GP Ansor Kabupaten Bogor imbau warga tak mudah vonis kasus penyidikan KPK

INFOSENTULCITY.ID – PC GP Ansor Kabupaten Bogor mengajak pemuda dan masyarakat menjaga ketenangan publik saat proses penyidikan KPK berlangsung di lingkungan Pemkab Bogor. Ketua PC GP Ansor Kabupaten Bogor, Dhamiry A Ghazaly, menekankan pentingnya menahan diri dari opini negatif sebelum ada fakta hukum dan keterangan resmi dari aparat penegak hukum.

Imbauan ini muncul menyusul berkembangnya berbagai informasi di ruang publik terkait proses hukum yang tengah ditangani KPK. Dhamiry menilai, perhatian masyarakat terhadap situasi tersebut wajar, namun cara menyikapinya harus tetap berlandaskan penghormatan terhadap proses hukum serta penerapan asas praduga tak bersalah. Ia mengingatkan agar pemanggilan seseorang untuk dimintai keterangan tidak otomatis ditafsirkan sebagai bukti keterlibatan.

Jangan jadikan pemanggilan sebagai vonis publik

Dhamiry menegaskan bahwa proses penyidikan memiliki tahapan yang perlu dihormati. Menurutnya, informasi yang belum utuh berpotensi membentuk opini seolah-olah status hukum seseorang sudah pasti. Padahal, pemanggilan untuk dimintai keterangan dapat menjadi bagian dari rangkaian pemeriksaan, bukan penetapan kesalahan.

Ia mengajak warga untuk tidak tergesa-gesa menarik kesimpulan hanya karena beredar kabar atau dugaan di tengah masyarakat. Dalam pandangannya, ruang publik seharusnya tidak berubah menjadi arena penghakiman, terlebih saat perkara masih berjalan dan belum terang secara hukum.

“Proses hukum harus dihormati dan dipercaya kepada KPK, namun suasana juga perlu dijaga agar tidak berkembang menjadi penghakiman sebelum fakta dan proses hukumnya menjadi terang,” ujar Dhamiry.

Asas praduga tak bersalah jadi pegangan sikap sosial

PC GP Ansor menempatkan asas praduga tak bersalah sebagai prinsip utama dalam menyikapi kasus. Dhamiry menilai, masyarakat perlu memahami bahwa penegakan hukum tidak berhenti pada pemberitaan yang muncul lebih dulu, melainkan pada pembuktian dan keterangan resmi yang menjadi dasar penilaian.

Di sisi lain, ia juga menilai tokoh pemuda memiliki peran strategis untuk menjaga kondusivitas daerah. Dengan peran tersebut, pemuda diharapkan bisa menyeimbangkan antara kepedulian pada proses penegakan hukum dan ketenangan sosial yang dibutuhkan agar tidak terjadi kegaduhan.

Ia turut mengajak ulama dan tokoh masyarakat untuk ikut memberikan pemahaman kepada warga. Tujuannya agar masyarakat tidak mudah terpengaruh spekulasi maupun informasi yang belum terverifikasi, serta lebih mampu memilah mana yang merupakan fakta dan mana yang masih berupa dugaan.

Dukung KPK bekerja profesional dan independen

Selain mengingatkan warga agar tidak mudah beropini, Dhamiry juga menegaskan sikap dukungan terhadap KPK. PC GP Ansor Kabupaten Bogor, menurutnya, mendukung lembaga antirasuah menjalankan kewenangannya secara profesional dan independen.

Namun dukungan tersebut, lanjut Dhamiry, harus berjalan beriringan dengan ajakan untuk tetap tenang. Ia meminta masyarakat tidak terpancing provokasi, terutama ketika informasi yang beredar belum memiliki kepastian. Dengan begitu, proses penegakan hukum dapat berjalan tanpa gangguan sosial yang tidak perlu.

“Kami mendukung KPK bekerja secara profesional dan independen. Pada saat yang sama, kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan menjadikan informasi resmi dari aparat penegak hukum sebagai rujukan,” kata Dhamiry.

Pemkab diminta fokus pelayanan, hukum dan pemerintahan tidak dipertentangkan

Imbauan tersebut juga menyasar kelangsungan pemerintahan daerah. Dhamiry berharap proses penyidikan KPK tidak mengganggu jalannya pemerintahan, pembangunan, maupun pelayanan publik di Kabupaten Bogor. Ia meminta Bupati Bogor Rudy Susmanto, Wakil Bupati Bogor H. Ade Ruhandi, serta jajaran Pemkab Bogor tetap berkonsentrasi menjalankan roda pemerintahan.

Menurut Dhamiry, penegakan hukum dan pembangunan daerah adalah dua hal yang tidak perlu dipertentangkan. KPK perlu diberikan ruang untuk menjalankan proses penyidikan sesuai kewenangannya. Pada saat yang sama, pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban memastikan layanan kepada masyarakat berjalan normal.

Ia merumuskan prinsip sederhana, hukum harus tetap berjalan, pemerintahan tetap bekerja, dan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan terbaik. Dengan kerangka itu, pemerintahan tidak berhenti hanya karena proses hukum sedang berlangsung, sementara masyarakat tetap dilayani.

Momentum evaluasi untuk perbaikan kinerja Pemkab

Dhamiry menambahkan bahwa situasi ini dapat menjadi momentum evaluasi. Ia berharap seluruh jajaran Pemkab Bogor terus memperbaiki kinerja dan memastikan setiap kebijakan serta pelaksanaan pemerintahan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Ia juga menekankan agar proses hukum yang masih berada pada tahap dugaan tidak justru melahirkan kegaduhan yang merugikan warga. Baginya, kegaduhan publik bukan hanya mengganggu ketenangan, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas layanan dan mengalihkan fokus pemerintahan.

“Jangan sampai proses hukum yang masih dugaan justru malah melahirkan kegaduhan yang merugikan masyarakat Kabupaten Bogor. Ini juga momentum evaluasi bagi pemimpin Kabupaten Bogor beserta seluruh pembantunya,” pungkas Dhamiry.