
INFOSENTULCITY.ID – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, atau BRI, menyatakan kesiapan untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas kepemilikan rekening perbankan masyarakat. Langkah ini diarahkan agar semakin banyak warga masuk ke ekosistem keuangan formal, sekaligus memperkuat inklusi dan literasi keuangan. Arahan tersebut disampaikan saat rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (7/9/2026), dengan melibatkan koordinasi lintas pihak termasuk perbankan.

Dalam implementasinya, pemerintah menyiapkan pemanfaatan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Dukcapil yang akan dipadankan dengan sistem Bank Indonesia, termasuk dalam ekosistem sistem pembayaran. Penguatan transaksi juga akan memanfaatkan QRIS sebagai bagian dari integrasi layanan digital. BRI kemudian menegaskan dukungannya melalui kesiapan operasional serta kolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.
Presiden meminta agar masyarakat Indonesia memiliki rekening perbankan, dan meminta sejumlah bank termasuk BRI untuk mempersiapkan ketersediaan rekening bagi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa permintaan tersebut bertujuan mendorong warga terhubung dengan layanan keuangan formal. Dengan konektivitas yang meningkat, program-program pemerintah diharapkan dapat tersalurkan secara lebih cepat, transparan, dan efisien melalui rekening yang sudah disiapkan.
BRI memandang perluasan kepemilikan rekening bukan sekadar urusan administrasi pembukaan rekening, melainkan upaya memastikan layanan keuangan dapat diakses lebih luas. Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyatakan kesiapan perusahaan untuk mendukung arahan Presiden, termasuk koordinasi untuk menyiapkan implementasi di lapangan. Menurut Hery, fondasi ini penting agar inklusi keuangan dapat berjalan lebih nyata, sementara literasi keuangan menjadi penguat agar masyarakat mampu memanfaatkan layanan yang tersedia.

Gagasan perluasan rekening juga terkait dengan kesiapan infrastruktur data. Pemerintah mempersiapkan pemanfaatan data kependudukan dari Dukcapil untuk dipadankan dengan sistem Bank Indonesia, termasuk dalam ekosistem sistem pembayaran. Pendekatan ini diarahkan agar proses pengelolaan data calon pengguna rekening lebih terstruktur dan terhubung dengan ekosistem pembayaran nasional.
Di sisi lain, penggunaan QRIS disebut menjadi salah satu komponen yang akan menguatkan transaksi digital. Dengan QRIS, pembayaran dapat dilakukan lebih praktis dan terintegrasi, sehingga warga yang sudah memiliki rekening punya jalur untuk menggunakan layanan tersebut dalam aktivitas sehari-hari. Integrasi data dan sistem pembayaran ini diharapkan membantu mendorong kebiasaan transaksi yang lebih digital.
BRI menyebut memiliki kapasitas yang dapat mendukung perluasan akses layanan keuangan hingga berbagai wilayah. Hingga akhir triwulan II 2026, BRI mencatat memiliki 131 juta nasabah individual. Kapabilitas itu ditopang oleh 7.377 unit jaringan kantor, 637 ribu e-channel, serta 1,13 juta BRILink Agen yang telah menjangkau lebih dari 60 ribu desa.
Selain kanal fisik dan agen, BRI juga menegaskan kekuatan ekosistem digitalnya melalui super app BRImo. Pada periode yang sama, BRImo telah digunakan oleh 49,7 juta pengguna. Kombinasi antara jaringan kantor, agen, dan kanal digital menjadi daya jangkau yang lebih luas, termasuk untuk kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses ke layanan keuangan formal.
Hery Gunardi menegaskan bahwa infrastruktur BRI, mulai dari jaringan kantor, e-channel, BRILink Agen hingga BRImo, akan terus dioptimalkan agar layanan perbankan semakin dekat, mudah, dan relevan bagi berbagai lapisan masyarakat.
Pemerintah menyampaikan capaian inklusi dan literasi keuangan dalam rapat tersebut. Tingkat inklusi keuangan Indonesia disebut telah mencapai 93,62%, sementara tingkat literasi mencapai 69,57%. Angka-angka itu memberi gambaran bahwa akses layanan perbankan sudah relatif tinggi, tetapi peningkatan literasi dan pemanfaatan layanan masih menjadi pekerjaan penting agar masyarakat benar-benar dapat menggunakan rekening secara optimal.
Hery menambahkan bahwa perluasan akses harus diikuti edukasi dan peningkatan literasi keuangan. Tujuannya agar masyarakat memahami manfaat layanan perbankan, termasuk cara bertransaksi secara digital. Dengan begitu, kepemilikan rekening diharapkan menjadi pintu masuk untuk layanan yang lebih luas, mulai dari transaksi dan pembayaran, menabung, menerima program pemerintah, hingga akses produk keuangan sesuai kebutuhan dan profil nasabah.
BRI juga menempatkan perluasan kepemilikan rekening sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Hery menilai ketika masyarakat memiliki akses terhadap rekening dan aktif menggunakannya, maka inklusi keuangan tidak berhenti pada pembukaan akun, melainkan membuka ruang lebih besar bagi aktivitas ekonomi formal. Rekam jejak transaksi yang terbentuk dari penggunaan rekening dapat membantu pelaku usaha mikro dan UMKM membangun akses ke layanan keuangan yang lebih relevan.
Dalam konteks transaksi digital, pemanfaatan sistem pembayaran seperti QRIS disebut dapat semakin mengintegrasikan masyarakat dan pelaku UMKM ke dalam ekosistem ekonomi digital. Dengan integrasi ini, pelaku usaha dapat lebih mudah menerima pembayaran, sementara konsumen punya opsi transaksi yang lebih praktis. Pemerintah sendiri menyampaikan bahwa penggunaan QRIS menjadi bagian yang dipersiapkan untuk mengoptimalkan peningkatan inklusi keuangan nasional.
BRI pada akhirnya menegaskan dukungannya terhadap arahan Presiden sebagai upaya memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan melalui akses rekening dan penggunaan layanan yang konsisten. Ketika akses dan pemanfaatan berjalan seiring, peluang aktivitas ekonomi yang inklusif dan terdigitalisasi diharapkan semakin terbuka bagi masyarakat luas.






Tidak ada komentar