PJJ Kabupaten Bogor diapresiasi DPRD saat hujan abu vulkanik

INFOSENTULCITY.ID – Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bogor menyusul fenomena hujan abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau mendapat apresiasi dari DPRD Kabupaten Bogor. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Hikal Kurdi, menilai perubahan dari tatap muka menjadi pembelajaran daring merupakan langkah antisipatif yang berfokus pada keselamatan peserta didik.

Menurut Wawan Hikal Kurdi, keputusan PJJ perlu dilakukan karena kondisi lingkungan berpotensi terdampak paparan abu vulkanik. Ia menekankan bahwa aspek kesehatan harus menjadi prioritas, terutama untuk anak-anak yang termasuk kelompok rentan terhadap gangguan pernapasan maupun iritasi akibat debu dan abu.

PJJ dinilai langkah tepat untuk melindungi kesehatan siswa

Wawan Hikal Kurdi, yang akrab disapa Wanhay, menyatakan apresiasinya terhadap kebijakan PJJ karena dinilai dapat meminimalkan risiko gangguan kesehatan pada siswa jenjang PAUD, SD, hingga SMP di Kabupaten Bogor. Perpindahan aktivitas belajar dari sekolah ke rumah, menurutnya, membantu mengurangi kemungkinan siswa terpapar langsung kondisi di luar ruangan.

Ia juga melihat PJJ bukan sekadar pengalihan metode belajar, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan pendidikan tetap berjalan sambil menjaga perlindungan bagi peserta didik. Dalam situasi cuaca dan lingkungan yang berpotensi membawa abu vulkanik, sekolah dinilai perlu menyesuaikan kegiatan agar tidak menambah paparan yang dapat mengganggu kesehatan.

Koordinasi sekolah, orang tua, dan pemerintah jadi kunci

Meski mendukung kebijakan PJJ, Wawan Hikal Kurdi menegaskan proses pendidikan tetap harus berlangsung optimal. Perubahan metode belajar tidak boleh membuat hak siswa untuk memperoleh pendidikan terabaikan, karena tujuan PJJ adalah memastikan keberlanjutan pembelajaran sekaligus menekan risiko kesehatan.

Ia berharap pihak sekolah, tenaga pendidik, orang tua, dan pemerintah daerah saling berkoordinasi agar materi pembelajaran tetap tersampaikan. Koordinasi tersebut penting agar pembelajaran daring tidak berhenti pada pemberian tugas semata, melainkan ada upaya pendampingan sesuai kondisi peserta didik.

Evaluasi berkala sebelum keputusan lanjutan

Terkait kemungkinan kebijakan PJJ diperpanjang atau sekolah kembali melakukan tatap muka, Wawan Hikal Kurdi menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten Bogor. Ia menilai pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai perkembangan situasi di lapangan, termasuk kondisi lingkungan dan potensi dampak yang ditimbulkan oleh fenomena hujan abu vulkanik.

Ia menilai pertimbangan utama tetap pada keselamatan dan kesehatan siswa. Karena itu, keputusan lanjutan sebaiknya mengikuti perkembangan kondisi wilayah serta hasil evaluasi yang dilakukan secara berkala, bukan semata mengikuti jadwal administratif.

DPRD mendorong perlindungan peserta didik tetap utama

Lebih jauh, Wawan Hikal Kurdi menegaskan perlindungan terhadap peserta didik tidak boleh dikesampingkan. Menurutnya, kegiatan belajar memang perlu terus berjalan, tetapi keselamatan dan kesehatan masyarakat, khususnya siswa, harus menjadi prioritas dalam setiap kondisi yang berubah.

Dengan kebijakan PJJ, Pemerintah Kabupaten Bogor diharapkan terus memantau perkembangan di wilayahnya dan melakukan evaluasi sebelum mengambil keputusan terkait kelanjutan kegiatan belajar mengajar. DPRD juga mendorong agar semua pihak mendukung langkah-langkah pemerintah daerah dalam menghadapi dampak abu vulkanik agar pendidikan tetap berlangsung dengan cara yang aman bagi anak-anak.