Perlinsos Digital Kota Bogor diuji coba, pakai IKD dan 721 agen

INFOSENTULCITY.ID – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor mulai melakukan sosialisasi sekaligus uji coba aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) digital. Program ini ditujukan untuk mempermudah pendaftaran bantuan sosial secara digital, termasuk pengajuan sanggahan, terutama untuk skema Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial Dinsos Kota Bogor, R. Giri Maya Yudistira, menjelaskan uji coba Perlinsos Digital dijalankan di 114 kabupaten/kota di Indonesia. Di Kota Bogor, layanan pendampingan disiapkan melalui 721 agen yang berada di lapangan untuk membantu warga saat proses pengajuan bantuan.

Uji coba Perlindungan Sosial digital untuk PKH dan BPNT

Uji coba Perlinsos Digital dirancang agar warga dapat mendaftarkan diri sekaligus menyampaikan sanggahan terkait bansos secara lebih cepat dan terarah. Tahap awal difokuskan pada dua program, yakni PKH dan BPNT, yang selama ini menjadi perhatian utama dalam penyaluran bantuan kepada rumah tangga yang membutuhkan.

Dalam praktiknya, warga tidak langsung masuk ke aplikasi tanpa persiapan data. Akses aplikasi mensyaratkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Setelah IKD aktif, saat masuk ke aplikasi pengguna akan diminta PIN IKD sebagai bagian dari verifikasi.

Akses mandiri atau lewat Agen Perlinsos

Proses pendaftaran Perlinsos Digital disediakan dalam dua skema. Pertama, pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri oleh warga yang sudah siap menggunakan aplikasi dan memiliki IKD aktif. Skema kedua, warga bisa dibantu melalui Agen Perlinsos yang disiapkan untuk mendampingi keluarga, tetangga, atau warga di sekitarnya.

Untuk Kota Bogor, penyiapan agen menjadi salah satu kunci agar program berjalan inklusif. Giri menyebut Pemkot Bogor telah menyiagakan 721 agen Perlinsos di lapangan selama masa uji coba. Dengan pola pendampingan ini, warga yang belum terbiasa mengakses layanan digital tetap mendapat bantuan saat mengajukan PKH maupun BPNT.

Antusiasme warga Bogor tercermin dari jumlah pendaftar

Menurut data yang disampaikan, antusiasme masyarakat Kota Bogor selama uji coba tergolong tinggi. Tercatat sebanyak 3.454 Kepala Keluarga (KK) telah mendaftar. Rinciannya, 3.084 KK mengajukan PKH dan 3.324 KK mengajukan BPNT.

Angka pendaftar tersebut menunjukkan bahwa mekanisme baru tidak hanya berhenti pada sosialisasi, tetapi sudah mulai menyentuh proses administrasi di tingkat warga. Perbedaan jumlah pendaftar antar program juga menggambarkan variasi kebutuhan rumah tangga, mengingat PKH dan BPNT memiliki karakter layanan yang berbeda.

Integrasi data lintas sektor untuk analisis kelayakan penerima

Salah satu pembeda Perlinsos Digital adalah pendekatan analisis kelayakan yang mengandalkan sistem. Program ini menyasar seluruh lapisan masyarakat tanpa membatasi tingkat kesejahteraan (desil) awal. Giri menegaskan kelayakan penerima bantuan dianalisis oleh sistem secara objektif dan akurat.

Keunggulan lain yang disorot adalah integrasi data lintas sektor. Sistem melibatkan lebih dari 15 kementerian dan lembaga negara, termasuk Kemendagri, BPN, Samsat, BPJS Ketenagakerjaan, PPATK, hingga Komdigi dan BSSN. Integrasi semacam ini diharapkan mempercepat proses pertukaran data sekaligus memperbarui informasi yang digunakan untuk menentukan penerima.

Peran IKD dan deteksi kondisi ekonomi untuk mencegah ketidaksesuaian

Giri juga menekankan bahwa penerapan sistem terintegrasi dapat mengurangi celah ketidaksesuaian data. Ia menyebut, bila sebelumnya ada pihak yang mengaku tidak memiliki kendaraan atau aset lain, kini sistem berpotensi mendeteksi kondisi ekonomi seseorang secara otomatis karena data sudah tersambung melalui berbagai sumber.

Dengan mekanisme tersebut, Perlinsos Digital diarahkan untuk meningkatkan ketepatan penyaluran bansos. Harapannya, alur data berjalan lebih cepat dan data penerima yang digunakan menjadi lebih mutakhir, sehingga proses administrasi tidak hanya formal, tetapi juga berbasis informasi yang lebih lengkap.

Transparansi berbasis data terpadu juga menjadi bagian dari target program. Sistem diharapkan membantu memastikan bantuan sosial yang disalurkan pemerintah benar-benar tepat sasaran, sesuai kebutuhan penerima yang terverifikasi melalui analisis data lintas lembaga.