
INFOSENTULCITY.ID – Pemerintah menyiapkan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk memperluas penyaluran kebutuhan pokok hingga pupuk bersubsidi, sekaligus mendukung penyerapan hasil pertanian di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan, kesiapan koperasi harus terlihat dari kemampuan menjalankan usaha dan melayani masyarakat, bukan sekadar ketersediaan bangunan dan fasilitas fisik, saat meninjau koperasi pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Program ini melibatkan penyaluran komoditas seperti beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), minyak goreng, gula, LPG, serta pupuk bersubsidi melalui jaringan KDKMP. Selain distribusi, koperasi juga diarahkan menjadi penghubung pemasaran hasil pertanian, termasuk pembelian gabah oleh Perum Bulog, sebagaimana disampaikan Zulkifli Hasan saat meninjau koperasi di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.
Dalam rencana penguatan kegiatan usaha Kopdes Merah Putih, daftar komoditas yang disiapkan mencakup kebutuhan pokok dan komoditas pertanian. Beras SPHP menjadi salah satu fokus karena program ini ditujukan untuk menjaga pasokan sekaligus mendukung keterjangkauan harga beras melalui jejaring koperasi.
Berdasarkan data Bulog per Selasa, 13 Oktober 2026, terdapat 1.985 KDKMP yang masuk cakupan layanan beras SPHP. Dari jumlah itu, 736 koperasi sudah dilayani, sedangkan 1.249 lainnya masih dalam proses pelayanan. Bulog juga mencatat pemesanan beras mencapai 624 ton, yang menunjukkan alur penyaluran sedang berjalan, meski tidak otomatis berarti seluruh koperasi di cakupan layanan sudah memiliki stok di lokasi masing-masing.
Selain beras, minyak goreng dan gula ikut masuk daftar komoditas yang disiapkan untuk memperkuat perdagangan di tingkat lokal. LPG juga disebut sebagai komoditas yang akan disalurkan, tetapi keberadaannya dalam daftar program tidak berarti setiap koperasi telah memiliki stok atau izin penyaluran. Sementara itu, pupuk bersubsidi diarahkan untuk mendukung akses petani sesuai ketentuan yang berlaku, dengan penyesuaian pada mekanisme distribusi dan persyaratan di lapangan.
Peran Kopdes Merah Putih tidak berhenti pada distribusi barang kebutuhan rumah tangga. Pemerintah menempatkan koperasi sebagai simpul yang membantu pemasaran hasil pertanian, terutama lewat penghubung petani dengan Perum Bulog untuk penyerapan gabah.
Dalam kunjungan ke Kabupaten Sukoharjo pada Selasa, 13 Oktober 2026, Zulkifli Hasan menyoroti pentingnya harga gabah yang diterima petani. Ia meminta petani tidak menjual gabah di bawah harga yang ditetapkan pemerintah, agar saat desa memiliki panen, koperasi bisa membeli gabah dengan harga bagus, yaitu Rp6.500 per kg, lalu diserap Bulog.
Gagasan ini menempatkan koperasi sebagai pelaku ekonomi yang mengurangi jarak antara produksi dan pasar. Namun, fungsi tersebut menuntut kesiapan operasional: mulai dari mekanisme pembelian, pengelolaan stok atau penerimaan gabah, hingga koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyerapan hasil panen.
Sejalan dengan penyiapan komoditas, pemerintah juga mempercepat pengisian barang dan fasilitas operasional Kopdes Merah Putih. Pada Rabu, 14 Oktober 2026, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulhas menyampaikan bahwa sekitar 28.000 hingga 29.000 koperasi masih membutuhkan pengisian barang, dengan 8.000 koperasi menjadi prioritas dalam tahap percepatan.
Zulhas menyebut kondisi tiap koperasi belum seragam. Ada yang sudah memiliki barang dagangan, sementara sebagian lain masih memerlukan kelengkapan. Pemerintah kemudian menjadwalkan pengecekan terhadap 8.000 koperasi selama delapan hari, mulai Kamis, 15 Oktober 2026, untuk memetakan barang dan fasilitas operasional yang sudah tersedia maupun yang masih perlu dilengkapi.
Targetnya, pengisian koperasi prioritas dapat dirapikan pada 20 Oktober 2026. Setelah tahap itu, penyelesaian pengisian barang direncanakan berlanjut hingga akhir Oktober, dengan pemeriksaan yang tidak hanya menyoroti stok dagangan, tetapi juga sarana pendukung seperti truk, mobil pikap, dan becak motor untuk menunjang distribusi.
Dalam program Kopdes Merah Putih, perbedaan antara daftar komoditas yang direncanakan dan stok aktual di tiap lokasi menjadi titik penting. Sebab, keberadaan koperasi di wilayah tidak otomatis menjamin warga bisa langsung memperoleh barang sesuai kebutuhan. Program akan lebih terasa manfaatnya ketika koperasi benar-benar mampu menyediakan komoditas, mengelola distribusi, dan melayani pembelian masyarakat dengan ritme yang konsisten.
Dari sisi dampak bagi warga, penguatan penyaluran komoditas seperti beras SPHP, minyak goreng, gula, LPG, serta pupuk bersubsidi berpotensi mempengaruhi ketersediaan di tingkat desa dan kelancaran akses belanja maupun kebutuhan usaha tani. Sementara bagi petani, rencana penghubung penyerapan gabah melalui koperasi diharapkan membantu menjaga posisi tawar pada saat panen, sehingga proses jual beli tidak terlalu bergantung pada harga pasar harian yang bisa berfluktuasi.
Dengan pendekatan percepatan pengisian barang dan pengecekan fasilitas operasional, pemerintah menargetkan koperasi prioritas siap beroperasi lebih cepat. Pada tahap ini, kualitas layanan akan sangat ditentukan oleh kesiapan lapangan, termasuk ketersediaan barang, kesiapan distribusi, dan kemampuan koperasi menjalankan peran sebagai saluran ekonomi bagi masyarakat desa.






Tidak ada komentar