Kemarau Panjang Bogor, 701 Hektare Sawah Jonggol Tak Bisa Ditanami

INFOSENTULCITY.ID – Kemarau panjang mulai benar-benar terasa di sektor pertanian Kabupaten Bogor. Di Kecamatan Jonggol, ratusan hektare sawah tadah hujan tidak dapat ditanami karena minimnya pasokan air, sementara sebagian sawah irigasi juga mengalami kekeringan. Kondisi ini turut memunculkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan musim tanam dan potensi penurunan hasil panen.

Data inventarisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Distanhorbun) yang dilaporkan kepada Bupati Bogor pada 30 Juli 2026 menyebut sekitar 701,30 hektare sawah tadah hujan di Jonggol tidak bisa ditanami karena tidak adanya hujan. Di sisi lain, sekitar 40,30 hektare sawah irigasi turut terdampak, dipicu berkurangnya debit air serta kerusakan jaringan irigasi.

Ratusan hektare sawah Jonggol terdampak kekeringan

Kekeringan yang terjadi tidak hanya membuat lahan menjadi tampak kering, tetapi juga memengaruhi keputusan petani di lapangan. Menurut Kepala Distanhorbun Kabupaten Bogor, Entis Sutisna, pemerintah tidak bisa langsung menganggap seluruh lahan yang terlihat kering sebagai gagal panen. Ada perbedaan penting antara sawah yang memang terdampak kekeringan berat dan sawah tadah hujan yang belum ditanami karena keterbatasan air sejak awal.

Karena itu, tahap awal yang dilakukan adalah pendataan dan verifikasi kondisi lahan secara langsung. Langkah ini menjadi dasar untuk menentukan bentuk penanganan yang tepat, bukan sekadar respons cepat tanpa data. Dengan pemantauan lapangan, pemerintah dapat memetakan mana area yang benar-benar membutuhkan intervensi, mana yang hanya perlu penyesuaian pola tanam, dan mana yang masih memungkinkan untuk ditangani melalui penguatan sarana pengairan.

Tanaman padi juga terancam, luasnya mencapai puluhan hektare

Dampak kekeringan tidak berhenti pada lahan yang belum ditanami. Sejumlah tanaman padi yang sudah berada di areal persawahan juga menghadapi ancaman gagal panen. Pada periode 7 sampai 15 Juli 2026, tercatat sekitar 39,3 hektare tanaman padi berada dalam kondisi terancam gagal panen.

Selanjutnya, berdasarkan pemantauan lanjutan pada Agustus 2026, sekitar 38,1 hektare lahan sawah dilaporkan mengalami kekeringan berat hingga puso. Angka-angka ini menggambarkan bagaimana kekurangan air dapat berkembang dari kondisi terancam menjadi kerusakan yang lebih serius ketika fase pertumbuhan tanaman tidak lagi mendapat dukungan air yang cukup.

Kenapa sawah tadah hujan paling rentan?

Entis menjelaskan bahwa mayoritas petani melakukan penanaman sekitar bulan Maret dan umumnya memasuki masa panen pada bulan Juni. Setelah panen, sebagian lahan sawah tadah hujan tidak langsung ditanami kembali karena ketersediaan air tidak mencukupi untuk memulai siklus tanam berikutnya.

Berbeda dengan sawah beririgasi yang memiliki aliran air sebagai penopang, sawah tadah hujan sangat bergantung pada curah hujan. Ketika musim kemarau berlangsung, tidak selalu tersedia sumber air alternatif di sekitar lahan. Dalam situasi seperti ini, penggunaan pompa air tidak otomatis menjadi solusi, sebab pompa hanya bisa dimanfaatkan bila terdapat cadangan air yang memadai di lokasi.

Ia menekankan bahwa kunci untuk sawah tadah hujan adalah pengaturan waktu tanam. Petani perlu menyesuaikan pola tanam dengan musim dan ketersediaan air agar tanaman tidak masuk pada fase pertumbuhan yang membutuhkan pasokan air besar ketika kondisi mulai menurun.

Langkah penanganan Pemkab Bogor berbasis kondisi lapangan

Pemkab Bogor tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga menyiapkan langkah teknis yang disesuaikan karakteristik wilayah. Untuk lahan yang masih memungkinkan memperoleh pasokan air, pemerintah mendorong penguatan sarana pengairan agar distribusi air dapat lebih optimal. Pendekatan ini penting karena kekeringan sering kali tidak hanya soal ketiadaan hujan, tetapi juga terkait kemampuan sistem pengairan dalam menyalurkan air yang masih ada.

Bagi lahan yang tidak memiliki sumber air memadai, pemerintah mengarahkan petani agar melakukan penyesuaian pola tanam. Tujuannya menekan risiko kerugian, termasuk menghindari penanaman yang berisiko gagal ketika pasokan air tidak lagi tersedia. Melalui pendampingan, petani dibantu mengambil keputusan yang lebih sesuai kondisi aktual di lahan.

Koordinasi lintas pihak untuk memastikan petani tidak dibiarkan sendiri

Dalam pelaksanaannya, Distanhorbun berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, penyuluh pertanian, serta kelompok tani. Koordinasi ini bertujuan memastikan kondisi di lapangan terus terpantau, sehingga dukungan bisa diberikan secara tepat sasaran. Informasi dari berbagai level pemerintahan dan kelompok petani membantu pemerintah membaca perubahan kondisi lahan dari waktu ke waktu, bukan hanya berdasarkan pengamatan sesaat.

Entis menegaskan bahwa pihaknya berupaya agar petani tidak menghadapi kekeringan sendirian. Pemerintah terus melakukan pendataan, pemantauan, koordinasi, dan mencari langkah penanganan yang paling memungkinkan sesuai fakta di lapangan. Pemkab Bogor juga mengingatkan bahwa lahan sawah yang terlihat kering pada musim kemarau tidak selalu berarti gagal panen, karena sebagian area merupakan sawah tadah hujan yang belum ditanami akibat keterbatasan air.