Karhutla 2026: emisi hingga 31 juta ton CO2 dan target FOLU Net Sink 2030 dipertanyakan

INFOSENTULCITY.ID – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026 kembali menjadi sorotan karena emisi yang dilepaskan dari hutan, lahan, dan gambut yang terbakar disebut mencapai angka sangat besar. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) memperkirakan emisi dari vegetasi yang terbakar pada periode Januari hingga awal September 2026 berada di kisaran sekitar 31 juta ton CO2, sementara estimasi berbasis deteksi panas satelit Copernicus menyebut emisi karhutla bisa mencapai 65,18 juta ton karbon atau sekitar 239 juta ton CO2.

Temuan ini langsung menabrak arah kebijakan iklim Indonesia, terutama target FOLU Net Sink 2030 yang menempatkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya agar mampu menyerap emisi lebih besar dibanding yang dilepaskan. Jika kebakaran terus terjadi, karbon yang seharusnya tersimpan justru kembali ke atmosfer, sehingga kredibilitas target tersebut dipertanyakan.

Emisi karhutla 2026 dan tantangan FOLU Net Sink 2030

WALHI menilai kebakaran bukan hanya masalah asap dan kerusakan tutupan vegetasi di permukaan. Saat hutan dan terutama lahan gambut terbakar, karbon yang sebelumnya tersimpan dalam ekosistem dapat kembali dilepaskan ke atmosfer sebagai emisi. Akibatnya, semakin luas dan semakin sering kebakaran terjadi, semakin berat tantangan menjaga fungsi hutan dan lahan sebagai penyerap karbon.

Patria Rizky Ananda, Pengkampanye Iklim dan Isu Global WALHI, menyebut besarnya pelepasan emisi menunjukkan kontradiksi dengan komitmen iklim Indonesia melalui FOLU Net Sink 2030. Pemerintah menargetkan sektor FOLU menyerap emisi lebih besar daripada yang dilepaskan pada 2030, tetapi ketika hutan, lahan, dan gambut terus terbakar, karbon yang seharusnya tersimpan justru kembali dilepaskan.

Dalam dokumen pemerintah mengenai FOLU Net Sink 2030, kondisi net sink ditetapkan ketika penyerapan gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lebih besar daripada emisinya. Target yang diproyeksikan untuk sektor tersebut pada 2030 disebut sekitar minus 140 juta ton CO2e. Dengan angka proyeksi itu, karhutla menjadi isu yang tidak bisa dipisahkan dari upaya pencapaian target penyerapan karbon.

Perkiraan emisi: 31 juta ton CO2 hingga 239 juta ton CO2

WALHI merinci dua pendekatan perkiraan. Pertama, estimasi emisi dari vegetasi yang terbakar sepanjang Januari hingga awal September 2026 disebut mencapai sekitar 31 juta ton CO2. Pendekatan kedua menggunakan deteksi panas dari satelit Copernicus, yang menurut WALHI dapat menghasilkan estimasi emisi karhutla hingga 65,18 juta ton karbon atau setara sekitar 239 juta ton CO2.

Perbedaan angka tersebut memperlihatkan kompleksitas penghitungan emisi karhutla, karena estimasi berbasis deteksi panas dan penghitungan konversi dapat menghasilkan rentang yang lebar. Namun, WALHI menekankan bahwa besaran pelepasan karbon tetap menunjukkan dampak yang sangat signifikan terhadap upaya iklim.

Koordinator Pengkampanye WALHI Nasional Uli Arta Siagian menilai kondisi ini mencerminkan persoalan tata kelola sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Pemerintah, menurut Uli, menargetkan peningkatan penyerapan karbon, tetapi belum berhasil menghentikan pelepasan karbon dari ekosistem yang sama.

Emisi karhutla meningkat pada 2024 dan 2025

WALHI juga membandingkan data emisi karhutla pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data SiPongi+, emisi CO2 dari kebakaran hutan dan lahan disebut sekitar 53.527.407 ton CO2 pada 2024. Angka itu kemudian meningkat menjadi sekitar 56.204.535 ton CO2 pada 2025.

Jika dibandingkan, terjadi peningkatan sekitar 2,7 juta ton CO2 dalam satu tahun. Bagi WALHI, tren kenaikan ini menunjukkan bahwa kebakaran yang berdampak pada emisi belum benar-benar ditekan pada level yang memadai. Uli memandang kontradiksi tetap muncul, karena target penyerapan karbon tidak berjalan seiring dengan penghentian sumber emisi dari ekosistem yang terbakar.

Pencegahan berbasis risiko, bukan hanya pemadaman

WALHI menilai penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada pemadaman ketika api sudah muncul. Pencegahan harus menjadi bagian utama kebijakan, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat risiko kebakaran tinggi. Ekosistem gambut disebut menjadi kawasan yang mendapat perhatian khusus, karena ketika mengalami kekeringan dan terbakar, proses pemulihannya tidak mudah.

Karena itu, WALHI meminta pemerintah memperkuat perlindungan dan restorasi gambut, serta menjalankan pencegahan berbasis risiko. Kawasan yang berulang kali mengalami kebakaran juga diminta menjadi prioritas pengawasan, agar pengendalian tidak hanya reaktif saat kebakaran terjadi.

Pengawasan konsesi dan penegakan hukum terhadap karhutla

Selain pencegahan, WALHI mendorong penguatan pengawasan terhadap konsesi perusahaan. Penegakan hukum, menurut WALHI, perlu dilakukan terhadap korporasi yang terbukti menyebabkan atau membiarkan terjadinya karhutla. Meski demikian, WALHI menegaskan desakan tersebut merupakan sikap dan tuntutan, bukan berarti semua perusahaan di wilayah rawan kebakaran otomatis terbukti melanggar.

WALHI juga pernah melaporkan adanya ribuan titik panas di kawasan gambut, HGU, dan area PBPH. Dalam rentang akhir Agustus 2026, WALHI menyebut terdapat 6.902 titik panas pada periode 25 hingga 31 Agustus 2026, dengan konsentrasi terbesar berada di Kalimantan. Pada 6 September 2026, WALHI menyebut terdapat 4.671 titik panas di dalam areal HGU sepanjang Agustus, sekaligus mendesak pemerintah memperkuat pengawasan dan penegakan aturan terhadap pengelolaan lahan yang dinilai bermasalah.

FOLU Net Sink 2030 tidak cukup diukur dari serapan karbon

Bagi pemerintah, target FOLU Net Sink 2030 dipandang sebagai bagian penting strategi pengendalian emisi. Namun, WALHI menilai ukuran keberhasilan target tersebut tidak semata-mata dilihat dari seberapa banyak karbon yang diklaim terserap. Kemampuan pemerintah menghentikan sumber emisi dari kebakaran juga harus menjadi indikator kunci.

Patria kembali menegaskan bahwa keberhasilan FOLU Net Sink 2030 tidak boleh hanya diukur dari serapan karbon, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah mampu menghentikan karbon yang terus dilepaskan. Uli menambahkan bahwa jika hutan dan gambut masih terbakar, maka jutaan ton emisi tetap keluar ke atmosfer, sehingga komitmen FOLU Net Sink 2030 patut dipertanyakan.

WALHI menilai persoalan karhutla pada 2026 menunjukkan pekerjaan rumah yang belum selesai. Kebakaran yang terus berulang mengancam fungsi ekosistem sebagai penyimpan karbon, sementara pemerintah tetap harus mengejar target penurunan emisi dan peningkatan penyerapan karbon dari sektor FOLU.