Transformasi Digital Smart City Kabupaten Bogor Disorot Lewat Forum 2026

INFOSENTULCITY.ID – Pemerintah Kabupaten Bogor memperkuat transformasi digital melalui program Smart City yang berfokus pada penyelesaian masalah warga dan peningkatan kualitas layanan publik. Langkah ini dibahas dalam Forum Smart City Kabupaten Bogor yang berlangsung di Aula R.M. Tirto Adhi Soerjo, Diskominfo Kabupaten Bogor, Senin, 7 September 2026.

Forum bertema “Sahate Digital Kabupaten Bogor dan Uji Coba Indikator Pendekatan Kota Cerdas serta Persiapan Penghargaan Inovasi Digital Berdampak Tahun 2026” menjadi ajang evaluasi implementasi, sekaligus penyelarasan arah kebijakan. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, menegaskan bahwa transformasi digital tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur teknologi, tetapi diarahkan pada perubahan tata kelola, efisiensi layanan, serta inovasi yang memberi manfaat nyata.

Smart City di Kabupaten Bogor: dari infrastruktur ke perubahan tata kelola

Bambang menjelaskan bahwa pembangunan kota cerdas tidak semata soal memasang CCTV atau meluncurkan banyak aplikasi. Menurutnya, inti Smart City adalah pembenahan cara kerja pemerintahan, inovasi yang lebih adaptif, serta pemecahan isu nyata yang dirasakan masyarakat. Ia menempatkan “Sahate Digital Kabupaten Bogor” sebagai bingkai gerak bersama, dengan makna satu hati, sejiwa, dan selaras dalam membangun ekosistem digital daerah.

Ia juga menekankan bahwa transformasi digital tidak dapat dijalankan pemerintah sendirian. Pemkab Bogor mendorong keterlibatan pentahelix, meliputi perangkat daerah, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat, agar setiap inovasi yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan warga dan tidak berhenti pada tahap uji coba yang tidak berkelanjutan.

Interoperabilitas data jadi kunci, aplikasi layanan disederhanakan

Di sisi lain, Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah pada Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Aris Kurniawan, mengarahkan agar Pemkab Bogor memperkuat keterhubungan antar sistem layanan atau interoperabilitas data. Aris mengapresiasi capaian Pemkab Bogor dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Desa, yang dinilai dapat menjadi tolok ukur bagi daerah lain.

Aris turut menyoroti langkah Pemkab Bogor yang mengevaluasi dan menata ulang hampir 500 aplikasi layanan yang tersedia. Rencana ke depan, jumlah aplikasi tersebut akan disederhanakan menjadi sekitar 130 aplikasi. Penyederhanaan ini disebut strategis untuk meningkatkan efisiensi TIK, sekaligus menghindari tumpang tindih fungsi antar aplikasi.

Lebih lanjut, Aris menegaskan fokus tidak lagi pada kuantitas aplikasi, melainkan nilai tambah yang dirasakan masyarakat. Integrasi dinilai akan memudahkan warga karena tidak perlu mengisi data berulang kali saat mengakses layanan publik yang berbeda. Aris juga menyebut integrasi data membantu pimpinan daerah menyusun gambaran berbasis data untuk mengoptimalkan potensi daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor.

Peran Diskominfo dan pengadaan satu pintu untuk efisiensi anggaran

Aris mendorong penguatan peran Diskominfo sebagai pengorkestra tunggal dalam belanja infrastruktur TIK, aplikasi, dan komunikasi publik. Ia menjelaskan bahwa mekanisme pengadaan satu pintu dapat memperkuat posisi tawar pemerintah daerah ketika bernegosiasi dengan penyedia layanan, misalnya pembelian kapasitas bandwidth internet secara masif.

Dalam pandangannya, pendekatan tersebut berpotensi menghemat anggaran sekaligus membuat proses administrasi lebih efisien. Dengan satu koordinasi, pemerintah daerah dapat menyusun kebutuhan secara lebih terukur, meminimalkan pengadaan yang tidak sinkron, dan mengurangi risiko aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri.

Keamanan siber, klasifikasi data, dan audit TIK berkala

Selain integrasi sistem, keamanan siber menjadi perhatian dalam transformasi digital Pemkab Bogor. Aris mengingatkan pentingnya klasifikasi data ke tiga tingkatan, yaitu terbuka, terbatas, serta tertutup atau strategis. Penetapan kategori ini diperlukan agar pengelolaan akses, penyimpanan, dan penggunaan data dapat berjalan sesuai tingkat risiko.

Ia juga menilai audit TIK secara berkala perlu dilakukan dengan melibatkan pengawas internal daerah, seperti Inspektorat. Aris menambahkan bahwa ke depan akan diberlakukan mekanisme clearance atau rekomendasi teknis anggaran pengadaan TIK secara berjenjang melalui Surat Keputusan Bersama antar-kementerian untuk mencegah tumpang tindih aplikasi di daerah.

Uji coba indikator kota cerdas dan persiapan Penghargaan Inovasi Digital Berdampak 2026

Forum Smart City Kabupaten Bogor membahas dua agenda utama. Pertama, uji coba indikator pendekatan kota cerdas untuk mengukur kesiapan dan keberhasilan penerapan enam pilar Smart City, yakni Smart Governance, Smart Economy, Smart Living, Smart Environment, Smart Society, dan Smart Branding.

Kedua, persiapan Penghargaan Inovasi Digital Berdampak Tahun 2026. Program ini diarahkan agar inovasi yang dikembangkan perangkat daerah maupun masyarakat tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi benar-benar berdampak langsung terhadap kehidupan warga. Aris mengajak Pemkab Bogor, BUMD, serta unit pelayanan publik untuk ikut berpartisipasi dalam ajang tersebut.

Puncak penganugerahan dijadwalkan berlangsung pada November 2026 di Kota Jambi, dengan penilaian menitikberatkan pada inovasi digital yang memberi dampak nyata pada kesejahteraan masyarakat.