Prabowo jawab kritik kabinet terlalu besar, sebut koalisi 7 dari 8 partai

INFOSENTULCITY.ID – Presiden Prabowo Subianto menanggapi sorotan publik terkait struktur Kabinet Merah Putih yang dinilai terlalu besar atau “gemuk”. Ia menilai besarnya kabinet berkaitan dengan konfigurasi politik pemerintahan, di mana tujuh dari delapan partai yang memiliki kursi di parlemen berada dalam pemerintahan.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026). Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengakui kabinetnya sempat dikritik karena dikhawatirkan tidak efisien, namun ia menolak anggapan bahwa jumlah anggota kabinet menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan.

Koalisi besar jadi alasan struktur pemerintahan terlihat “gemuk”

Prabowo menjelaskan bahwa pemerintahan yang ia pimpin dibangun dari koalisi politik yang cukup luas. Dari total delapan partai politik yang memiliki kursi di parlemen, tujuh di antaranya turut berada dalam pemerintahan. Menurutnya, kondisi tersebut adalah realitas politik yang harus dikelola untuk menjalankan tugas pemerintahan.

Koalisi besar, dalam pandangan Prabowo, memberikan dukungan politik yang lebih kuat terhadap agenda-agenda pemerintah. Namun dukungan itu tidak berarti tanpa batasan, karena pemerintahan tetap dituntut mampu bekerja efektif dan menghasilkan program yang nyata bagi masyarakat.

Kritik kabinet besar dinilai tak cukup diukur dari jumlah kementerian

Di ruang publik, kritik terhadap kabinet yang dianggap terlalu besar biasanya dikaitkan dengan kekhawatiran birokrasi yang membengkak. Kekhawatiran tersebut berujung pada anggapan bahwa beban anggaran meningkat, koordinasi menjadi lebih rumit, dan pengambilan keputusan bisa melambat.

Prabowo menanggapi dengan perspektif berbeda. Ia menyatakan jumlah anggota kabinet tidak otomatis menentukan efisiensi. Ukuran yang lebih penting, menurutnya, adalah capaian kerja dan hasil yang dirasakan oleh masyarakat. Dengan kata lain, kabinet yang secara struktur terlihat besar tetap dapat dinilai efektif apabila program pemerintah berjalan dan berdampak.

Perbandingan dengan Timor Leste dan daerah di Indonesia

Untuk menguatkan argumentasinya, Prabowo melakukan perbandingan jumlah kabinet dengan negara lain. Ia menyebut Timor Leste sebagai contoh, dengan alasan jumlah penduduk negara tersebut sekitar satu juta jiwa. Ia menegaskan perbandingan itu bahkan lebih kecil dibandingkan populasi sejumlah provinsi maupun kabupaten di Indonesia.

Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa Timor Leste memiliki kabinet sebanyak 28. Ia kemudian membandingkan dengan Kabupaten Bogor dan Banyuwangi, dengan menyebut Banyuwangi berpenduduk sekitar 1,1 juta dan juga memiliki kabinet 28. Dari perbandingan itu, Prabowo ingin menunjukkan bahwa jumlah kementerian tidak bisa dijadikan satu-satunya patokan untuk menilai apakah pemerintahan efisien atau tidak.

Indonesia negara besar, koalisi diperlukan untuk memerintah 300 juta lebih warga

Prabowo juga menekankan bahwa Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk mendekati 300 juta jiwa. Ia menilai, dalam konteks demokrasi, pemerintahan tidak bisa hanya ditopang oleh satu partai. Karena itu, koalisi menjadi kebutuhan untuk memimpin dan mengurus negara dalam skala yang luas.

Ia menyebut Indonesia sebagai negara dengan posisi penting di tingkat global, serta menyatakan bahwa dengan delapan partai yang terlibat dalam konfigurasi politik, pemerintahan yang dijalankan dapat berjalan secara efisien. Penekanan ini sekaligus menjawab kritik yang menganggap struktur kabinet besar berpotensi menghambat kinerja.

Disampaikan saat penutupan Muktamar NU, sekaligus terkait penerimaan Kartanu

Pidato Prabowo soal kabinet disampaikan di hadapan warga NU pada penutupan Muktamar ke-35. Selain membahas pemerintahan, perhatian publik juga muncul karena Presiden akhirnya menerima Kartu Tanda Anggota NU (Kartanu) dalam acara tersebut.

Sebelumnya, saat menghadiri pembukaan Muktamar NU pada 27 Agustus 2026, Prabowo sempat meminta kartu anggota kepada pengurus. Ia menyatakan akan kembali pada tanggal 31 jika kartunya sudah tersedia, dan pernyataan itu kemudian diwujudkan melalui kehadirannya kembali di Jombang untuk penutupan pada 31 Agustus.