Abu Vulkanik Anak Krakatau, Pemkot Bogor Terapkan PJJ 7-8 September

INFOSENTULCITY.ID – Abu vulkanik Gunung Anak Krakatau mulai memengaruhi aktivitas warga di Kota Bogor. Pemerintah Kota menetapkan langkah antisipasi menyusul pemantauan kualitas udara yang menunjukkan kondisi kategori sedang dengan skor 83, sehingga sejumlah kebijakan mulai disiapkan untuk membatasi paparan.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menjelaskan status udara berada pada indikator warna biru yang menandakan masyarakat dapat beraktivitas, namun tetap dengan pembatasan. Pernyataan tersebut disampaikan saat memimpin rapat koordinasi penanganan dampak abu vulkanik di Balai Kota Bogor pada Minggu malam, 6 September 2026.

Pemkot Bogor: PJJ 7-8 September sebagai langkah antisipasi

Salah satu kebijakan yang segera berjalan adalah pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama dua hari, yakni Senin dan Selasa, 7-8 September 2026. PJJ diberlakukan untuk jenjang pendidikan paling bawah hingga satuan pendidikan lainnya, termasuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Dengan skema ini, Pemkot berupaya menekan intensitas paparan abu pada kelompok yang lebih sensitif terhadap kualitas udara yang menurun.

Selama PJJ berlangsung, petugas kebersihan sekolah diminta melakukan pembersihan lingkungan. Rencana ini tidak sekadar menunggu hari libur atau aktivitas belajar berhenti, tetapi memastikan area sekolah tetap lebih bersih dan mengurangi debu yang berpotensi kembali beterbangan saat aktivitas luar ruang berlangsung. Pemkot juga menyatakan akan mengevaluasi kebijakan PJJ berdasarkan perkembangan kualitas udara setelah pemantauan lanjutan.

“Selama dua hari itu, pihak petugas kebersihan sekolah secara mandiri melakukan pembersihan. PJJ baru kita terapkan dua hari dengan menunggu hasil kualitas udara besok sore,” ujar Jenal Mutaqin.

Masker 250 ribu disiapkan untuk kelompok rentan

Selain PJJ, Dinas Kesehatan Kota Bogor menyiapkan 250.000 masker medis untuk masyarakat. Distribusi diarahkan terutama bagi kelompok yang dinilai lebih rentan terhadap paparan abu vulkanik, seperti anak-anak, lansia, pekerja lapangan, serta warga yang memiliki gangguan atau kerentanan pada saluran pernapasan.

Langkah ini penting karena abu vulkanik bukan hanya soal debu yang terlihat, tetapi juga berpotensi memicu iritasi saluran napas pada orang yang memiliki kondisi sebelumnya. Dengan prioritas pada kelompok rentan, Pemkot berupaya memastikan perlindungan lebih tepat sasaran, terutama bagi mereka yang kemungkinan besar akan lebih cepat merasakan dampak ketika kualitas udara memburuk.

Penyemprotan jalan dan fasilitas publik untuk cegah abu beterbangan

Pemkot Bogor juga melakukan penyemprotan pada sejumlah ruas jalan protokol dan fasilitas publik mulai Minggu malam. Penyemprotan dilakukan pada jalan, area pedestrian, hingga tanaman yang berada di sepanjang ruas jalan. Tujuannya membantu menekan debu agar tidak mudah kembali beterbangan dan terhirup masyarakat.

Jenal menegaskan proses penyemprotan dimaksimalkan sejak malam agar kondisi jalan lebih lembap. Kondisi lembap diharapkan memudahkan pembersihan oleh petugas, termasuk pasukan kuning di Dinas Lingkungan Hidup, sekaligus menghindari penyapuan dalam kondisi kering yang dikhawatirkan justru membuat abu kembali terangkat ke udara.

“Kita akan coba maksimalkan mulai malam hari ini, sehingga besok proses pembersihan yang dilakukan oleh petugas pasukan kuning di Dinas Lingkungan Hidup sudah lembap udaranya,” kata Jenal.

Pemantauan kesehatan diperkuat melalui layanan CKG di puskesmas

Untuk mengantisipasi dampak kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Bogor memperkuat pemantauan melalui layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di puskesmas. Penguatan ini ditujukan untuk mengetahui kemungkinan adanya warga yang mengalami keluhan kesehatan akibat paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.

Dengan CKG, Pemkot dapat mendeteksi lebih awal gejala yang mungkin muncul, sekaligus memetakan kebutuhan penanganan lanjutan. Pendekatan bertahap seperti ini biasanya membantu layanan kesehatan tetap responsif tanpa menunggu lonjakan kasus yang terlambat ditangani.

Koordinasi lintas OPD dan dukungan TNI-Polri

Jenal juga memastikan penanganan dampak abu vulkanik akan dilakukan secara bertahap dan melibatkan berbagai pihak. Koordinasi tidak hanya melibatkan organisasi perangkat daerah, tetapi juga instansi vertikal serta dukungan TNI dan Polri.

Menurutnya, kerja yang dilakukan setiap hari harus jelas pembagian tugasnya, sehingga penanganan bisa berjalan terukur. Kolaborasi seperti ini juga relevan karena dampak abu vulkanik menyentuh banyak aspek, mulai dari layanan pendidikan, kesehatan, kebersihan lingkungan, hingga pengaturan aktivitas masyarakat di ruang publik.

“Kita akan terus bertahap, Insyaallah setiap hari OPD siapa berbuat apa, kita akan bergerak bekerja sama, saling berkoordinasi, termasuk dengan instansi vertikal, Kepolisian dan TNI,” tandas Jenal Mutaqin.