Mochamad Daffa soroti tata kelola MBG setelah keracunan di SMPN 2 Cisarua

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bogor kembali menjadi sorotan setelah terjadi kasus keracunan di SMPN 2 Cisarua. Insiden tersebut memunculkan pertanyaan serius soal tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mekanisme pengawasan, serta koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam memastikan makanan layak dan aman dikonsumsi siswa.

Pada Rabu, 21 Oktober 2026, Mochamad Daffa, Sekretaris BEM FISIP Universitas Djuanda (Unida), menyatakan bahwa kasus di wilayah Cisarua, Bogor, tidak semata-mata terkait kualitas makanan. Ia menilai, persoalan yang lebih mendasar berkaitan dengan bagaimana standar higiene dan sanitasi diterapkan, diperiksa, dan dievaluasi secara berkala di dapur-dapur MBG yang berada di bawah skema SPPG.

Keracunan MBG di Cisarua memicu evaluasi operasional SPPG

Menurut keterangan Kepala KPPG Bogor, Haidir, operasional SPPG Bogor Cisarua Leuwimalang dihentikan sementara selama 20 hari mulai Rabu, 21 Oktober 2026. Penghentian ini dimaksudkan untuk memberi ruang evaluasi terkait dugaan penyebab keracunan MBG sebelum proses penyediaan makanan kembali berjalan.

Haidir menyebut bahwa selama masa suspend, dapur tidak beroperasional. Kebijakan ini juga disebut sebagai penetapan kategori sedang dalam jangka waktu yang ditentukan, sebagai bagian dari langkah penanganan insiden. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor melakukan pengambilan sampel makanan dan minuman untuk kebutuhan pemeriksaan lanjutan.

Meski demikian, dugaan penyebab keracunan belum dipastikan karena hasil pemeriksaan laboratorium masih menunggu. Kondisi ketidakpastian tersebut kemudian mendorong Daffa menekankan pentingnya akuntabilitas proses, termasuk penjelasan langkah evaluasi dan penanganan kepada masyarakat, bukan menunggu seluruh temuan selesai tanpa komunikasi.

Audit higiene dan sanitasi dinilai belum cukup kuat

Daffa menilai insiden di Cisarua menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan belum berjalan seiring dengan kecepatan distribusi program. Ia mempertanyakan apakah pemeriksaan berkala benar-benar dilakukan untuk memastikan kepatuhan dapur MBG terhadap standar higiene dan sanitasi, terutama di setiap SPPG yang menjalankan produksi makanan.

Dalam pandangannya, audit kepatuhan seharusnya tidak berhenti pada tahap sertifikasi awal. Ia menyoroti perlunya pengujian dan pengecekan rutin yang menilai konsistensi penerapan standar kebersihan, proses pengolahan, serta pengendalian risiko selama operasional berjalan. Jika pemeriksaan hanya dilakukan pada momen awal, maka potensi penyimpangan yang muncul setelahnya bisa tidak terdeteksi.

Lebih jauh, Daffa melihat hal ini sebagai persoalan tata kelola, bukan sekadar soal ada tidaknya kualitas makanan. Ketika program menyasar anak sebagai penerima manfaat, standar pengawasan harus menjadi bagian yang melekat dalam sistem, bukan tindakan reaktif yang muncul setelah insiden terjadi.

Koordinasi antarinstansi dan tata kelola SPPG jadi sorotan

Daffa menilai koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam pengawasan menjadi elemen yang menentukan. Dalam skema MBG, SPPG menjalankan peran penyediaan pemenuhan gizi, sedangkan pengawasan melibatkan pihak-pihak yang memastikan proses produksi dan penyaluran berjalan sesuai standar. Jika koordinasi tidak rapat, potensi celah pengawasan akan melebar, terutama saat distribusi harus mengikuti jadwal program.

Ia juga mempertanyakan bagaimana alur pelaporan dan tindak lanjut ketika terjadi indikasi masalah, termasuk seberapa cepat informasi sampai pada pihak yang berwenang. Dalam kasus keracunan, kecepatan respons bukan hanya soal penanganan kesehatan, tetapi juga soal bagaimana evaluasi sistem berjalan, agar perbaikan tidak berhenti pada penghentian sementara.

Dengan adanya penghentian operasional selama 20 hari, pertanyaan berikutnya adalah bentuk evaluasi yang dilakukan. Daffa mendorong agar evaluasi tersebut tidak hanya menilai satu titik kejadian, melainkan menelusuri aspek proses yang lebih luas, termasuk kepatuhan dapur, penerapan prosedur kebersihan, dan konsistensi pengendalian kualitas.

Akuntabilitas tetap dibutuhkan meski penyebab belum pasti

Meski hasil laboratorium belum keluar, Daffa meminta penelusuran penyebab dilakukan secara transparan. Ia menekankan bahwa ketidakpastian hasil pemeriksaan tidak seharusnya menjadi alasan untuk menunda akuntabilitas. Masyarakat, terutama orang tua dan wali siswa, perlu mengetahui langkah-langkah yang sedang dijalankan, termasuk bagaimana program dievaluasi dan kapan penyesuaian dilakukan.

Dalam kerangka tata kelola yang baik, ia menilai penjelasan kepada publik harus tetap berjalan, dengan memuat informasi yang relevan seperti proses pengambilan sampel, mekanisme investigasi, dan rencana perbaikan. Kejelasan proses membantu mengurangi kebingungan dan mencegah persepsi bahwa program berjalan tanpa kontrol ketika terjadi kejadian yang berdampak pada kesehatan.

Daffa juga mendorong agar hasil investigasi dipublikasikan secara terbuka. Jika ditemukan kelalaian, sanksi diharapkan diberikan secara proporsional. Ia menolak pola pemberian sanksi yang hanya berupa penghentian sementara operasional tanpa perubahan struktural yang menyasar akar masalah.

Dampak ke warga: keamanan pangan siswa dan kelanjutan layanan MBG

Kebijakan penghentian operasional SPPG Bogor Cisarua Leuwimalang selama 20 hari berdampak langsung pada aktivitas penyediaan makanan bagi siswa di wilayah terdampak. Bagi orang tua, situasi ini menimbulkan kekhawatiran atas keamanan konsumsi, sekaligus menuntut kepastian kapan proses penyediaan makanan akan kembali berjalan dan dengan standar apa.

Bagi penyelenggara program, masa suspend juga berarti jeda operasional yang harus diimbangi dengan perbaikan prosedur. Jika evaluasi menemukan celah pada penerapan higiene sanitasi atau alur pengawasan, maka perbaikan perlu dilakukan sebelum program kembali berjalan, agar kejadian serupa tidak berulang di SPPG lain.

Dari sisi layanan publik, kasus ini memperlihatkan bahwa program MBG tidak hanya soal distribusi makanan, tetapi juga soal perlindungan. Anak-anak tidak memiliki kapasitas untuk menilai kelayakan konsumsi, sehingga tanggung jawab pemeriksaan dan pengendalian risiko menjadi semakin besar pada pihak penyelenggara.

Dengan penanganan yang sedang berlangsung, perhatian publik akan tertuju pada dua hal sekaligus, yakni kepastian hasil pemeriksaan laboratorium dan tindakan korektif yang menyasar sistem pengawasan. Jika evaluasi dilakukan dengan serius dan terukur, program MBG dapat melanjutkan tujuannya dengan standar keamanan yang lebih ketat bagi penerima manfaat.