Demokrat belum bahas capres-cawapres 2029, Gerindra serahkan cawapres ke Prabowo

INFOSENTULCITY.ID – Jakarta, 10 Oktober 2026, Partai Demokrat menegaskan belum membicarakan calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2029. Pernyataan itu disampaikan Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, setelah dinamika dukungan sejumlah partai mulai mengerucut.

Pada hari yang sama, Partai Gerindra menyatakan keputusan mengenai calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto menjadi kewenangan Prabowo sebagai ketua umum. Juru Bicara Gerindra, Sugiat Santoso, menyampaikan hal tersebut saat menanggapi dukungan Partai Golkar kepada Prabowo untuk kontestasi 2029.

Demokrat fokus pemerintahan, belum masuk pembahasan capres-cawapres 2029

Herzaky menyebut bahwa di internal Demokrat belum pernah ada pembicaraan mengenai capres dan cawapres untuk Pilpres 2029. Ia menautkan sikap tersebut dengan posisi Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang saat ini menjalankan tugas pemerintahan. Menurut Herzaky, prioritas partai berada pada pelaksanaan amanah yang diberikan kepada AHY dan kader lain di pemerintahan.

Herzaky menjelaskan, pembahasan calon untuk kontestasi politik berikutnya belum menjadi agenda karena Demokrat menekankan agar program-program pemerintahan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia juga menyatakan Demokrat menghormati partai lain yang lebih dulu menyatakan sikap politik terkait pemilihan mendatang.

Dalam penjelasannya, Herzaky menegaskan bahwa Demokrat belum mendengar nama selain Prabowo untuk kontestasi 2029. Ia juga memberi ruang bahwa pembicaraan mengenai kandidat akan dilakukan pada waktunya, tanpa menyebut kapan agenda internal itu akan dimulai.

Gerindra serahkan penentuan cawapres kepada Prabowo sebagai ketua umum

Berbeda dengan Demokrat yang belum membahas kandidat, Gerindra menyatakan mekanisme penentuan pendamping Prabowo berada dalam kewenangan Prabowo. Sugiat Santoso menyatakan partainya mengapresiasi dukungan dari partai lain, namun keputusan strategis terkait pencalonan tetap mengikuti mekanisme internal Gerindra.

Sugiat menambahkan bahwa aspirasi dari kader Gerindra di tingkat bawah juga mendorong agar Prabowo kembali maju sebagai calon presiden. Meski demikian, ia tidak menyampaikan nama calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo untuk Pilpres 2029, dengan alasan hal tersebut merupakan urusan internal yang diputuskan oleh Prabowo.

Ia menegaskan Gerindra memberi kewenangan penuh kepada Prabowo sebagai ketua umum DPP sekaligus ketua Dewan Pembina. Pernyataan ini menegaskan bahwa, meski arah dukungan sudah terlihat, pengumuman nama cawapres masih belum sampai pada tahap keputusan publik.

Golkar sudah menetapkan dukungan Prabowo, tetapi belum mengunci cawapres

Dalam lanskap politik Pilpres 2029, Partai Golkar disebut telah lebih dulu menetapkan dukungan kepada Prabowo. Sikap itu disampaikan melalui Rapimnas pada akhir 2024, lalu ditegaskan kembali oleh Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia pada Jumat, 9 Oktober 2026.

Doli menyatakan Golkar memiliki calon presiden yang sudah ditetapkan, yaitu Prabowo, namun belum menentukan calon wakil presiden. Ia menjelaskan pembahasan cawapres lazimnya dilakukan menjelang pendaftaran pasangan calon, sementara komposisi partai pengusung juga belum bisa dipastikan.

Perbedaan waktu sikap partai belum berarti perselisihan

Jika ditarik ke pola komunikasi politik, perbedaan langkah Demokrat, Gerindra, dan Golkar lebih tampak pada penekanan waktu dan fokus internal. Demokrat memilih menunda pembahasan kandidat, Gerindra menyatakan keputusan cawapres menjadi domain Prabowo, sedangkan Golkar sudah menetapkan dukungan capres lebih awal.

Herzaky menekankan bahwa sikap tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk pertentangan. Dengan kata lain, perbedaan tempo penyampaian pandangan politik tidak otomatis berarti adanya konflik antarpartai, terutama karena masing-masing masih berada pada fase yang berbeda dalam proses pencalonan.

Dampak ke warga: sinyal politik, tetapi program pemerintahan tetap jadi sorotan

Bagi masyarakat, dinamika penentuan pasangan calon biasanya berpengaruh pada arah kampanye, koalisi, dan harapan publik terhadap program. Namun, dalam pernyataan Demokrat, fokus yang ditekankan adalah agar pelaksanaan tugas pemerintahan berjalan lebih dulu sampai program-programnya memberi manfaat nyata.

Di sisi lain, pernyataan Gerindra yang menempatkan penentuan cawapres sebagai kewenangan Prabowo memberi sinyal bahwa pengumuman nama pendamping mungkin akan muncul mendekati tahapan strategis pencalonan. Sampai saat itu, warga kemungkinan akan melihat lebih banyak penegasan arah dukungan, bukan daftar pasangan final yang sudah disepakati.

Belum ada nama cawapres resmi untuk 2029

Hingga pernyataan yang disampaikan pada 9 dan 10 Oktober 2026, belum terdapat keputusan resmi yang menetapkan pasangan lengkap Prabowo untuk Pilpres 2029. Pembahasan calon wakil presiden masih menunggu perkembangan proses pencalonan dan keputusan internal masing-masing partai.