Pengamen paksa minta uang di angkot viral, Wakil Wali Kota Bogor cek paguyuban

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyatakan keprihatinannya atas aksi pengamen jalanan yang memaksa meminta uang kepada penumpang angkot hingga viral di media sosial. Peristiwa itu disorot muncul pada Senin, 19 Oktober 2026, dan memicu keresahan warga karena terjadi di ruang publik yang seharusnya aman bagi penumpang.

Jenal menegaskan Pemkot Bogor akan menguatkan penertiban, sekaligus mengecek apakah pengamen dalam video tersebut terdaftar dalam paguyuban pengamen binaan komunitas Pemkot Bogor atau tidak. Ia juga menyebut informasi terakhir pelaku sudah ditangkap Polresta Bogor Kota, lalu akan dipantau untuk memastikan tindak lanjutnya berjalan sesuai prosedur.

Wakil Wali Kota Bogor dorong penertiban pengamen, cek keterkaitan dengan paguyuban binaan

Jenal menyampaikan bahwa intensitas razia pada periode satu bulan terakhir dinilai menurun. Karena itu, penertiban tidak hanya akan bertumpu pada satu pola yang sama, melainkan akan digeser dan diperluas ke beberapa titik, termasuk penertiban pedagang kaki lima di tingkat kecamatan serta pusat-pusat keramaian kota.

Dalam rencana awalnya, Jenal menekankan langkah lanjutan berupa verifikasi terhadap pengamen yang muncul di video viral. Pemeriksaan ini penting agar penanganan tidak berhenti pada respons sesaat, melainkan dapat memetakan apakah pelaku termasuk dalam skema pembinaan yang sudah ada atau bergerak di luar koordinasi yang ditetapkan pemerintah.

Ia juga menyebut bahwa informasi yang diterima pemerintah terkait pelaku sudah berujung penangkapan oleh Polresta Bogor Kota. Setelah itu, pihaknya akan memantau perkembangan perkara serta berupaya berkomunikasi dengan kepolisian untuk mengetahui bentuk tindak lanjut yang dilakukan.

Aksi memaksa di angkot meresahkan warga dan dinilai mencoreng citra kota

Menurut Jenal, tindakan pengamen yang memaksa meminta uang tidak hanya menimbulkan rasa tidak nyaman bagi warga lokal, tetapi juga berpotensi merusak citra Kota Bogor di mata wisatawan. Ia menilai, ketika video semacam itu menyebar, persepsi publik bisa terbentuk cepat dan memengaruhi niat orang untuk berkunjung.

Ucapannya menyoroti bahwa ruang transportasi umum seperti angkot memiliki fungsi layanan publik. Ketika penumpang menghadapi tekanan dari oknum, dampaknya bisa meluas, mulai dari rasa takut, gangguan perjalanan, hingga kekhawatiran keluarga yang bepergian pada jam-jam tertentu. Dalam konteks kota tujuan wisata, gangguan semacam ini menjadi perhatian karena menyangkut pengalaman langsung pengunjung.

Satpol PP, Dinas Sosial, dan kepolisian akan koordinasi, penertiban dibagi dua tim

Jenal menambahkan bahwa Pemkot Bogor akan mengoptimalkan koordinasi lintas instansi. Ia menyebut keterlibatan Polresta Bogor Kota, Satpol PP, Dinas Sosial, serta instansi gabungan untuk mengatur pola penertiban yang lebih terarah.

Rencananya, penertiban rutin akan dioptimalkan dengan pembagian dua tim. Fokusnya diarahkan pada pengamen dan anak jalanan, khususnya setelah penertiban di kawasan MA Salmon. Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah menyeimbangkan rutinitas penertiban dengan kebutuhan penanganan kasus yang mendapat sorotan publik.

Jenal juga mengakui bahwa sebenarnya tim tangkas, Dinas Sosial, dan tim gabungan sudah melakukan penertiban secara rutin. Namun, khusus untuk pengamen, ia menilai belum ada tingkat perhatian yang memadai, sehingga penguatan diperlukan agar pencegahan lebih efektif.

Partisipasi warga diminta: rekam, viralkan, dan laporkan bila merasa terancam

Selain penindakan, Jenal mengimbau masyarakat untuk ikut berperan dalam pengawasan ketertiban umum. Ia menyatakan warga dapat merekam kejadian, membagikannya ke media sosial, serta melaporkan langsung kepada pihak kepolisian atau Satpol PP apabila merasa ragu, resah, atau terancam oleh tindakan oknum di ruang publik.

Ia memandang partisipasi publik sebagai masukan nyata untuk evaluasi pemerintah. Informasi dari warga membantu pemerintah menilai fakta di lapangan, termasuk pola tindakan yang terjadi dan titik lokasi yang perlu diperkuat pengawasannya. Dalam kasus seperti pengamen yang memaksa penumpang, respon cepat dari warga dapat menjadi pemicu penanganan lebih serius.

Imbauan tersebut juga mengisyaratkan adanya kebutuhan standar tindakan yang jelas. Ketika warga merasa tertekan, mereka tidak hanya menanggung ketidaknyamanan, tetapi juga berhadapan dengan risiko keamanan. Karena itu, laporan dan dokumentasi menjadi bagian dari upaya kolektif untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Dampak bagi warga dan layanan transportasi, penertiban diarahkan agar ruang publik lebih aman

Kasus pengamen di angkot berpotensi mengubah cara masyarakat memandang keamanan perjalanan harian. Penumpang bisa memilih rute alternatif, menunda waktu naik, atau menjadi lebih waspada terhadap interaksi di dalam kendaraan. Pada level yang lebih luas, gangguan semacam ini juga memengaruhi ekosistem layanan transportasi karena menimbulkan ketidaknyamanan yang berulang.

Dengan rencana penertiban yang lebih intens dan terkoordinasi, Pemkot Bogor berupaya menekan peluang tindakan memaksa di titik-titik keramaian. Pembagian tim dan penekanan pada pengamen menunjukkan bahwa fokus tidak lagi sekadar respons pada kejadian viral, melainkan juga penataan pengawasan rutin di area yang berpotensi menjadi lokasi operasi oknum.