Pemerintah Digital Kabupaten Bogor dievaluasi lewat wawancara 25 September 2026

INFOSENTULCITY.ID – Pemerintah Kabupaten Bogor terus memperkuat implementasi Pemerintah Digital (PemDi) untuk mendorong tata kelola yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Langkah penguatan itu dilakukan dalam tahapan Penilaian Interview Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Tahun 2026, yang dijadwalkan pada Jumat, 25 September 2026.

Penilaian tersebut melibatkan wawancara secara virtual dan menjadi bagian dari proses evaluasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Di Kabupaten Bogor, fokusnya diarahkan pada sejauh mana penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sudah berkembang menjadi PemDi, sekaligus menguji kesiapan perangkat daerah dalam menyajikan kinerja yang terukur.

Evaluasi kinerja PemDi Kabupaten Bogor, apa yang dinilai

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, menyampaikan bahwa tahapan wawancara ini dipandang sebagai momentum untuk melihat progres implementasi PemDi. Menurutnya, evaluasi bukan sekadar formalitas, tetapi wahana untuk memeriksa sejauh mana program yang dijalankan benar-benar berjalan sesuai arah kebijakan.

Dalam pelaksanaan PemDi, Kabupaten Bogor mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital. Dengan dasar aturan tersebut, perangkat daerah diharapkan mampu menunjukkan capaian yang konsisten, bukan hanya kelengkapan administrasi. Penekanan ini penting karena PemDi pada praktiknya menyangkut integrasi layanan, tata kelola data, hingga kemudahan proses kerja pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

SPBE berkembang menjadi PemDi, fokus pada hasil nyata

Bambang menilai transformasi tata kelola pemerintahan melalui implementasi SPBE menjadi fondasi yang kemudian berkembang menjadi PemDi. Namun, ia juga mengakui bahwa penerapan di Kabupaten Bogor masih belum berada pada kondisi optimal. Pengakuan ini menjadi sinyal bahwa evaluasi 2026 diharapkan memotret celah yang masih tertinggal, sekaligus mendorong perbaikan yang lebih terarah.

Ia menegaskan penguatan PemDi tidak boleh berhenti pada pemenuhan dokumen atau administrasi. Setiap perangkat daerah perlu memperlihatkan kinerja yang tepat sasaran dan menghasilkan dampak yang bisa dirasakan dalam tata kelola pemerintahan. Dengan kata lain, capaian yang ditonjolkan harus berhubungan langsung dengan bagaimana layanan pemerintah berjalan lebih baik, proses internal lebih tertata, dan penggunaan sumber daya lebih efisien.

Perubahan pola pikir perangkat daerah jadi kunci

Dalam kesempatan tersebut, Bambang meminta seluruh perangkat daerah bersama Tim Koordinasi PemDi Kabupaten Bogor mengubah pola pikir saat menjalankan implementasi. Tantangannya bukan hanya teknis, melainkan juga cara pandang terhadap tujuan PemDi.

Ia menekankan bahwa implementasi PemDi harus mampu membuktikan kinerja yang akuntabel, penggunaan anggaran yang efektif dan efisien, serta memberikan dampak terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Arahan ini mengarah pada pembenahan cara kerja, termasuk bagaimana perangkat daerah menyusun indikator, melaporkan capaian, dan memastikan setiap program memiliki hubungan yang jelas dengan peningkatan layanan dan tata kelola.

Dukungan pusat dan provinsi, bagaimana Kabupaten Bogor menyiapkan diri

Bambang menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PANRB yang memberikan kesempatan kepada Kabupaten Bogor mengikuti tahapan evaluasi melalui wawancara virtual. Kesempatan tersebut dinilai relevan untuk menguji kesiapan sekaligus membuka ruang pembinaan yang dapat mempercepat perbaikan.

Ia juga menyebut adanya bimbingan dan pembinaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan dukungan tersebut, Kabupaten Bogor berupaya menghadapi tantangan penerapan PemDi pada masa mendatang. Sikap optimistis disertai pengakuan atas pekerjaan rumah yang masih perlu dibereskan, agar implementasi berikutnya lebih matang dan sesuai standar evaluasi yang ditetapkan.

Dampak bagi warga dan layanan publik, bukan sekadar administrasi

Penguatan PemDi di Kabupaten Bogor pada akhirnya berkaitan dengan kualitas layanan yang diterima masyarakat. Ketika SPBE dan PemDi berjalan lebih baik, proses layanan publik cenderung lebih terstruktur, alur kerja antarunit dapat lebih cepat, dan pengelolaan informasi lebih tertata. Dampaknya bisa terlihat dari bagaimana dokumen dan layanan diproses, bagaimana koordinasi internal dilakukan, serta bagaimana transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat.

Karena evaluasi menyoroti hasil nyata, perangkat daerah dituntut tidak hanya mengumpulkan bukti administrasi, tetapi juga menampilkan perubahan kinerja yang relevan. Dengan fokus pada akuntabilitas dan efisiensi, arah kebijakan PemDi di Kabupaten Bogor diharapkan dapat memperbaiki cara pemerintahan bekerja, sehingga pada praktiknya warga memperoleh layanan yang lebih tertib dan responsif.