MBG dinyatakan gagal di lapangan, Menko Pangan Zulhas minta perbaikan bertahap

INFOSENTULCITY.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas secara terbuka menyebut MBG mengalami kegagalan, meski program tersebut sudah berjalan hampir dua tahun.

Pengakuan itu disampaikan Zulhas saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Gedung Semergou, Kantor Wali Kota Bandar Lampung, Jumat (4/9/2026). Dalam forum tersebut, Zulhas menyinggung bahwa persoalan yang muncul tidak berhenti, termasuk pada bagian pelaksanaan yang disebutnya masih bermasalah.

Pengakuan kegagalan MBG dan fokus pada masalah pelaksanaan

Zulhas menyatakan bahwa MBG yang selama ini digerakkan dengan anggaran besar tetap menghadapi masalah di lapangan. Ia menegaskan bahwa kegagalan yang diakui pemerintah bukan berhenti pada satu titik, melainkan berlanjut sehingga perlu ada pembenahan yang nyata.

Namun, Zulhas membedakan antara kebijakan program dan cara menjalankannya. Ia menilai persoalan utama lebih dekat pada manajemen dan implementasi, bukan pada substansi kebijakan MBG itu sendiri. Dengan kata lain, pemerintah tidak menarik program dari agenda, tetapi mengubah tata kelola agar pelaksanaan berjalan lebih tepat.

Manajemen bermasalah diproses, pembenahan ditargetkan 1-2 bulan

Dalam kesempatan tersebut, Zulhas menyebut bahwa manajemen yang dinilai bermasalah sudah diproses. Ia juga mengatakan Presiden Prabowo Subianto menunjuk pimpinan baru yang dinilai fresh untuk melakukan pembenahan dalam pelaksanaan MBG.

Zulhas meminta masyarakat memberi waktu agar perbaikan dapat dilakukan. Ia menyebut pembenahan akan berjalan bertahap dalam rentang waktu satu hingga dua bulan, dengan target penyelesaian masalah secara pelan-pelan namun terukur.

Menurut Zulhas, pemerintah akan merapikan proses pelaksanaan, sehingga kendala yang muncul tidak lagi menjadi gangguan berulang. Ia menekankan bahwa perbaikan tidak hanya bersifat wacana, tetapi harus terlihat dalam praktik di lapangan.

Alasan MBG tetap jalan: perintah konstitusi soal pemenuhan gizi

Ketika menyinggung mengapa MBG tetap diberikan meski terdapat kegagalan dalam pelaksanaan, Zulhas menyatakan negara tidak bisa berhenti begitu saja pada program pemenuhan gizi. Ia menilai pemenuhan gizi merupakan bagian dari kewajiban negara.

Dalam pandangannya, persoalan gizi tidak boleh dibiarkan menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ia menggarisbawahi bahwa kondisi kemiskinan yang berujung pada kurang gizi akan menciptakan siklus yang sulit diputus bila negara tidak bertindak.

Karena itulah, Zulhas menempatkan persoalan MBG pada kualitas manajemen dan pelaksanaan. Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan program mampu memenuhi tujuan awalnya, bukan sekadar menjalankan agenda dengan prosedur yang kurang tepat.

Anggaran besar tidak otomatis sukses, pengawasan jadi penentu

Zulhas turut menekankan bahwa besarnya anggaran tidak otomatis membuat sebuah program berhasil. Pengawasan serta pengelolaan di lapangan menjadi faktor yang menentukan hasil akhir.

Ia memberikan contoh pembangunan kampung nelayan tematik. Zulhas menyebut keberhasilan atau kegagalan program semacam itu bergantung pada apakah ada pengawasan dan pendampingan yang serius terhadap desa nelayan maupun desa tematik yang dibangun.

Dengan contoh tersebut, Zulhas menguatkan pandangannya bahwa masalah pelaksanaan bukan hanya teknis, melainkan menyangkut disiplin pengawasan. Dalam konteks MBG, logikanya serupa, yaitu perlu memastikan alur program berjalan sesuai standar dan tidak menimbulkan masalah baru yang berulang.

MBG dikaitkan dengan agenda perubahan setelah 28 tahun reformasi

Di akhir pemaparannya, Zulhas mengaitkan berbagai program pemerintah dengan agenda perubahan yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut upaya koreksi dilakukan sebagai bagian dari evaluasi setelah sekitar 28 tahun era reformasi.

Dalam kerangka itu, Zulhas menempatkan MBG sebagai program yang perlu dibenahi agar sesuai tujuan. Pemerintah, menurutnya, tidak hanya menjalankan kebijakan, tetapi juga melakukan penyesuaian pada aspek pelaksanaan.

Dengan pengakuan kegagalan di lapangan, pemerintah memilih mempertahankan MBG sambil melakukan pembenahan bertahap pada manajemen dan pelaksanaannya, termasuk melalui penunjukan pimpinan baru dan target perbaikan dalam periode satu hingga dua bulan.