Pendidikan Bogor, Pemkab Perkuat Kolaborasi dengan BMPS untuk Turunkan Putus Sekolah

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memperkuat kolaborasi dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus menekan angka putus sekolah di wilayahnya. Langkah ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, saat membuka Rapat Kerja Dewan Pengurus Wilayah BMPS Provinsi Jawa Barat di Yayasan Al-Madinah, Cibinong, Sabtu, 24 Oktober 2026.

Ajat menekankan bahwa luasnya wilayah dan besarnya jumlah penduduk menjadi tantangan tersendiri bagi pembangunan pendidikan. Kabupaten Bogor mencakup 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan, dengan jumlah penduduk sekitar 6 juta jiwa, sehingga diperlukan dukungan berbagai pihak, termasuk sekolah swasta di bawah BMPS, agar layanan pendidikan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Rapat kerja ini juga diarahkan agar program BMPS selaras dengan visi dan misi Pemkab Bogor.

Kolaborasi Pemkab Bogor dan BMPS untuk perluas akses pendidikan

Ajat memandang peran lembaga pendidikan swasta sebagai faktor penting dalam memperluas akses pendidikan. Dalam konteks Kabupaten Bogor, tantangan geografis dan persebaran penduduk membuat pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Keterlibatan BMPS dinilai krusial untuk membantu peningkatan kualitas SDM, termasuk upaya penanganan putus sekolah yang masih perlu diperkuat melalui langkah yang lebih terarah.

Ia juga menyebut bahwa kondisi pendidikan di daerah mulai menunjukkan tren penurunan pada angka putus sekolah. Meski begitu, penanganan tidak boleh berhenti pada capaian yang ada, karena intervensi yang tepat sasaran tetap dibutuhkan agar makin banyak anak dapat melanjutkan pendidikan dan tidak kembali terhenti di tengah jalan.

Sinkronisasi data sekolah swasta dan wilayah prioritas putus sekolah

Rapat kerja tersebut menyoroti perlunya strategi yang berbasis data. Salah satu langkah yang didorong adalah mengoptimalkan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) serta menyelaraskan data persebaran sekolah swasta dengan wilayah yang memiliki konsentrasi anak putus sekolah.

Menurut Ajat, penyelarasan data akan membantu pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan menentukan bentuk intervensi yang lebih presisi. Dengan begitu, program penanganan putus sekolah diharapkan bisa berjalan lebih cepat dan tepat sasaran, sehingga peluang anak untuk kembali atau tetap bersekolah meningkat, terutama di area yang membutuhkan perhatian lebih intensif.

BMPS Jawa Barat dorong dukungan pemerintah bagi penyelenggara pendidikan swasta

Ketua BMPS Provinsi Jawa Barat, H. R. Agus Sriyanta, menegaskan bahwa pendidikan swasta memiliki kontribusi besar dalam mendukung pembangunan SDM dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, kontribusi tersebut perlu diimbangi dengan perhatian dan dukungan dari pemerintah terhadap penyelenggara pendidikan swasta agar keberlangsungan program pendidikan dapat terus berjalan.

Agus juga mengajak keluarga besar BMPS untuk menjaga komitmen dan memperkuat sinergi. Ia berharap gagasan yang disampaikan dapat mendorong kemajuan dunia pendidikan, baik dari sisi akses maupun mutu layanan yang diberikan oleh sekolah-sekolah swasta.

BMPS Kabupaten Bogor apresiasi anggaran dan hibah, sebut dukungan untuk guru honorer

Di tingkat lokal, Ketua BMPS Kabupaten Bogor, Usep Nukliri, menyoroti peran sekolah swasta dalam penyelenggaraan pendidikan di wilayah Kabupaten Bogor. Usep menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Bogor, termasuk dukungan melalui anggaran dan hibah program yang membantu keberlangsungan sekolah swasta.

Ia menyebut bahwa dukungan tersebut diwujudkan melalui peningkatan kapasitas ribuan guru honorer serta bantuan pendidikan guna meringankan beban masyarakat. Usep juga menyatakan BMPS Kabupaten Bogor berkomitmen melanjutkan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan agar program pendidikan dapat berjalan konsisten dan menjawab kebutuhan riil di lapangan.

Dampak nyata bagi warga Bogor: akses pendidikan lebih merata dan intervensi lebih tepat

Kolaborasi ini relevan langsung bagi warga Kabupaten Bogor karena menyangkut dua aspek yang paling terasa di tingkat keluarga, yaitu kesempatan anak untuk tetap bersekolah dan kualitas layanan pendidikan yang diterima. Ketika data persebaran sekolah swasta dipadankan dengan wilayah yang memiliki konsentrasi anak putus sekolah, intervensi seperti penguatan layanan belajar melalui PKBM dan dukungan pendidikan dapat diarahkan lebih dekat ke kebutuhan warga.

Selain itu, dukungan anggaran dan hibah yang disebutkan BMPS Kabupaten Bogor berdampak pada ekosistem sekolah swasta, terutama dari sisi penguatan kapasitas guru honorer. Pada praktiknya, peningkatan kemampuan pendidik berpengaruh pada kualitas pembelajaran, yang pada gilirannya dapat membantu menekan risiko anak berhenti sekolah.