Aliansi BEM se-Bogor Demo di Istana Kepresidenan Bogor, Soroti Karhutla

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan Bogor pada Kamis, 22 Oktober 2026. Aksi ini berfokus pada tuntutan evaluasi kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama dua tahun, sekaligus mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional.

Para mahasiswa menyatakan aksi dipilih berlangsung di Kota Bogor karena pertimbangan domisili massa dan keterbatasan logistik bila harus berangkat ke Jakarta. Koordinator aksi, Presiden Mahasiswa Universitas Ibn Khaldun (UIK) Bogor, Muhammad Al-Fadli Ridwan, menjelaskan konsolidasi dilakukan secara panjang bersama sekitar 15 perwakilan BEM dari kampus-kampus lain sebelum akhirnya mereka memusatkan demonstrasi di lokasi tersebut.

Tuntutan karhutla jadi bencana nasional di tengah sorotan lingkungan

Dalam orasinya, Muhammad Al-Fadli Ridwan menekankan urgensi penanganan karhutla di Kalimantan dan meminta pemerintah pusat menetapkan statusnya sebagai bencana nasional. Permintaan ini tidak berdiri sendiri, melainkan ditempatkan sebagai respons atas dampak lingkungan yang dinilai terus berulang dan memengaruhi kualitas hidup masyarakat.

Mahasiswa menilai penanganan karhutla semestinya tidak hanya bersifat responsif saat bencana muncul, tetapi juga melibatkan kerangka kebijakan yang lebih tegas dan terukur. Dengan status bencana nasional, mereka berharap koordinasi dan dukungan lintas sektor dapat berjalan lebih cepat, termasuk dalam pencegahan, pemadaman, hingga pemulihan dampak yang ditimbulkan.

Evaluasi dua tahun Prabowo-Gibran, respons dinilai lamban

Selain isu lingkungan, massa juga menyoroti kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran selama dua tahun terakhir. Mereka menyampaikan pandangan bahwa respons pemerintah terhadap berbagai persoalan bangsa dinilai lambat dan kurang menunjukkan empati terhadap keluhan masyarakat.

Dalam cara penyampaian tuntutan, mahasiswa tidak hanya menyebut daftar masalah, tetapi juga mengaitkannya dengan kebutuhan percepatan kebijakan. Mereka menginginkan adanya evaluasi yang lebih nyata, termasuk penyesuaian langkah pemerintah agar kebijakan lebih dekat dengan kebutuhan warga.

Desakan pendidikan gratis, moratorium MBG, dan pemisahan anggaran

Di bidang pendidikan, aliansi mahasiswa menyatakan tuntutan agar pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi digratiskan. Mereka juga mendesak pemerintah melakukan moratorium atau penghentian sementara program makan bergizi gratis (MBG), sekaligus meminta agar anggarannya dipisahkan dari pagu anggaran pendidikan.

Mahasiswa mengaitkan permintaan tersebut dengan amanat konstitusi yang mengatur porsi anggaran pendidikan sebesar 20 persen APBN. Dengan kerangka itu, mereka berpendapat anggaran pendidikan perlu dijaga agar kebijakan tidak mengurangi ruang fiskal untuk kebutuhan pendidikan, mulai dari fasilitas belajar hingga akses yang lebih luas bagi peserta didik.

Kebebasan berpendapat dan penegakan hukum jadi sorotan

Aksi juga menyoroti isu kebebasan berpendapat dan penegakan hukum. Salah satu fokus yang disampaikan adalah tuntutan agar pemerintah merespons tegas polemik terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta merespons kasus pembebasan para aktivis yang dikriminalisasi akibat aksi demonstrasi.

Menurut Muhammad Al-Fadli Ridwan, negara demokrasi seharusnya memberi ruang bagi aktivis untuk menyampaikan aspirasi, karena para demonstran dinilai langsung merasakan dampak kebijakan di tengah masyarakat. Ia menegaskan presiden seharusnya tidak hanya bersikap formal, tetapi juga membuka kanal dialog agar aspirasi publik tidak berujung pada kriminalisasi.

Suasana aksi di Bogor dan pengawalan aparat kepolisian

Meski cuaca saat aksi sedang hujan, para peserta tetap melanjutkan kegiatan. Sembari berorasi bergantian, demonstran menjalankan rangkaian penyampaian tuntutan di lokasi yang dipusatkan di depan Istana Kepresidenan Bogor.

Seluruh kegiatan berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Pengawalan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan aksi agar massa tetap terarah selama penyampaian pendapat dilakukan di ruang publik.

Secara langsung, aksi di Kota Bogor memberi dampak pada aktivitas sekitar lokasi, terutama terkait arus pergerakan dan perhatian publik terhadap isu karhutla, pendidikan, hingga kebebasan berpendapat. Bagi warga yang beraktivitas di area Bogor pada hari tersebut, demonstrasi menjadi penanda bahwa tuntutan mahasiswa tidak hanya berkutat di kampus, tetapi juga dibawa ke ruang simbolik pemerintahan.