
Lokasi peristiwa, Infosentulcity.id – Pemkot Bogor tengah melakukan pemadanan data kependudukan dengan kondisi riil masyarakat di lapangan untuk memperbaiki ketepatan sasaran pelayanan publik. Langkah ini disampaikan pada kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Balai Kota Bogor pada Jumat, 13 November 2026, dan mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa.

Dalam pertemuan tersebut, Pemkot Bogor melalui Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, menjelaskan bahwa pemadanan dilakukan setelah data kependudukan yang menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diberikan kepada pemerintah daerah. Pemadanan ini diharapkan membantu unit layanan mendeteksi persoalan di lapangan, kemudian ditindaklanjuti melalui perbaikan data dan penguatan keterhubungan antarinstansi.
Pemerintah Kota Bogor melakukan pemadanan data kependudukan dengan kondisi nyata masyarakat. Upaya ini berangkat dari kebutuhan untuk menyesuaikan data yang ada di sistem pemerintahan dengan kondisi lapangan, agar kebijakan dan program pelayanan publik tidak hanya mengikuti angka, tetapi juga sesuai realitas di wilayah Kota Bogor.
Sebelumnya, Pemkot Bogor melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mengajukan permohonan data kepada Kemendagri. Setelah permohonan tersebut dipenuhi, data kependudukan kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemadanan. Dengan cara ini, pemerintah daerah bisa membandingkan data kependudukan resmi dengan kondisi riil yang ditemui dalam layanan.
Agun Gunandjar Sudarsa menyampaikan apresiasi atas langkah Pemkot Bogor tersebut saat kunjungan kerja spesifik di Balai Kota Bogor pada Jumat, 13 November 2026. Ia menilai upaya yang dilakukan Pemkot Bogor menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kota Bogor berada pada level yang baik dibandingkan wilayah lain.
Dalam penilaiannya, pemadanan data memungkinkan pemerintah mendeteksi persoalan pelayanan publik secara lebih dini dan kemudian menindaklanjutinya melalui perbaikan. Agun menyinggung contoh pelayanan kependudukan yang dinilai bisa dibuat lebih tepat, termasuk memastikan hak kelompok masyarakat tertentu, seperti penyandang disabilitas, melalui perbaikan data yang disamakan dengan kondisi real.
“Contoh, bagaimana pelayanan kependudukan ini bisa menjadi baik, membuat rumusan orang yang punya hak harus diberikan haknya, orang yang disabilitas harus diberikan haknya, semua melalui perbaikan data (disamakan dengan kondisi real). Memang saya bilang good,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa.
Agun juga menyoroti temuan terkait penggunaan data bawahan oleh sebagian pihak untuk kebutuhan administrasi kendaraan. Ia menggambarkan adanya kasus ketika orang yang seharusnya masuk kategori penerima bantuan justru tidak mendapatkan bantuan karena data kependudukan yang tercatat mengikuti status mampu akibat pemanfaatan data tersebut. Menurutnya, pemadanan data membantu meminimalkan situasi semacam itu karena keputusan layanan menjadi lebih berbasis data yang sesuai kondisi.
Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, menjelaskan bahwa pada kunjungan kerja tersebut Pemkot Bogor menyampaikan capaian di bidang pelayanan publik. Ia juga menyinggung dorongan agar setiap unit kerja penyelenggara pelayanan publik meraih predikat Zona Integritas hingga Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Dalam konteks pelayanan berbasis data, Dedie menyampaikan kendala yang masih perlu dikuatkan.
Dedie menyebut kendala utama berkaitan dengan data kependudukan yang perlu diperkuat, baik dari sisi pembaruan (updating) maupun perluasan field data masyarakat. Selain itu, ia menekankan pentingnya penguatan interoperabilitas data yang dikelola kementerian dan lembaga agar sistem dapat saling terhubung dan ketidaksesuaian data bisa ditangani.
“Sehingga kalau ada updating, kemudian kalau ada ketidaksesuaian data, maka semuanya nanti akan bermuara kepada satu data yang memang bisa kita jadikan sebagai pegangan untuk melaksanakan pemajuan pelayanan publik,” ujar Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim.
Dengan pemadanan data kependudukan terhadap kondisi riil, fokusnya bukan sekadar memperbarui angka, melainkan memastikan layanan publik lebih tepat sasaran. Contoh yang disorot dalam pertemuan tersebut memperlihatkan bagaimana ketepatan data dapat berpengaruh pada penentuan hak masyarakat, termasuk kelompok yang membutuhkan layanan atau bantuan.
Di sisi tata kelola, pendekatan berbasis data yang disebut Pemkot Bogor juga diarahkan untuk mendorong perbaikan layanan yang bisa ditindaklanjuti. Ketika data lebih sesuai dengan kondisi lapangan, unit penyelenggara pelayanan memiliki pegangan yang lebih kuat untuk mengoreksi proses yang keliru, sekaligus mempercepat penyesuaian jika ditemukan ketidaksesuaian data antarinstansi.
Langkah ini juga diposisikan sebagai praktik yang bisa menjadi contoh bagi daerah lain, karena dinilai mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus membantu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui tata kelola yang lebih terarah.






Tidak ada komentar