Kerugian Pemilik Kolam di Martapura Usai Air diambil Helikopter untuk Water Bombing Karhutla

INFOSENTULCITY.ID – Operasi water bombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan ternyata meninggalkan persoalan baru. Di Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, seorang pemilik kolam pemancingan melaporkan kerugian karena kolamnya dipakai sebagai sumber air helikopter.

H Ahmad Jailani mengatakan pengambilan air terjadi pada Kamis, 27 Agustus 2026, sekitar pukul 12.00 WITA. Berdasarkan pengamatannya, helikopter mengambil air dari kolam tersebut hingga sekitar 14 kali, meski pada pengambilan pertama ia sudah memberi isyarat agar berhenti.

Pengambilan air hingga 14 kali, debit kolam kembali turun

Ahmad menjelaskan kolam yang digunakan sebagai sumber air berada di area usahanya yang sudah dikelola sejak sekitar 2010. Kondisi kolam sebelumnya memang sedang kekurangan air, sehingga ia melakukan upaya bertahap untuk menjaga keberlangsungan usaha pemancingan dan ikan yang dipelihara.

Untuk mempertahankan kualitas kolam, ia mengaku sempat mendatangkan air menggunakan kendaraan. Proses pengangkutan dilakukan berkali-kali, hampir 100 kali bolak-balik, dengan biaya sekitar Rp600 ribu untuk setiap pengiriman. Setelah kolam diisi, barulah operasi water bombing membuat debit kolam kembali berkurang karena air kembali disedot dalam jumlah besar.

“Kami tadi sekitar jam 12-an siang melihat helikopter mengambil air dari kolam. Kurang lebih sampai 14 kali. Pertama kali diambil sudah kami larang dan kami beri isyarat, tetapi tetap dilakukan,” kata Ahmad.

Kolam pemancingan berisi ikan, pemilik khawatir stres ikan

Ahmad menyebut kolamnya memiliki luas sekitar 30 borongan dan diisi sekitar 2 ton ikan. Baginya, perubahan volume air yang drastis bukan sekadar persoalan debit, tetapi juga menyangkut kondisi hidup ikan.

Ia menilai setelah air diambil untuk kebutuhan pemadaman, ikan-ikan di kolam mengalami stres. Sebagai usaha pemancingan, ikan menjadi komoditas utama yang menentukan kunjungan dan kelangsungan aktivitas ekonomi di lokasi tersebut.

Ahmad menegaskan dirinya tidak menolak upaya pemadaman karhutla. Namun, ia merasa penggunaan sumber air dari kolam milik warga seharusnya diiringi komunikasi yang jelas agar tidak menimbulkan kerugian tambahan.

Memahami darurat, tapi menuntut ada komunikasi dan mekanisme tanggung jawab

Menurut Ahmad, pihaknya memahami situasi darurat akibat karhutla. Ia juga tidak mempersoalkan operasi pemadaman yang dilakukan pemerintah. Yang menjadi ganjalan adalah tidak adanya pemberitahuan sebelum kolamnya digunakan sebagai sumber air.

Ia berharap setidaknya ada koordinasi terlebih dahulu, sehingga warga dapat menyiapkan langkah mitigasi atau menyepakati prosedur yang adil. Tanpa komunikasi, pengambilan air terjadi ketika kolam sedang dipertahankan agar tetap layak bagi ikan dan pengunjung.

“Kami paham untuk pemadaman karhutla. Kami juga ingin membantu. Tetapi kalau mengambil air dari kolam usaha warga, paling tidak ada komunikasi, sehingga sama-sama tidak dirugikan,” ujarnya.

Kerugian ekonomi mulai dipertanyakan, siapa yang bertanggung jawab?

Setelah keluhan muncul, fokusnya bergeser ke pertanggungjawaban. Ahmad mempertanyakan mekanisme penggunaan kolam warga sebagai sumber air untuk operasi darurat, termasuk prosedur pemberitahuan dan mekanisme ganti kerugian jika dampak yang ditimbulkan merugikan.

Ia menyampaikan bahwa air untuk kolamnya selama ini diperoleh dengan biaya sendiri melalui pengangkutan. Kini, ketika air kembali berkurang, ikan yang dipelihara dikhawatirkan tidak dalam kondisi ideal. Bagi Ahmad, pertanyaan paling mendesak adalah siapa yang mengganti kerugian akibat pengambilan air yang dilakukan untuk kebutuhan pemadaman.

“Harapan kami, siapa yang bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kami. Air ini kami dapat dengan biaya sendiri, kami langsir supaya ikan bisa bertahan. Sekarang airnya habis lagi dan ikannya stres,” ungkapnya.

Operasi bencana bertemu kepentingan warga, koordinasi jadi kunci

Kasus di Cindai Alus memperlihatkan bahwa penanganan bencana sering kali mempertemukan kebutuhan cepat di lapangan dengan kepentingan ekonomi masyarakat. Water bombing membutuhkan sumber air yang dapat diambil secara relatif cepat agar jangkauan pemadaman efektif, terutama saat titik api sulit dijangkau.

Namun, sumber air yang berada di lahan atau fasilitas milik warga juga punya fungsi ekonomi. Karena itu, koordinasi perlu berjalan sejak awal, bukan hanya saat pengambilan sudah berlangsung. Komunikasi yang baik dapat membantu warga memahami kebutuhan operasi, sementara pihak pelaksana dapat menyiapkan skema yang meminimalkan dampak pada usaha masyarakat.

Ketika koordinasi tidak berjalan, persoalan bisa melebar dari berkurangnya debit kolam menjadi potensi kerugian usaha dan konflik sosial. Dalam situasi karhutla yang menuntut respons cepat, kejelasan prosedur, pemberitahuan, serta tanggung jawab atas dampak menjadi elemen yang tidak boleh diabaikan.