Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 5,11 persen, Purbaya sebut inflasi 2,92

INFOSENTULCITY.ID – Perekonomian Indonesia pada 2025 tumbuh 5,11 persen, meski ekonomi global masih diwarnai ketidakpastian dan ketegangan geopolitik. Dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan capaian itu sebagai bukti daya tahan ekonomi domestik menghadapi tekanan dari luar. Pemerintah juga menekankan perbaikan sejumlah indikator, termasuk inflasi, kemiskinan, dan pengangguran, yang dinilai berjalan seiring dengan penguatan kebijakan fiskal.

Dalam paparan tersebut, Purbaya menyebut inflasi sepanjang 2025 berada di level 2,92 persen. Pada saat yang sama, defisit anggaran tercatat sebesar 2,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kombinasi antara pertumbuhan yang terjaga dan stabilitas harga menjadi perhatian karena inflasi yang terlalu tinggi dapat menggerus daya beli masyarakat, sementara defisit perlu tetap dikendalikan agar ruang kebijakan tidak menyempit.

Inflasi 2,92 persen dan defisit APBN 2,81 persen jadi penopang stabilitas

Angka inflasi 2,92 persen menggambarkan bahwa tekanan kenaikan harga masih bisa ditekan pada kisaran yang relatif terukur. Pemerintah memandang kondisi ini penting bukan hanya untuk menjaga kenyamanan konsumen, tetapi juga untuk mempertahankan iklim usaha, terutama bagi sektor-sektor yang sangat bergantung pada permintaan rumah tangga.

Sementara itu, defisit APBN sebesar 2,81 persen terhadap PDB menunjukkan pemerintah tetap menggunakan instrumen fiskal secara terarah. Dalam kerangka pengelolaan ekonomi, defisit yang terkendali menjadi batas sekaligus strategi, agar dorongan belanja negara tidak memicu lonjakan risiko fiskal. Dengan kata lain, pemerintah berupaya menyeimbangkan dua tujuan yang kerap bertemu dalam kebijakan makro, yaitu mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas.

Kemiskinan turun ke 8,25 persen pada September 2025

Di sisi kesejahteraan, pemerintah menyatakan tingkat kemiskinan pada September 2025 tercatat 8,25 persen. Angka ini turun dibanding September 2024 yang berada di 8,57 persen. Penurunan tersebut menunjukkan adanya perbaikan dibanding periode sebelumnya, sekaligus menjadi sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berhenti pada sisi angka, tetapi juga berupaya berpengaruh pada kondisi hidup masyarakat.

Meski demikian, pemerintah mengingatkan bahwa penurunan kemiskinan bukan berarti persoalan selesai. Masih ada kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan agar bisa keluar dari kondisi rentan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan program perlindungan sosial dan berbagai skema pemberdayaan dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan, bukan sekadar menyentuh indikator secara rata-rata.

Pengangguran terbuka turun, namun kualitas kerja tetap jadi tantangan

Pada aspek ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2025 disebut berada di angka 4,85 persen. Angka itu lebih rendah dibanding Agustus 2024 yang tercatat 4,91 persen. Penurunan pengangguran biasanya dibaca sebagai sinyal bahwa aktivitas ekonomi dan serapan tenaga kerja berjalan, setidaknya dalam beberapa sektor kunci.

Namun, pemerintah juga menyoroti bahwa pekerjaan rumah tidak berhenti pada turunnya angka pengangguran. Kualitas pekerjaan, tingkat pendapatan, serta kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup menjadi isu yang perlu terus dibenahi. Tantangan ini penting karena pasar tenaga kerja yang membaik secara kuantitas belum tentu otomatis berarti membaik secara kualitas dan kesejahteraan.

APBN sebagai shock absorber dan instrumen perlindungan

Purbaya menegaskan kebijakan fiskal melalui APBN memiliki peran strategis dalam menjaga perekonomian nasional. Menurutnya, APBN digunakan sebagai instrumen untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus menjaga aktivitas ekonomi saat kondisi global menghadapi tekanan.

“Kuatnya ekonomi domestik tersebut tidak lepas dari optimalnya peran APBN sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat,” ujar Purbaya.

Dalam pandangan pemerintah, APBN tidak hanya berfungsi sebagai dokumen penerimaan dan belanja, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan negara hadir saat situasi bergejolak. Belanja pemerintah diarahkan untuk mendukung berbagai sektor yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, sehingga kebijakan fiskal bisa bekerja sebagai penyangga.

Tantangan 2026: ketidakpastian global, geopolitik, dan tekanan pasar

Meski capaian 2025 cukup kuat, pemerintah menilai periode berikutnya tetap dihadapkan pada tantangan. Ketidakpastian ekonomi global, konflik geopolitik, perubahan kebijakan perdagangan, serta kondisi pasar keuangan internasional berpotensi menimbulkan tekanan terhadap perekonomian Indonesia.

Karena itu, pemerintah perlu menjaga daya tahan ekonomi domestik agar pertumbuhan tidak kehilangan momentum. Konsumsi masyarakat, investasi, aktivitas industri, dan perdagangan disebut sebagai faktor yang harus terus dipelihara. Di saat yang sama, stabilitas fiskal harus tetap dijaga agar kemampuan APBN menghadapi gejolak ekonomi tidak berkurang.

Arah kebijakan berikutnya: pertumbuhan, daya beli, dan penciptaan kerja

Capaian ekonomi 2025 dijadikan pijakan untuk menyusun kebijakan fiskal pada tahun-tahun berikutnya. Pemerintah berupaya mempertahankan pertumbuhan sekaligus memperkuat daya beli masyarakat, termasuk dengan membuka lebih banyak kesempatan kerja.

Purbaya menegaskan APBN memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar angka dalam laporan keuangan. Ia menyampaikan bahwa APBN adalah alat untuk memastikan negara hadir, melindungi rakyat, dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik.

“APBN bukan sekadar angka dan dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan untuk memastikan negara hadir, melindungi rakyat, dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik,” ujar Purbaya.

Dengan pertumbuhan ekonomi 5,11 persen, kemiskinan yang turun menjadi 8,25 persen, serta tingkat pengangguran pada 4,85 persen, pemerintah menyatakan masih ada pekerjaan lanjutan. Fokusnya adalah memastikan capaian tersebut berlanjut secara berkesinambungan, sekaligus menyiapkan kebijakan yang responsif terhadap risiko dari luar.