DTSEN Bogor Samakan Persepsi Desil, Pemkab Perkuat Koordinasi BPS

INFOSENTULCITY.ID – Pemerintah Kabupaten Bogor memperkuat koordinasi untuk menjawab keluhan warga terkait Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama soal penetapan desil yang menjadi dasar dalam penyaluran program bantuan dan perlindungan sosial. Langkah ini dibahas dalam Rapat Tindak Lanjut Keluhan Masyarakat Terkait DTSEN di Cibinong pada Jumat, 11 September 2026, agar pemerintah daerah, kecamatan, desa dan kelurahan, serta Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan penjelasan yang seragam.

Rapat tersebut menjadi ruang penyamaan persepsi lintas level pemerintahan, termasuk perangkat daerah terkait, untuk memastikan proses pemutakhiran, verifikasi, validasi data, hingga penetapan desil dipahami secara sama oleh masyarakat. Fokus utamanya adalah mengurangi kesalahpahaman yang kerap muncul ketika warga menanyakan perubahan data atau alasan suatu program bantuan dapat atau tidak dapat diakses.

Koordinasi lintas level untuk menjawab pertanyaan warga soal DTSEN

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Bogor, Reynaldi Yushab, menekankan bahwa komunikasi memegang peran penting dalam meredam polemik. Ia menilai setiap pertanyaan yang muncul di masyarakat perlu difasilitasi dan dijawab dengan bahasa yang mudah dipahami, bukan sekadar merujuk pada proses teknis.

Reynaldi meminta peningkatan kualitas komunikasi informasi dari aparat di lapangan. Secara khusus, para camat diminta untuk berkoordinasi dengan narahubung BPS di wilayah masing-masing. Informasi yang sudah diperoleh kemudian diteruskan kepada kepala desa dan lurah, sehingga penjelasan yang diterima warga tidak berbeda-beda antarwilayah.

Menurut Reynaldi, pertemuan dan koordinasi lintas pemerintahan penting untuk membangun pemahaman yang sama mengenai tahapan pengelolaan DTSEN. Dari sisi tata kelola, penyamaan persepsi membantu menjaga konsistensi pesan, mulai dari penjelasan data sampai pada bagaimana desil ditetapkan sebagai dasar program.

Baca Juga

Realisasi investasi Kabupaten Bogor 2021-2025 capai Rp32,46 triliun

“Samakan persepsi di semua level pemerintahan. Berikan suasana nyaman dan informasi yang pantas diterima masyarakat. Program pemerintah ini sejatinya sangat baik, tetapi memang harus diawali dengan data yang kuat,” ujar Reynaldi Yushab.

Penetapan desil jadi titik yang sering dipersoalkan

Dalam rapat tersebut, penetapan desil ditempatkan sebagai bahasan kunci karena berkaitan langsung dengan mekanisme penentuan penerima program. Desil pada dasarnya merupakan pengelompokan berdasarkan tingkat kondisi sosial ekonomi dalam data yang telah diverifikasi dan divalidasi. Ketika warga mempertanyakan statusnya, persoalan sering kali bermuara pada bagaimana data diproses dan bagaimana hasilnya diterjemahkan ke dalam kategori program.

Karena itu, forum koordinasi tidak hanya membahas aspek teknis, tetapi juga bagaimana pemerintah daerah menjelaskan proses tersebut secara transparan. Dengan pesan yang sama, warga diharapkan memahami bahwa perubahan data atau perbedaan hasil penilaian dapat terjadi setelah proses pembaruan dilakukan sesuai prosedur.

Langkah penyamaan persepsi juga membantu aparat di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan agar memiliki pegangan informasi yang konsisten. Ketika pertanyaan datang dari masyarakat, aparat tidak perlu improvisasi, melainkan mengacu pada pemahaman yang telah disepakati bersama.

Pemkab Bogor percepat aktivasi IKD untuk dukung layanan berbasis data

Selain membahas DTSEN, Pemkab Bogor juga mendorong percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kepala BPS Kabupaten Bogor, Bambang Pamungkas, menyampaikan bahwa capaian aktivasi IKD di Kabupaten Bogor telah mencapai 564.440 aktivasi dari target sekitar 4,2 juta.

Untuk mengejar target tersebut, layanan aktivasi IKD diperluas hingga tingkat desa dan kelurahan. Ratusan service point disiapkan, dengan dukungan operator yang telah mendapatkan pelatihan. Skema ini memudahkan warga mengaktifkan identitas digital tanpa harus menempuh jarak jauh, sekaligus mempercepat pembaruan data yang diperlukan untuk layanan pemerintahan.

Bambang menambahkan bahwa kecamatan dan desa didorong memanfaatkan dashboard harian serta data real time sebagai bahan evaluasi. Dengan pemantauan harian, pemerintah dapat melihat capaian di tiap wilayah dan menentukan langkah percepatan yang paling sesuai dengan kondisi di lapangan.

DTSEN dan IKD saling menguatkan ekosistem data

Percepatan aktivasi IKD dipandang penting karena identitas digital ke depan dapat mendukung berbagai layanan pemerintahan, termasuk layanan yang berkaitan dengan program bantuan sosial dan perlindungan sosial. Saat ekosistem data diperkuat, pemerintah memiliki peluang lebih besar untuk memberikan layanan secara lebih mudah, akurat, dan tepat sasaran.

Pemkab Bogor meminta seluruh jajaran bergerak bersama memperkuat ekosistem data dari tingkat kabupaten hingga desa dan kelurahan. Dengan pembaruan data yang terus berlangsung, komunikasi kepada masyarakat diharapkan semakin efektif, sementara proses penyaluran program dapat berjalan dengan dasar data yang lebih kuat.