Purbaya Yudhi Sadewa diberhentikan, Suahasil Nazara resmi jadi Menkeu

INFOSENTULCITY.ID – Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan pada Senin, 14 September 2026. Pada hari yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara ditunjuk sebagai pengganti, sehingga roda pengelolaan fiskal negara beralih ke tangan pejabat yang sudah lama berada di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pergantian ini menarik perhatian publik karena Purbaya baru dilantik pada September 2025, dan selama masa jabatannya ia mendorong sejumlah agenda yang berkaitan dengan penerimaan negara, reformasi administrasi perpajakan, hingga pembenahan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hingga pengumuman dilakukan, belum ada penjelasan resmi yang merinci alasan spesifik pergantian tersebut.

Jabatan Menteri Keuangan berganti, namun tugas fiskal tetap berjalan

Dalam rentang sekitar satu tahun sejak dilantik, Purbaya berada di posisi bendahara negara ketika berbagai pekerjaan rumah fiskal masih berlangsung. Di sisi penerimaan, ia sebelumnya menekankan bahwa kinerja pajak dapat ditingkatkan melalui perbaikan tata kelola dan penguatan pengawasan, bukan lewat perubahan tarif atau penambahan jenis pajak baru.

Data yang disebut Purbaya menunjukkan penerimaan pajak hingga Juli 2026 mencapai Rp1.224,3 triliun, tumbuh 23,7 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Ia juga menyatakan peningkatan tersebut dicapai tanpa menaikkan tarif pajak maupun memperkenalkan jenis pajak baru, dengan fokus pada perbaikan administrasi, pengawasan, serta penutupan celah kebocoran dalam sistem perpajakan.

Di sisi belanja, realisasi belanja negara hingga Juli 2026 tercatat Rp1.969,6 triliun atau naik 18,62 persen secara tahunan. Sementara itu, defisit APBN tercatat Rp235,6 triliun, setara sekitar 0,91 persen terhadap PDB, dan Purbaya memperkirakan defisit hingga akhir 2026 berada di kisaran 2,85 persen terhadap PDB.

Penerimaan pajak naik tanpa tarif baru: apa maknanya

Gambaran kinerja yang disampaikan Purbaya memperlihatkan strategi yang cenderung menekankan perbaikan proses. Pendekatan seperti ini biasanya terkait dengan pembenahan administrasi perpajakan, peningkatan kualitas pemeriksaan, hingga penguatan sistem untuk mengurangi risiko ketidaksesuaian pelaporan.

Meski demikian, pergantian seorang menteri tidak otomatis berarti kinerja yang dicatat sebelumnya buruk atau gagal. Penilaian dalam jabatan Menteri Keuangan umumnya mencakup spektrum yang lebih luas, mulai dari penerimaan dan belanja, pembiayaan, stabilitas fiskal, hingga kemampuan menjalankan kebijakan pemerintah dan melanjutkan reformasi birokrasi.

Karena tidak ada keterangan resmi yang mengaitkan pergantian dengan evaluasi kinerja tertentu, publik pada tahap ini hanya bisa melihat bahwa ada agenda yang masih berjalan, sementara keputusan pergantian terjadi pada awal bulan yang menjadi penanda tenggat pembenahan.

Bea Cukai jadi agenda keras Purbaya hingga September

Selain pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi salah satu fokus yang berulang kali disorot Purbaya. Pada awal 2026, ia menyebut akan melakukan pembenahan besar terhadap Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Setelah itu, ia menilai pembenahan diperlukan untuk meningkatkan pengawasan sekaligus menekan potensi kebocoran penerimaan negara.

Masuk Juli 2026, isu tersebut kembali menguat. Purbaya menyampaikan bahwa Bea Cukai diberi waktu hingga September untuk melakukan perbaikan kinerja. Ia bahkan menyebut adanya ancaman pembubaran Bea Cukai apabila tidak ada perubahan signifikan dalam tenggat setahun, dengan opsi penggantian berbentuk entitas lain yang disebutnya sebagai “SGS”.

Dalam evaluasi yang ia sampaikan, Purbaya juga mengungkap masih menemukan dugaan pelanggaran kepabeanan, termasuk praktik under invoicing dan impor ilegal. Ia menegaskan indikasi pelanggaran masih ditemukan meskipun sebelumnya telah terjadi pergantian pejabat di lingkungan yang relevan.

Kenapa 14 September jadi sorotan, tapi belum ada bukti hubungan sebab-akibat

Kronologi waktu membuat publik menaruh perhatian lebih. Purbaya sebelumnya menyebut September sebagai batas waktu pembenahan Bea Cukai. Pada Agustus, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama menyatakan berbagai upaya perbaikan telah dijalankan, termasuk penindakan terhadap rokok ilegal.

Lalu pada 14 September 2026, Purbaya diberhentikan dan Suahasil Nazara ditunjuk sebagai Menteri Keuangan. Kedekatan waktu ini memunculkan pertanyaan apakah pergantian tersebut terkait langsung dengan evaluasi pembenahan Bea Cukai yang disebut sebagai agenda keras.

Namun, tanpa pernyataan resmi dari Presiden Prabowo atau pihak Istana yang menyebut alasan spesifik, informasi yang tersedia saat ini hanya menunjukkan dua peristiwa yang terjadi dalam rentang waktu berdekatan. Hubungan sebab-akibatnya belum bisa dipastikan berdasarkan data yang ada.

Suahasil Nazara ambil alih, menegaskan pergantian sebagai kelanjutan

Setelah Purbaya diberhentikan, Prabowo menunjuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru. Suahasil bukan figur yang datang dari luar Kementerian Keuangan, karena ia sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 2019. Ia juga kembali dipercaya menjadi Wamenkeu ketika Prabowo membentuk Kabinet Merah Putih pada 2024.

Pengalaman panjang tersebut menjadi modal ketika kementerian sedang menghadapi berbagai agenda fiskal. Menariknya, setelah dilantik, Suahasil menyatakan pergantian Menteri Keuangan seharusnya dipandang sebagai kelanjutan, bukan perubahan besar, serta menekankan komitmen menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara.

Pernyataan awal ini memberi sinyal bahwa kebijakan yang sedang berjalan tidak otomatis berhenti hanya karena ada pergantian pucuk pimpinan. Meski begitu, arah kebijakan nyata tetap akan terlihat dari langkah-langkah konkret yang diambil Suahasil ke depan, terutama terkait agenda pajak dan pembenahan Bea Cukai yang sebelumnya menjadi fokus Purbaya.

Agenda pajak dan Bea Cukai tetap jadi pekerjaan rumah

Pergantian menteri tidak menghapus persoalan yang sudah masuk dalam daftar kerja Kementerian Keuangan. Target penerimaan negara tetap harus dikejar, belanja dan defisit APBN tetap perlu dijaga agar sesuai arah kebijakan, serta reformasi perpajakan membutuhkan pengawasan yang konsisten.

Di saat yang sama, pembenahan Bea Cukai yang sebelumnya disebut memiliki tenggat September juga masih menjadi bagian penting dari pekerjaan rumah yang harus diteruskan. Pertanyaan berikutnya bukan hanya siapa yang duduk di kursi Menteri Keuangan, melainkan bagaimana agenda yang ditinggalkan Purbaya akan dilanjutkan oleh Suahasil, apakah dengan pendekatan yang sama atau dengan penajaman arah baru.