Program Makan Bergizi Gratis, Kejagung sita aset Rp8,43 miliar milik Dadan

INFOSENTULCITY.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah Kejaksaan Agung melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tahun anggaran 2025 hingga 2026. Dalam proses tersebut, penyidik menyita aset milik mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, dengan total nilai yang diperkirakan mencapai Rp8,43 miliar. Penyitaan ini menjadi bagian dari upaya penegakan hukum sekaligus penelusuran keterkaitan aset dan aliran dana pada perkara MBG.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan adanya penyitaan tersebut. Menurutnya, tindakan penyitaan dilakukan sebagai rangkaian penyidikan atas dugaan korupsi tata kelola MBG di BGN. Dengan nilai aset yang disebut besar, kasus ini juga mempertegas bahwa pengawasan pada pengelolaan program berskala luas tidak berhenti pada administrasi, tetapi menyentuh aspek pembuktian di ranah hukum.

Rincian aset Dadan Hindayana yang disita Kejagung

Penyitaan terhadap Dadan Hindayana tidak hanya berupa dokumen atau barang administrasi, melainkan juga menyasar aset berharga. Penyidik menemukan jam tangan Rolex yang diperkirakan bernilai sekitar Rp300 juta. Selain itu, penyidik juga menyita satu unit kendaraan Toyota Innova Zenix.

Jika dijumlahkan berdasarkan estimasi penyidik, total aset yang disita dari Dadan mencapai Rp8.436.069.815. Temuan tersebut juga mencakup uang tunai dalam berbagai mata uang, termasuk dolar Amerika Serikat dan rupiah. Adapun penyidik melaporkan adanya 240 ribu dolar AS yang ditemukan di dalam mobil Suzuki Carry pikap yang berada di lantai B1 Apartemen Sentul Tower, Sentul City. Di kendaraan lain, penyidik menemukan 20 ribu dolar AS beserta uang rupiah di dalam Honda WR-V.

Selain itu, dari Toyota Avanza ditemukan uang tunai senilai Rp24,5 juta. Penyidik juga mengamankan uang tunai lain dengan total nilai sekitar Rp540,29 juta. Variasi lokasi dan jenis temuan tersebut menunjukkan bahwa penyidikan menilai tidak hanya “apa” yang dimiliki, tetapi juga “bagaimana” kepemilikan dan penempatannya dapat dikaitkan dengan perkara.

Selain Dadan, aset eks pejabat dan pihak swasta ikut disita

Proses penyidikan dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG tidak berhenti pada mantan Kepala BGN. Kejagung juga menyita sejumlah aset milik mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, serta pihak swasta, Asep Yusuf Somantri.

Dari Sony, penyidik mengamankan sebuah jam tangan Bell & Ross, sejumlah cincin yang dilengkapi batu permata, serta satu batu permata. Sementara itu, dari Asep, penyidik menyita dua kendaraan, yaitu BMW 740 LI AT dan Toyota Alphard 2.5X A/T. Penyitaan terhadap beberapa pihak ini memperluas ruang pembuktian, sekaligus memberi sinyal bahwa penyidikan menelusuri kemungkinan keterlibatan atau keterkaitan pihak-pihak lain di luar struktur jabatan inti.

Imbas hukum dan potensi pemulihan kerugian negara

Aset yang disita dalam perkara ini dapat digunakan untuk kepentingan proses hukum. Dalam tahap tertentu, aset juga berpotensi dipakai sebagai instrumen pemulihan kerugian negara sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penyitaan tidak semata-mata tindakan administratif, melainkan bagian dari strategi penegakan hukum yang menargetkan pembuktian dan konsekuensi terhadap pihak yang diduga terlibat.

Secara praktik, penyidikan yang melibatkan barang bernilai tinggi dan uang tunai biasanya menuntut ketelitian ekstra, terutama saat penyidik perlu menjelaskan asal-usul harta serta keterkaitannya dengan indikasi tindak pidana. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana nanti pembuktian di persidangan dapat dirumuskan, termasuk saat menilai apakah terdapat ketidaksesuaian antara kemampuan finansial dengan kepemilikan aset.

MBG sebagai program prioritas, mengapa pengawasan jadi krusial

Kasus ini mendapat perhatian publik karena MBG merupakan program prioritas pemerintah dengan cakupan penerima manfaat yang luas. Program yang menyasar anak sekolah dan berbagai kelompok masyarakat membutuhkan tata kelola yang rapi, mulai dari penganggaran, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan di lapangan. Jika tata kelola bermasalah, dampaknya tidak hanya pada aspek keuangan, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan pada layanan kepada penerima manfaat.

Dengan munculnya penyidikan dugaan korupsi, daftar persoalan yang membayangi pelaksanaan MBG menjadi semakin panjang. Sebelumnya, program ini juga sempat disorot terkait persoalan distribusi serta laporan dugaan keracunan makanan di sejumlah daerah. Rentetan isu seperti ini kerap membuat publik menuntut perbaikan sistem, termasuk transparansi pengadaan, penguatan kontrol internal, dan mekanisme respons cepat ketika muncul keluhan di tingkat daerah.

Langkah lanjutan penyidikan Kejagung

Kejagung masih melanjutkan penyidikan untuk mengungkap dugaan tindak pidana sekaligus menelusuri aset dan aliran dana yang berkaitan dengan perkara tersebut. Tahap lanjutan biasanya mencakup pemeriksaan saksi, pendalaman dokumen, serta penelusuran keterkaitan transaksi dan kepemilikan aset. Dalam konteks kasus MBG, penelusuran tidak hanya menyasar individu, tetapi juga menilai tata kelola program, pola pengadaan, serta potensi penyimpangan dalam proses yang berhubungan dengan pelaksanaan MBG.

Bagi penerima manfaat, keluarga, dan pemangku kepentingan pendidikan, perkembangan kasus ini menjadi pengingat bahwa program sosial berskala besar perlu dijalankan dengan standar pengawasan yang ketat. Setiap proses hukum yang berjalan diharapkan berujung pada kejelasan, agar pelaksanaan MBG kembali fokus pada tujuan utamanya, yaitu memastikan gizi yang layak diterima oleh mereka yang membutuhkan.