Transformasi digital Pemkab Bogor melalui Bimtek SPLP di Sukaraja

INFOSENTULCITY.ID – Pemerintah Kabupaten Bogor terus mempercepat transformasi digital pemerintahan dengan mendorong integrasi aplikasi dan data antar perangkat daerah. Langkah ini dikonsolidasikan lewat Bimbingan Teknis (Bimtek) lanjutan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang digelar di Sukaraja pada Selasa, 8 September 2026. Fokus utamanya bukan lagi sebatas memahami konsep integrasi, melainkan memastikan interoperabilitas berjalan nyata agar layanan publik lebih cepat, efektif, dan terhubung.

Dalam pelaksanaan Bimtek SPLP tersebut, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor, Ilham, menekankan bahwa transformasi digital pemerintahan harus berujung pada penerapan yang bisa langsung dirasakan masyarakat. SPLP diposisikan sebagai jembatan agar sistem dan data di lingkungan Pemkab Bogor dapat saling berkomunikasi secara terpadu, sehingga proses layanan tidak lagi tersendat di koordinasi manual antar OPD.

Bimtek SPLP dorong interoperabilitas lintas perangkat daerah

Ilham menyebut Bimtek lanjutan SPLP sebagai momentum untuk mengubah cara pandang. Bila sebelumnya integrasi sering berhenti pada pemahaman konsep, kali ini pemerintah daerah diarahkan untuk menerapkan interoperabilitas secara nyata. Interoperabilitas berarti berbagai aplikasi, sistem, dan basis data yang dimiliki perangkat daerah dapat saling bertukar informasi melalui mekanisme yang disepakati, bukan berjalan sendiri-sendiri.

Ia juga mengaitkan kebutuhan interoperabilitas dengan persoalan yang kerap muncul saat integrasi belum matang, yaitu silo aplikasi. Kondisi silo terjadi ketika aplikasi yang dibangun oleh tiap perangkat daerah tidak memiliki konektivitas dengan sistem lain, sehingga pertukaran data berjalan lambat atau bahkan tidak terjadi. Dampaknya bisa terasa pada kecepatan layanan, konsistensi informasi, hingga beban kerja petugas yang harus mencari data dari sumber berbeda-beda.

Selain menghindari silo, integrasi data juga dinilai mampu menekan duplikasi pengelolaan sistem. Ketika data sudah terhubung, penginputan informasi berulang dapat dikurangi, dan pertukaran data antar perangkat daerah bisa dipercepat. Dengan begitu, layanan yang bergantung pada data sektoral diharapkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Komitmen OPD jadi penentu keberhasilan SPLP

Ilham menegaskan keberhasilan penerapan SPLP tidak bisa ditanggung oleh Diskominfo saja. Setiap perangkat daerah memiliki peran penting, mulai dari menyiapkan data yang berkualitas, memastikan spesifikasi teknis sesuai kebutuhan integrasi, hingga menyediakan Application Programming Interface (API) yang siap dihubungkan. Tanpa kesiapan teknis dari OPD, proses interoperabilitas akan sulit berjalan optimal.

Dalam praktiknya, kesiapan API dan spesifikasi teknis menjadi bagian krusial karena SPLP mengandalkan mekanisme pertukaran data antar sistem. Karena itu, OPD perlu melakukan langkah-langkah teknis yang terukur, bukan hanya mengikuti kegiatan pelatihan. Ilham juga menyoroti aspek keamanan sistem sebagai perhatian utama dalam proses integrasi, agar pertukaran data tetap terjaga dan tidak menimbulkan risiko baru.

Integrasi data untuk mempercepat layanan informasi publik

Transformasi digital melalui SPLP tidak hanya berkaitan dengan arsitektur teknologi, tetapi juga berdampak pada layanan informasi publik. Ilham menilai, selama aplikasi dan data belum terintegrasi secara optimal, petugas masih harus berkoordinasi dengan perangkat daerah lain setiap kali masyarakat membutuhkan informasi tertentu.

Ia mencontohkan pertanyaan yang sering muncul, seperti jumlah penduduk Kabupaten Bogor atau nilai investasi. Jika masyarakat bertanya kepada Diskominfo, petugas tidak cukup menjawab bahwa data tidak diketahui, karena informasi tersebut merupakan bagian dari layanan yang semestinya bisa diberikan. Saat data sektoral berada di OPD lain, koordinasi manual membuat proses penyajian informasi menjadi lebih lama.

Dengan penerapan SPLP dan integrasi data yang berjalan baik, proses penyediaan informasi diharapkan tidak lagi bergantung pada urusan “hubungi satu per satu” antar perangkat daerah. Petugas dapat mengakses data yang tersedia melalui sistem, lalu menyampaikan informasi kepada masyarakat. Perubahan alur ini membuat layanan informasi publik lebih cepat dan konsisten.

OPD diminta menyiapkan layanan prioritas dan uji integrasi bertahap

Setelah Bimtek, Ilham berharap kegiatan tidak berhenti pada peningkatan pemahaman peserta. Ia meminta tiap OPD mulai menghasilkan langkah konkret untuk mendukung integrasi layanan digital. Salah satu langkah yang didorong adalah penentuan layanan prioritas yang siap diintegrasikan, sehingga implementasi tidak berjalan serampangan.

Setiap OPD diharapkan menyiapkan spesifikasi teknis serta API untuk layanan yang dipilih. Proses integrasi juga diminta dilakukan melalui pengujian bertahap menggunakan SPLP, agar kendala dapat dikenali lebih awal dan perbaikan bisa dilakukan sebelum integrasi diperluas.

Ilham menyatakan penguatan SPLP merupakan bagian dari upaya Pemkab Bogor membangun ekosistem digital pemerintahan yang terintegrasi, aman, cepat, dan efisien. Harapannya, integrasi yang diterapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bogor melalui layanan yang lebih terhubung dan responsif.