Kolaborasi Pemkab Bogor dan BMPS ditujukan tekan putus sekolah

Pemerintah Kabupaten Bogor memperkuat kolaborasi dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) guna meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Langkah ini disampaikan mewakili Bupati Bogor, Rudy Susmanto, oleh Ajat, dalam konteks kebutuhan daerah yang berpenduduk sekitar 6 juta jiwa dan memiliki wilayah administrasi luas.

Kolaborasi tersebut diarahkan agar lembaga pendidikan swasta yang tergabung dalam BMPS dapat membantu perluasan akses belajar yang lebih merata. Ajat menyinggung struktur wilayah Kabupaten Bogor yang terdiri atas 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan, sehingga penanganan pendidikan memerlukan dukungan lintas pihak agar bisa menjangkau kantong-kantong yang masih menghadapi persoalan putus sekolah.

Skala wilayah Kabupaten Bogor menuntut sinergi pendidikan

Ajat menilai tantangan pembangunan pendidikan di Kabupaten Bogor tidak sederhana karena cakupan wilayahnya besar dan jumlah penduduknya tinggi. Kondisi ini membuat pemerintah daerah tidak bisa mengandalkan satu jalur, sebab layanan pendidikan harus bergerak menjangkau berbagai karakter wilayah, dari pusat-pusat kegiatan hingga area yang aksesnya lebih sulit.

Dalam kerangka itu, sekolah swasta yang berada di bawah BMPS dipandang memiliki peran strategis. Lembaga-lembaga tersebut dapat menjadi mitra yang memperluas jangkauan program pendidikan, termasuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Arah kerja sama juga menekankan bahwa penanganan putus sekolah perlu melibatkan pihak yang dekat dengan kebutuhan nyata di lapangan.

BMPS berperan dalam kualitas SDM dan intervensi putus sekolah

Ajat menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak berjalan sendirian. Peran lembaga pendidikan swasta di bawah naungan BMPS dinilai krusial untuk membantu peningkatan kualitas SDM, terutama dalam upaya penanganan angka putus sekolah. Pernyataan itu muncul ketika pemerintah daerah mendorong kerja kolaboratif agar program pendidikan tidak hanya fokus pada peningkatan mutu, tetapi juga pada pencegahan anak berhenti sekolah.

Ia menyebutkan bahwa angka putus sekolah di Kabupaten Bogor mulai menunjukkan tren penurunan. Meski demikian, penanganan tetap perlu diperkuat agar anak-anak yang belum mendapatkan akses pendidikan bisa dijangkau melalui program yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini mengindikasikan perhatian tidak hanya pada capaian umum, tetapi juga pada kelompok yang masih rentan putus sekolah.

Optimalisasi PKBM untuk memperluas kesempatan belajar

Salah satu langkah yang didorong Pemkab Bogor adalah mengoptimalkan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Ajat menempatkan PKBM sebagai bagian dari upaya memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan melalui jalur sekolah formal.

Dalam praktiknya, PKBM berfungsi sebagai ruang belajar alternatif yang dapat menjangkau warga dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang membutuhkan fleksibilitas waktu atau skema pembelajaran berbeda. Dengan menguatkan peran PKBM, pemerintah daerah berupaya menutup celah bagi anak dan warga yang terhenti di luar jalur sekolah formal, sehingga pendidikan tidak berhenti hanya karena persoalan akses.

Pemetaan sekolah swasta dan kantong putus sekolah

Selain mengandalkan program berbasis lembaga seperti PKBM, Pemkab Bogor juga berupaya menyelaraskan data sebaran sekolah swasta dengan wilayah yang menjadi kantong anak putus sekolah. Pemetaan ini disebut diperlukan agar lokasi lembaga pendidikan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.

Pendekatan ini menekankan pentingnya ketepatan sasaran. Dengan penyelarasan data atau link and match, pemerintah daerah bersama penyelenggara pendidikan dapat mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan perhatian lebih, lalu menyusun langkah intervensi yang lebih terarah. Dengan kata lain, kerja sama BMPS tidak berhenti pada penyusunan program organisasi, tetapi diarahkan agar programnya selaras dengan kondisi di lapangan.

Rapat kerja BMPS diharapkan melahirkan gagasan yang aplikatif

Ajat menambahkan bahwa rapat kerja BMPS diharapkan tidak hanya menjadi forum penyusunan program organisasi, melainkan juga menghasilkan gagasan yang dapat diterapkan untuk menjawab persoalan pendidikan di Kabupaten Bogor dan wilayah Jawa Barat secara lebih luas. Harapannya, program yang dirancang BMPS dapat berjalan searah dengan visi dan misi pemerintah daerah.

Bagi warga, arah kebijakan ini relevan karena menyangkut akses pendidikan dan keberlanjutan belajar. Ketika program penanganan putus sekolah lebih tepat sasaran, anak-anak yang sebelumnya berisiko tidak melanjutkan sekolah memiliki peluang memperoleh layanan pendidikan sesuai kebutuhan. Di sisi lain, peran sekolah swasta dan PKBM yang lebih terkoordinasi berpotensi memperluas pilihan tempat belajar di wilayah yang membutuhkan.

Ajat juga menekankan bahwa upaya ini diharapkan mempercepat pelaksanaan intervensi agar program penanganan berjalan lebih tepat sasaran, sehingga semakin banyak masyarakat memperoleh akses pendidikan.