PPPK batal demo 7 September 2026, Dasco minta waktu satu bulan untuk tindak lanjut

INFOSENTULCITY.ID – Rencana aksi besar-besaran PPPK dan PPPK paruh waktu yang semula akan digelar pada 7 September 2026 dipastikan tidak jadi berlangsung. Aksi yang diproyeksikan melibatkan sekitar 35 ribu orang ini batal setelah perwakilan forum PPPK bertemu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Dalam pertemuan itu, perwakilan menyampaikan empat tuntutan utama terkait status kepegawaian, pengangkatan, hingga pengembangan karier. Setelah komunikasi tersebut, pihak PPPK menyebut ada respons positif dan Dasco meminta waktu satu bulan untuk menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan, meski perubahan status tidak otomatis langsung berlaku.

Rencana demo 7 September 2026 batal setelah pertemuan dengan DPR

Awalnya, rencana aksi PPPK menarik perhatian karena skala pesertanya dinilai cukup besar. Aliansi Merah Putih bersama sejumlah organisasi PPPK menyebut sekitar 35 ribu orang berpotensi turun ke Jakarta dan berkumpul di sekitar Istana Negara.

Rencana ini merupakan hasil kesepakatan dari 16 organisasi yang mewakili PPPK dan PPPK paruh waktu. Sejumlah isu kepegawaian menjadi dasar tuntutan yang hendak disuarakan, mulai dari kepastian status, peluang pengangkatan, hingga jenjang karier. Namun, rencana tersebut berubah ketika perwakilan forum PPPK melakukan komunikasi dengan pimpinan DPR.

Dalam komunikasi itu, tercatat 10 pimpinan forum PPPK dan PPPK paruh waktu mengikuti pertemuan. Dari hasil pertemuan tersebut, pihak PPPK menyatakan ada respons yang dinilai positif terhadap empat poin yang selama ini mereka dorong.

Empat tuntutan PPPK dan PPPK paruh waktu yang dibahas

Ketua Umum Aliansi Merah Putih, Fadlun Abdillah, menyebut pertemuan dengan Dasco Ahmad menghasilkan respons terhadap empat tuntutan utama. Tuntutan pertama berkaitan dengan nasib PPPK paruh waktu. Mereka meminta agar seluruh PPPK paruh waktu, termasuk tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan guru, dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu pada 2026.

Tuntutan kedua menyangkut pengangkatan PPPK dari berbagai jabatan menjadi PNS pada 2027 tanpa batasan usia. Poin ini menjadi perhatian karena menyangkut arah masa depan karier para PPPK, sekaligus menyentuh aspek aturan yang selama ini sering diperdebatkan.

Tuntutan ketiga adalah kesempatan pengembangan karier bagi seluruh ASN PPPK pada 2026. Bagi kelompok ini, isu karier bukan hanya soal status, tetapi juga peluang peningkatan kompetensi dan posisi kerja yang lebih jelas.

Tuntutan keempat dibahas dalam pertemuan yang sama. Fadlun menyampaikan bahwa Dasco menanggapi empat tuntutan tersebut dengan meminta waktu untuk menindaklanjuti, bukan hanya berhenti pada respons lisan.

Fadlun menyebut Dasco meminta waktu satu bulan untuk menindaklanjuti empat tuntutan yang disampaikan.

“Dipenuhi” belum berarti status langsung berubah

Meskipun pihak PPPK menyatakan tuntutan mereka mendapat respons positif, proses penyelesaiannya tidak otomatis berarti perubahan status langsung terjadi. Fadlun menjelaskan bahwa permintaan waktu satu bulan dari Dasco menjadi bagian dari mekanisme tindak lanjut.

Artinya, istilah “dipenuhi” yang disampaikan dalam pertemuan lebih tepat dipahami sebagai komitmen untuk diproses lebih lanjut melalui jalur kebijakan dan regulasi yang berlaku. Perubahan status kepegawaian, khususnya yang menyangkut pengangkatan menjadi PNS, membutuhkan dasar hukum dan kebijakan pemerintah.

Dengan demikian, fokus berikutnya bukan lagi pada aksi massa, melainkan pada bagaimana hasil pertemuan tersebut diterjemahkan menjadi keputusan atau aturan yang konkret. Dalam konteks kebijakan kepegawaian, tahapan seperti penyusunan ketentuan, penetapan mekanisme, hingga penyesuaian kebutuhan anggaran biasanya menentukan seberapa cepat perubahan bisa terjadi.

PPPK paruh waktu menunggu kepastian transisi ke penuh waktu

Status PPPK paruh waktu menjadi salah satu isu yang paling mendapat sorotan. Selain persoalan penghasilan, kepastian status dan peluang beralih menjadi PPPK penuh waktu menjadi harapan utama para pegawai yang menjalani skema paruh waktu.

Dalam penjelasan yang disampaikan pihak PPPK, pengalihan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu disebut akan mulai dilakukan pada awal 2027. Karena itu, tuntutan agar proses tersebut dapat dipercepat menjadi 2026 menjadi poin penting dalam rencana aksi yang sebelumnya akan digelar.

Namun, percepatan perubahan skema juga harus mempertimbangkan landasan hukum serta kondisi anggaran pemerintah pusat dan daerah. Di titik inilah, pertemuan dengan DPR diharapkan dapat membantu mendorong arah kebijakan, sementara implementasinya tetap bergantung pada aturan dan kesiapan administratif.

Demo batal, kini perhatian beralih pada tindak lanjut satu bulan

Batalnya aksi pada 7 September membuat rencana pengerahan puluhan ribu massa tidak jadi berlangsung. Meski begitu, persoalan yang melatarbelakangi tuntutan PPPK belum selesai sepenuhnya, karena masih menunggu proses lanjutan setelah pertemuan dengan DPR.

Dengan adanya permintaan waktu satu bulan, pihak PPPK kini menempatkan harapan pada tindak lanjut yang dapat mengarah pada kebijakan konkret. Jika empat tuntutan yang disebut telah mendapat respons benar-benar diwujudkan, para PPPK dan PPPK paruh waktu masih perlu memastikan bagaimana perubahan tersebut dituangkan dalam aturan dan jadwal implementasinya.

Waktu satu bulan yang diminta Dasco menjadi penentu. Pada periode tersebut, keberlanjutan komunikasi dan proses kebijakan akan menentukan apakah respons yang disampaikan dalam pertemuan dapat berujung pada langkah yang nyata, termasuk untuk tuntutan pengangkatan yang membutuhkan dasar hukum yang lebih kuat.