Prabowo di Muktamar NU Jombang: pemerintah pilih investasi, utang tetap selektif

INFOSENTULCITY.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak ingin terlalu bergantung pada pinjaman luar negeri. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat Penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026), dengan menekankan bahwa kebutuhan modal pembangunan tetap ada, namun sumber pembiayaan perlu dipilih secara lebih hati-hati.

Menurut Prabowo, pemerintah lebih memilih menarik investasi masuk ke Indonesia daripada menambah utang. Ia mengakui pembangunan memerlukan pembiayaan besar, tetapi utang bukan satu-satunya jalan. Dalam kerangka itu, pemerintah juga menegaskan pinjaman dapat digunakan jika memang dibutuhkan, dengan perhitungan yang ketat terkait beban kewajiban dan tingkat bunga.

Prabowo: pembangunan butuh modal, tapi utang bukan pilihan utama

Prabowo menyampaikan bahwa arah kebijakan pemerintah berfokus pada pengurangan ketergantungan terhadap pembiayaan dari luar. Ia menilai investasi yang masuk dapat memenuhi kebutuhan modal sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi di dalam negeri.

Penekanan tersebut penting karena utang pada akhirnya menjadi kewajiban yang harus dibayar kembali. Karena itu, keputusan mengambil pinjaman tidak bisa hanya didasarkan pada ketersediaan dana. Pemerintah perlu mempertimbangkan kemampuan negara memenuhi kewajiban, serta dampak biaya pinjaman pada ruang fiskal di masa depan.

Dalam pandangan Prabowo, bila pemerintah tetap harus berutang, idealnya dilakukan dengan bunga yang rendah. Ini menunjukkan kehati-hatian ganda, yaitu menjaga agar biaya pembiayaan tidak membengkak dan memastikan setiap langkah pembiayaan sejalan dengan kesehatan keuangan negara.

Cerita tawaran pinjaman IMF, pemerintah memilih tidak mengambil

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyinggung tawaran pinjaman dari International Monetary Fund (IMF). Ia menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pernah mendapatkan tawaran tersebut, namun pemerintah disebut tidak mengambilnya.

Alasan yang disampaikan Prabowo berkaitan dengan kondisi keuangan Indonesia yang dinilai masih cukup kuat. Dengan kata lain, pemerintah tidak merasa perlu menambah pinjaman eksternal hanya karena ada tawaran pembiayaan. Narasi ini memperlihatkan bahwa pemerintah ingin menempatkan pinjaman sebagai instrumen yang bersifat responsif, bukan pilihan otomatis.

Prinsip yang ia tekankan adalah setiap pinjaman harus memiliki alasan dan pertimbangan yang jelas. Jika kebutuhan pembangunan bisa dibiayai melalui sumber lain, pemerintah akan mengutamakan opsi tersebut lebih dulu.

Efisiensi anggaran hampir Rp300 triliun tiap tahun untuk program prioritas

Selain mengarahkan pembiayaan ke investasi, pemerintah juga disebut melakukan penghematan anggaran. Prabowo menyebut nilai efisiensi yang dilakukan mendekati Rp300 triliun setiap tahun.

Anggaran hasil efisiensi tersebut, menurut Prabowo, diarahkan untuk program-program yang menyentuh rakyat. Secara kebijakan, langkah ini dapat dibaca sebagai upaya memperkuat efektivitas belanja negara, agar tidak terserap pada pos yang kurang produktif.

Di sisi lain, efisiensi juga memberi ruang fiskal untuk mengalokasikan dana pada sektor yang lebih prioritas. Dengan begitu, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan anggaran yang tersedia.

Tantangan menarik investasi dan kebutuhan kepastian bagi investor

Walau investasi menjadi pilihan utama dibanding utang, Prabowo juga menegaskan bahwa menarik modal ke Indonesia bukan perkara mudah. Investor biasanya menilai banyak faktor sebelum memutuskan berinvestasi, mulai dari kepastian hukum, kondisi ekonomi, regulasi, hingga prospek keuntungan.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan iklim investasi tetap menarik sekaligus memberi rasa aman bagi pelaku usaha. Tanpa kepastian, investasi berpotensi melambat, dan pada akhirnya pilihan pembiayaan bisa kembali bergeser.

Jika investasi dapat ditingkatkan, pemerintah berharap kebutuhan modal pembangunan dapat dipenuhi tanpa harus terus menaikkan pinjaman. Namun, utang tetap diposisikan sebagai instrumen yang mungkin dipakai, selama manfaatnya nyata dan risikonya terukur.

Pembiayaan selektif, jaga kesehatan fiskal tanpa menghambat pembangunan

Keseluruhan pesan Prabowo memperlihatkan upaya mencari titik temu antara kebutuhan pembangunan dan kesehatan fiskal. Di satu sisi, proyek dan program pembangunan membutuhkan biaya besar. Di sisi lain, peningkatan utang harus dihitung matang agar tidak menimbulkan tekanan berlebihan pada keuangan negara.

Untuk menjaga agar pembangunan tetap berjalan, pemerintah dituntut memperkuat penerimaan, menjalankan efisiensi, serta meningkatkan investasi. Dengan kombinasi tersebut, pembiayaan menjadi lebih beragam dan tidak bertumpu pada satu sumber saja.

Prabowo menegaskan, pinjaman yang diambil harus selektif. Setiap rupiah pembiayaan dari utang harus membawa manfaat yang sebanding, sehingga beban yang muncul di kemudian hari tidak lebih besar daripada hasil yang ingin dicapai.