponen kas dan setara kas juga mengalami kenaikan. Pada LHKPN periode 2023, nilai kas dan setara kas tercatat Rp779.757.888. Pada LHKPN periode 2025, nilainya meningkat menjadi Rp1.210.861.557 atau bertambah sekitar Rp431,1 juta.

Kategori harta bergerak lainnya juga naik dari Rp111,5 juta menjadi Rp263,5 juta. Sementara itu, kategori harta lainnya mencatat perubahan yang lebih besar, dari Rp549 juta pada periode 2023 menjadi Rp1,349 miliar pada periode 2025.

Perubahan pada kas, harta bergerak, maupun harta lainnya menunjukkan adanya pergeseran nilai aset yang dilaporkan. Namun, tanpa keterangan asal-usul atau rincian transaksi, laporan tidak cukup untuk menjelaskan apakah kenaikan tersebut berasal dari pendapatan, akumulasi aset, atau penyesuaian pencatatan.

Utang tidak tercantum pada LHKPN 2025, sehingga kekayaan bersih sama dengan aset

Dalam LHKPN periode 2023, utang dicantumkan sebesar Rp50.449.400 sehingga kekayaan bersih menjadi lebih rendah daripada total aset. Pada LHKPN periode 2025, dokumen tidak mencantumkan utang, sehingga kekayaan bersih sama dengan total aset yang dilaporkan.

Perbedaan struktur pelaporan ini penting untuk dipahami agar perbandingan angka kekayaan bersih tidak disederhanakan. Nilai kekayaan bersih merupakan hasil pengurangan aset terhadap kewajiban pada periode pelaporan tertentu, sehingga keberadaan atau ketiadaan utang akan memengaruhi cara angka tersebut terbentuk.

Dokumen LHKPN juga menegaskan bahwa informasi yang dipublikasikan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan keterkaitan kekayaan dengan tindak pidana. Karena itu, perubahan nilai dalam laporan perlu dibaca sebagai data kepatuhan pelaporan, bukan sebagai pembuktian atas dugaan tertentu.

Dengan membandingkan dua periode pelaporan, terlihat perubahan pada sejumlah kategori, mulai dari tanah dan bangunan yang meningkat, nilai kendaraan yang turun, hingga kas dan harta lainnya yang naik. Untuk mengetahui penyebab perubahan secara lebih spesifik, diperlukan penjelasan tambahan yang terverifikasi dari pihak terkait pada masing-masing periode pelaporan.