Kemiskinan Kota Bogor 5,89%, Dedie Ajak Perkuat Investasi dan SAKIP

INFOSENTULCITY.ID – Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim memaparkan capaian program pemerintah daerah dalam Ekspose Implementasi SAKIP Kota Bogor bersama KemenPANRB di Balai Kota Bogor, Selasa 6 Oktober 2026. Dalam kesempatan itu, ia menyebut tingkat kemiskinan Kota Bogor berada di angka 5,89 persen, lebih rendah dibanding Provinsi Jawa Barat 7,02 persen dan nasional 8,47 persen.

Dedie menjelaskan bahwa penurunan kemiskinan berkaitan dengan masuknya investasi yang membuka lapangan kerja baru, serta pengelolaan kinerja perangkat daerah melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Ia juga memaparkan indikator ekonomi dan pembangunan manusia, termasuk pertumbuhan ekonomi 5,45 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 79,75, dan realisasi yang melampaui target IPM Kota Bogor.

Angka kemiskinan Kota Bogor 5,89 persen, lebih rendah dari Jabar dan nasional

Dedie Rachim menempatkan capaian kemiskinan Kota Bogor sebagai hasil dari serangkaian kebijakan yang konsisten. Angka yang disebutnya, 5,89 persen, diposisikan lebih baik dibanding Jawa Barat yang tercatat 7,02 persen dan nasional 8,47 persen. Perbandingan itu menjadi bagian dari narasi pemerintah kota bahwa upaya penanggulangan kemiskinan tidak berhenti pada program sosial semata, melainkan dihubungkan dengan faktor ekonomi yang menciptakan peluang kerja.

Dalam paparan tersebut, ia menegaskan bahwa tren capaian yang bergerak positif juga terlihat pada indikator makro lain. Pemerintah kota mengaitkan perbaikan kemiskinan dengan penguatan aktivitas ekonomi di wilayah, sehingga penyerapan tenaga kerja menjadi jalur yang memperluas akses warga terhadap pendapatan.

Dorongan investasi dan lapangan kerja jadi pengungkit utama penurunan kemiskinan

Salah satu langkah yang disebut Dedie adalah mendorong investasi masuk ke Kota Bogor. Logikanya sederhana, investasi yang masuk diharapkan melahirkan usaha-usaha baru, memperluas kapasitas produksi, dan pada akhirnya membuka lapangan kerja. Ketika kesempatan kerja bertambah, warga yang sebelumnya sulit mendapatkan pekerjaan memiliki peluang lebih besar untuk terserap sesuai kebutuhan pasar kerja.

Ia juga menyebut pertumbuhan ekonomi Kota Bogor mencapai 5,45 persen. Angka ini berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Barat 5,32 persen dan nasional 5,11 persen. Dengan pertumbuhan yang lebih tinggi, pemerintah kota menilai ekosistem ekonomi yang bergerak dapat memperkuat daya serap tenaga kerja sekaligus menjaga keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan.

IPM Kota Bogor 79,75 melampaui target, realisasi lebih tinggi dari 2025

Selain kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, Dedie memaparkan capaian pembangunan manusia yang diukur melalui IPM. Ia menyebut IPM Kota Bogor berada pada angka 79,75, lebih tinggi dibanding IPM Jawa Barat 75,50 dan nasional 75,90. Angka IPM ini menunjukkan kombinasi kualitas hidup yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak yang menjadi perhatian pemerintah daerah.

Dedie juga menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025, IPM Kota Bogor terus mengalami peningkatan dan bahkan melampaui target. Target IPM Kota Bogor sebesar 78,81, sementara realisasinya mencapai 79,75. Untuk program pemerintah daerah, selisih antara target dan realisasi seperti ini biasanya menjadi bahan evaluasi, apakah strategi yang dipilih sudah tepat sasaran atau perlu penyesuaian pada kelompok indikator tertentu.

Program Bogor Beres dan Bogor Maju dijalankan lewat Balanced Scorecard

Dedie menghubungkan capaian-capaian tersebut dengan program Bogor Beres dan Bogor Maju. Ia menyebut salah satu metode yang digunakan adalah Balanced Scorecard (BSC), yaitu pendekatan manajemen strategis untuk mengukur kinerja sekaligus mengelola strategi secara menyeluruh. Metode ini tidak hanya menilai aspek keuangan, tetapi juga aspek nonkeuangan yang berkaitan dengan layanan publik dan kualitas implementasi kebijakan.

Dalam konteks anggaran yang terbatas, pendekatan yang menyeimbangkan indikator keuangan dan nonkeuangan menjadi penting agar pelayanan tetap bergerak. Artinya, pemerintah kota tidak hanya mengejar laporan capaian angka, tetapi juga memastikan layanan yang diterima masyarakat tetap meningkat sesuai target yang telah ditetapkan.

Peran SAKIP: dari perencanaan, pengukuran, implementasi hingga evaluasi

SAKIP disebut Dedie sebagai bagian yang memperkuat alur kerja pemerintah daerah. Ia menilai keberadaan SAKIP penting dalam melaksanakan perencanaan, pengukuran, implementasi, sampai evaluasi kinerja pada perangkat daerah. Dengan kerangka tersebut, program-program yang dijalankan memiliki ukuran kinerja yang jelas dan dapat dipantau perkembangannya.

Dedie juga menjelaskan bahwa pemerintah kota melakukan inventarisasi hal-hal yang perlu ditindaklanjuti agar sejalan dengan perencanaan. Setelah itu, dilakukan pengukuran capaian serta penilaian dampaknya bagi masyarakat, lalu berlanjut pada penyusunan laporan kinerja dan evaluasi. Dari sisi penganggaran, SAKIP juga membantu memastikan belanja lebih tepat sasaran, sehingga program tidak hanya berjalan, tetapi juga menghasilkan keluaran yang dapat dirasakan.