Makanan Bergizi Gratis Bogor, Pemkot dan APPMBGI rapat tata kelola dapur SPPG

INFOSENTULCITY.ID – Pemerintah Kota Bogor menggelar pertemuan dengan pengurus Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia, APPMBGI, di Balai Kota Bogor. Fokus utama rapat ini adalah penyamaan persepsi, penguatan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pemenuhan standarisasi operasional dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) agar penyelenggaraan di Kota Bogor berjalan sesuai arahan pusat.

Pertemuan tersebut juga menyoroti kebutuhan sinkronisasi antara pemerintah daerah dan para penyelenggara dapur, mengingat program MBG sudah berjalan sekitar satu tahun dan melayani penerima manfaat mulai dari anak sekolah hingga sasaran 3B, yakni balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bogor, Drs. Hanafi, M.Si., menekankan koordinasi diperlukan agar layanan tetap rapi dan aman, sekaligus mengantisipasi risiko yang kerap muncul pada program pangan, seperti keracunan makanan hingga pengelolaan limbah yang kurang baik.

Koordinasi pemkot dan APPMBGI untuk standar dapur MBG

Hanafi menjelaskan bahwa rapat awal ini diarahkan untuk menyamakan langkah antara penyelenggara dapur dan pemerintah daerah. Harapannya, masyarakat atau penerima manfaat dapat terlayani dengan baik sesuai arahan pemerintah pusat hingga daerah, tanpa kendala berarti di lapangan. Dalam konteks itu, pembahasan diarahkan pada aspek teknis yang menentukan kualitas layanan, termasuk SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi), sertifikasi halal, serta elemen penting lainnya yang menjadi dasar kepatuhan operasional dapur.

Di sisi lain, Ketua Umum APPMBGI, Teguh Rachman Hakim, menyatakan apresiasi atas fasilitasi Pemkot Bogor. Menurutnya, audiensi ini juga merupakan tindak lanjut atas surat edaran dari Badan Gizi Nasional terkait dapur-dapur yang belum memenuhi standar teknis operasional. Dengan begitu, asosiasi diharapkan dapat membantu pendampingan agar seluruh dapur di Kota Bogor memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

Status dapur di Kota Bogor dan target penataan operasional

Teguh menguraikan gambaran capaian operasional di lapangan. Dari total 228 titik yang direncanakan, sebanyak 143 dapur sudah aktif beroperasi. Sisanya masih berada dalam status moratorium penataan. Kondisi ini menjadi perhatian karena program MBG tidak hanya soal dapur yang berjalan, tetapi juga soal konsistensi penataan dan kesiapan operasional agar standar teknis dapat dipenuhi secara merata.

Selain itu, Pemkot juga memberi perhatian khusus pada rasio jumlah dapur terhadap total sekitar 335 ribu penerima manfaat. Teguh menilai koordinasi perlu terus dilakukan agar penempatan dapur lebih proporsional. Penataan yang tepat diharapkan sekaligus membantu akselerasi operasional berjalan tepat sasaran, sehingga distribusi layanan tidak timpang antara wilayah yang satu dengan lainnya.

SLHS, sertifikasi halal, dan kepatuhan rantai pasok

Pembahasan tidak berhenti pada kesiapan dapur, tetapi juga menyentuh aspek yang berhubungan langsung dengan mutu makanan. Dalam pertemuan itu, asosiasi menyampaikan komitmen untuk mengawal keteraturan pasokan bahan baku serta kepatuhan terhadap izin operasional. Ketua Bidang Logistik dan Rantai Pasok APPMBGI Kota Bogor, Irfan Effendi, menekankan pentingnya penguatan pada alur logistik agar bahan yang digunakan terkontrol dan proses produksi tetap konsisten.

Lebih jauh, Irfan menyebutkan diskusi mencakup perizinan, Harga Eceran Tertinggi (HET) bahan pangan yang bersifat fluktuatif, hingga rencana pengembangan ke depan. Menurut asosiasi, kejelasan informasi terkait HET menjadi bagian yang menentukan stabilitas belanja harian dapur. Ketika harga bahan pangan bergerak, pengelola dapur perlu kepastian agar perputaran operasional tetap berjalan dan kualitas layanan tidak terganggu.

Dampak ekonomi MBG dan penyerapan tenaga kerja

Program MBG juga dibahas dari sisi manfaat ekonomi. Teguh menegaskan dapur MBG bukan hanya berkontribusi pada pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga membuka lapangan kerja. Ia menyebutkan hampir 7.000 tenaga kerja telah terserap di dapur-dapur MBG Kota Bogor, dengan sebagian besar menyasar warga dari desil 1 dan desil 3. Artinya, program ini memberi efek lanjutan pada kesejahteraan keluarga pekerja, bukan sekadar aktivitas memasak dan distribusi.

Dengan adanya tenaga kerja yang terserap, stabilitas program MBG turut memengaruhi ritme ekonomi lokal. Jika penataan dapur, standar operasional, dan rantai pasok berjalan baik, maka proses produksi dan distribusi dapat lebih terjaga. Dampak jangka panjangnya, penerima manfaat diharapkan tetap memperoleh asupan gizi yang konsisten, sementara pelaku usaha dan pekerja di sekitar ekosistem dapur juga mendapatkan kesinambungan pekerjaan.

Kesepakatan percepatan penataan agar layanan lebih aman dan bergizi

Di akhir pertemuan, Pemkot Bogor dan APPMBGI sepakat untuk mempercepat penerbitan SLHS, mendorong sertifikasi halal, serta menata manajemen rantai pasok. Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar higienis, aman, dan bergizi tinggi. Sinergi antara Pemkot Bogor, Badan Gizi Nasional, dan APPMBGI dinilai menjadi kunci agar program nasional ini dapat berjalan lancar dan berkelanjutan.

Dengan koordinasi yang makin solid, layanan asupan gizi sehat diharapkan dapat terdistribusi maksimal bagi anak sekolah, balita di posyandu, serta ibu hamil dan ibu menyusui. Fokus pada standar teknis, kepastian informasi harga bahan pangan, dan penguatan logistik menjadi fondasi agar program MBG tidak hanya berjalan, tetapi juga kualitasnya terjaga dari dapur hingga meja penerima manfaat.