
INFOSENTULCITY.ID – Kota Bogor kembali memperoleh dukungan untuk perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Pemkot Bogor akan menyalurkan bantuan bedah rumah sebanyak 300 unit, yang merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat atas konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan program perbaikan hunian masyarakat.

Program ini bersumber dari pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP). Dengan tambahan 300 unit bedah rumah, diharapkan kualitas hunian warga meningkat sekaligus memberi tempat tinggal yang lebih layak dan sehat bagi penerima manfaat di Kota Bogor.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan bahwa bantuan bedah rumah 300 unit tersebut menjadi wujud apresiasi pemerintah pusat. Ia mengaitkannya dengan keberpihakan Pemkot Bogor kepada warga yang masih tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak.
Dedie menjelaskan, hadiah berupa perbaikan rumah itu pada akhirnya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan atau perbaikan fisik rumah sebanyak 300 unit. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa penyaluran program tidak hanya soal ketersediaan anggaran, tetapi juga terkait rekam jejak pelaksanaan program perumahan yang dinilai berjalan konsisten.
Jika menilik pelaksanaan sebelumnya, Pemkot Bogor telah merealisasikan bantuan sosial RTLH pada 2025 melalui skema BST dan BSTT untuk 2.122 rumah. Dari jumlah itu, 257 rumah berada di kawasan kumuh, sedangkan 1.856 rumah lainnya berada di luar kawasan kumuh.
Selanjutnya, program perbaikan RTLH berlanjut pada 2026. Pada tahun ini, sebanyak 1.138 unit rumah menjadi sasaran RTLH Pemkot Bogor. Rinciannya, 216 unit berada di kawasan kumuh dan 922 unit di luar kawasan kumuh. Di luar program RTLH tersebut, Pemkot juga menjalankan bedah rumah untuk enam unit, menandakan adanya kombinasi berbagai model intervensi untuk memperluas cakupan.
Wali Kota Bogor menyoroti kenyataan bahwa kebutuhan perbaikan rumah terus besar, sementara kapasitas anggaran daerah tidak selalu mencukupi. Karena itu, Pemkot Bogor mencari sumber pembiayaan alternatif agar cakupan perbaikan hunian dapat diperluas.
Upaya tersebut dilakukan dengan menggandeng pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hingga pihak ketiga melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Strategi ini penting karena program perumahan biasanya memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit, mulai dari pendataan penerima, verifikasi, hingga pelaksanaan perbaikan fisik di lapangan.
Selain bantuan bedah rumah umum, Pemkot Bogor juga memperoleh dukungan yang memiliki fokus kesehatan. Dedie menyebut pada 2026 Kota Bogor mendapatkan dukungan CSR Budha Tzu Chi untuk pembangunan atau perbaikan RTLH sebanyak 204 unit.
Lebih lanjut, Pemkot juga memperoleh kesempatan dari Kementerian Kesehatan untuk mendukung pengentasan penyakit tuberkulosis (TBC) melalui perbaikan kondisi rumah. Program ini menyasar hingga 2.000 rumah dengan alokasi anggaran Rp30 juta per rumah, namun memiliki kriteria khusus, yaitu ditujukan bagi rumah yang dihuni keluarga penyintas TBC.
“Kita dapat kesempatan dari Kementerian Kesehatan untuk alokasi 2.000 perbaikan RTLH dengan alokasi anggaran satu rumah perbaikan Rp30 juta. Realisasinya tahun ini juga. Hanya syaratnya untuk rumah yang dihuni keluarga penyintas TBC,” kata Dedie Rachim.
Dengan banyaknya sumber bantuan, Dedie meminta jajaran pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan memiliki data yang akurat mengenai kondisi rumah warga. Menurutnya, pendataan menjadi dasar agar setiap program bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria dan sesuai ketetapan.
Dedie menambahkan bahwa Dinas Kesehatan dibantu Dinas Sosial untuk memetakan 2.000 rumah yang menjadi sasaran program TBC. Setelah data siap, Pemkot akan menyampaikan untuk verifikasi lapangan, karena anggaran program tersebut juga berjalan pada 2026. Target akhirnya bukan hanya memperbaiki fisik rumah, tetapi menurunkan prevalensi TBC di Kota Bogor.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor, Chusnul Rozaqi, menyatakan keberhasilan mendapatkan berbagai dukungan program tidak lepas dari kerja bersama dalam pendataan dan tindak lanjut aspirasi masyarakat.
Chusnul menjelaskan petugas Disperumkim rutin turun ke lapangan untuk memeriksa kondisi rumah sekaligus melakukan pemetaan berdasarkan tingkat kesejahteraan. Ia menyebut pihaknya mencari hasil dari desil 1 sampai 5 untuk terus menindaklanjuti keinginan warga terkait perbaikan rumah tidak layak huni.
Menurut Chusnul, kerja lapangan tersebut menjadi bagian penting agar program perbaikan RTLH tepat sasaran. Data yang terkumpul kemudian menjadi rujukan dalam menentukan prioritas penerima bantuan. Ia juga menilai capaian Disperumkim didukung arahan pimpinan daerah, termasuk Wali Kota Dedie Rachim dan Wakil Wali Kota Jenal Mutaqin.
Dengan kombinasi bantuan dari beberapa skema, Pemkot Bogor berharap perbaikan rumah tidak berhenti pada perubahan fisik hunian. Hunian yang lebih layak diharapkan turut membentuk lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat, aman, dan nyaman bagi keluarga penerima manfaat.






Tidak ada komentar