Keracunan MBG Capai 43.838 Kasus, BGN Sebut 80-90% Langgar SOP

INFOSENTULCITY.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah laporan dugaan keracunan meningkat. Berdasarkan data yang dihimpun dari pemantauan masyarakat, dugaan korban mencapai 43.838 orang di 36 provinsi sejak program dimulai pada 6 Januari 2025 hingga pertengahan Agustus 2026. Sorotan makin menguat saat pada awal September 2026 muncul sejumlah kasus baru yang dilaporkan dalam waktu singkat.

Dalam rentang tiga hari sejak 1 September 2026, sekitar 1.642 orang dilaporkan menjadi korban dari empat kejadian di tiga provinsi. Lonjakan angka tersebut membuat keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG dipertanyakan, mengingat program ini ditujukan untuk puluhan juta penerima manfaat dan terus diperluas.

Lonjakan dugaan korban menguji keamanan pangan MBG

Besarnya jumlah dugaan korban membuat isu keamanan pangan bukan lagi persoalan lokal yang bisa diselesaikan secara setempat. MBG diposisikan sebagai program prioritas pemerintah, sehingga setiap gangguan pada kualitas dan keamanan makanan berpotensi menimbulkan dampak luas, baik pada kesehatan penerima manfaat maupun kepercayaan publik.

Koalisi masyarakat sipil yang memantau pelaksanaan MBG menyoroti bahwa pola kejadian yang berulang mengindikasikan adanya masalah pada sistem. Evaluasi yang hanya menyoroti dapur penyedia makanan dinilai tidak cukup, karena risiko keracunan dapat muncul di berbagai titik rantai pengelolaan makanan.

Di titik pengadaan bahan baku, misalnya, kualitas bahan dan kebersihan dapat menentukan hasil akhir. Pada tahap proses memasak, pengendalian suhu dan kebersihan peralatan menjadi faktor penting. Setelah makanan matang, penyimpanan dan distribusi juga menentukan apakah makanan tetap aman saat tiba di tangan penerima manfaat.

Celios: ini bukan insiden lokal, tapi darurat keamanan pangan

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios), Muhammad Saleh, menilai rangkaian kasus dugaan keracunan dengan skala puluhan ribu tidak semestinya diperlakukan sebagai kejadian berdiri sendiri. Ia mendorong pemerintah menempatkan persoalan ini sebagai kedaruratan keamanan pangan berskala nasional.

Saleh juga menekankan perlunya penggunaan instrumen yang tersedia untuk penanganan yang lebih serius. Selain memastikan korban mendapat pertolongan medis, keterbukaan data kasus dinilai krusial agar publik memahami pola kejadian dan langkah korektif yang diambil.

Untuk menentukan akar masalah, pemeriksaan serta hasil uji laboratorium dinilai penting. Dengan uji laboratorium, dugaan penyebab, sumber kontaminasi, dan titik kegagalan prosedur dapat dipetakan secara lebih akurat, sehingga perbaikan tidak berhenti pada respons sesaat.

BGN: 80-90% kasus terkait pelanggaran SOP

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyampaikan bahwa sebagian besar kasus keracunan MBG yang telah dievaluasi berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur atau SOP. Menurutnya, bila kasus diuraikan, sekitar 80-90% terjadi karena tidak taat SOP.

Sudaryono menjelaskan potensi masalah dapat muncul pada beberapa tahapan, mulai dari penerimaan bahan, penyimpanan, pengaturan suhu, hingga jarak waktu antara makanan selesai diproses dan dikonsumsi. Artinya, kegagalan di satu titik dapat berantai dan meningkatkan risiko kontaminasi atau penurunan kualitas pangan.

Pernyataan ini memperkuat kebutuhan untuk memperketat kepatuhan SOP di level pelaksana, sekaligus memastikan pengawasan berjalan konsisten. Kepatuhan SOP tidak hanya soal dokumen, tetapi harus tercermin dalam praktik harian, termasuk pencatatan proses, kontrol suhu, dan disiplin waktu penyajian.

Anggaran ratusan triliun, pengawasan jadi tantangan

Sorotan terhadap MBG makin besar karena program ini memiliki cakupan yang sangat luas dan membutuhkan anggaran besar. Untuk 2026, anggaran MBG disebut mencapai sekitar Rp229 triliun, dengan target pembangunan puluhan ribu dapur dan penerima manfaat lebih dari 60 juta orang.

Skala sebesar itu membuat pengawasan menjadi tantangan tersendiri. Keberhasilan program tidak semata-mata dilihat dari jumlah makanan yang tersalurkan, melainkan juga dari kualitas dan keamanan pangan yang diterima. Kebersihan selama pengolahan, kualitas bahan baku, pengaturan penyimpanan dan distribusi, hingga keamanan saat dikonsumsi menjadi faktor yang sama-sama menentukan.

Karena itu, penguatan sistem kontrol perlu menyesuaikan karakter program yang masif. Pemeriksaan berkala, audit kepatuhan, dan mekanisme tindak lanjut atas temuan harus dirancang agar respons cepat saat terjadi penyimpangan.

DPR minta korban diprioritaskan dan evaluasi dilakukan

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri mendorong penanganan cepat bagi pihak yang terindikasi keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG. Ia menekankan agar korban segera ditangani tim medis untuk upaya penyelamatan dan pemulihan kesehatan terlebih dahulu.

Selain itu, Abidin juga mendorong evaluasi terhadap pelaksanaan MBG. Dengan munculnya laporan dugaan keracunan di beberapa wilayah, pemerintah menghadapi PR untuk memastikan program tetap memenuhi standar keamanan pangan, bukan hanya menjaga kelancaran distribusi.

Dalam konteks program unggulan pemerintahan Prabowo yang terus diperluas, perbaikan sistem menjadi kunci. Publik membutuhkan kepastian bahwa standar keamanan pangan diterapkan secara ketat di seluruh rantai, dari bahan baku sampai makanan benar-benar aman saat dikonsumsi.