IKD KTP Digital Bogor Dipacu untuk ASN, Disdukcapil Mulai Jemput Bola

INFOSENTULCITY.ID – Pemerintah Kabupaten Bogor mempercepat penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP digital di lingkungan pemerintahan. Langkah ini dilakukan dengan program jemput bola, di mana petugas mendatangi aparatur sipil negara (ASN) untuk memberikan layanan aktivasi IKD, dimulai di area Cibinong, Kamis.

Program ini dipusatkan terlebih dulu kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Disdukcapil Kabupaten Bogor membuka layanan aktivasi di Auditorium Setda Kabupaten Bogor agar para pegawai tidak perlu datang sendiri ke kantor pelayanan kependudukan, lalu setelah tahap awal akan diperluas ke organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya, dengan jadwal yang disusun bertahap hingga mencakup seluruh perangkat daerah.

Aktivasi IKD untuk ASN dimulai di Setda Kabupaten Bogor

Ketua Tim Identitas Kependudukan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kabupaten Bogor, Suparno, menjelaskan bahwa fokus aktivasi saat ini diarahkan pada pegawai ASN lebih dulu. Sosialisasi sekaligus aktivasi dilakukan untuk seluruh pegawai ASN di Kabupaten Bogor, dimulai dari lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.

Secara operasional, Disdukcapil memilih lokasi layanan di Auditorium Setda Kabupaten Bogor. Pola ini memberi kemudahan karena pegawai bisa menjalani proses aktivasi di tempat yang sudah terkoordinasi, tanpa harus mengatur waktu perjalanan sendiri ke kantor layanan kependudukan. Bagi banyak instansi, pendekatan semacam ini biasanya lebih efektif untuk menjaga disiplin layanan dan mengurangi penumpukan kunjungan di loket tertentu.

Jemput bola diperluas, mulai Senin ke seluruh perangkat daerah

Setelah tahap awal berjalan, Disdukcapil akan memperluas layanan jemput bola ke OPD lainnya. Suparno menyebutkan bahwa pihaknya sedang menyusun jadwal pelayanan agar aktivasi IKD dapat dilakukan secara bertahap di seluruh perangkat daerah.

Suparno juga menegaskan bahwa mulai Senin pekan berikutnya, layanan akan bergerak ke keseluruhan perangkat daerah. Dengan pola bertahap tersebut, Disdukcapil berupaya agar proses aktivasi lebih terukur dan menjangkau lebih banyak pegawai dalam waktu yang lebih jelas. Dari sisi manajemen layanan publik, penjadwalan seperti ini membantu membagi kapasitas petugas dan perangkat yang mendukung aktivasi, sekaligus mengurangi kemungkinan antrean panjang.

IKD bukan sekadar mengganti identitas fisik

Suparno menggarisbawahi bahwa penerapan IKD tidak hanya berhubungan dengan perubahan bentuk identitas dari fisik menjadi digital. Program ini juga diarahkan untuk memudahkan warga saat membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan. Artinya, fungsi utama IKD adalah menjadi akses yang lebih praktis untuk kebutuhan layanan, bukan hanya perubahan format dokumen.

Melalui IKD, sejumlah dokumen kependudukan dapat tersimpan dan diakses secara digital melalui telepon seluler. Dengan mekanisme tersebut, masyarakat dapat mengambil informasi atau dokumen saat diperlukan tanpa harus selalu membawa berkas dalam bentuk fisik.

Memudahkan akses layanan Dukcapil dari tempat tinggal

Ke depan, penerapan IKD diharapkan membuat masyarakat lebih mudah mengakses layanan Dukcapil dari tempat tinggalnya. Hal ini relevan bagi warga yang memiliki keterbatasan waktu, jarak, atau kendala mobilitas saat harus mengurus kebutuhan administrasi kependudukan.

Selain mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, IKD juga diarahkan agar terhubung dengan berbagai layanan publik. Konsep ekosistem identitas digital ini ditujukan agar masyarakat dapat menggunakan satu identitas digital untuk mengakses layanan yang sudah terintegrasi, sehingga proses administrasi dapat berjalan lebih cepat ketika berhadapan dengan kebutuhan layanan yang memerlukan verifikasi identitas.

Dampak nyata bagi ASN dan warga di Kabupaten Bogor

Langkah aktivasi IKD untuk ASN di Kabupaten Bogor berpotensi memberi efek berantai. Ketika pegawai pemerintahan telah lebih dulu menggunakan IKD, alur layanan di lingkungan instansi biasanya ikut terbiasa, termasuk dalam proses administrasi internal yang membutuhkan data kependudukan. Kondisi ini juga dapat menjadi “contoh penerapan” bagi pegawai lain maupun masyarakat yang nantinya mengikuti layanan serupa.

Setelah sosialisasi dan aktivasi di lingkungan ASN berjalan, Disdukcapil berencana memperluas program kepada masyarakat umum. Jika jadwal jemput bola berjalan sesuai rencana, warga akan mendapatkan opsi aktivasi yang lebih dekat dan terkoordinasi, bukan semata menunggu layanan di kantor. Pada praktiknya, kemudahan akses dokumen digital dapat berpengaruh pada cara warga menyiapkan administrasi, termasuk saat harus memenuhi kebutuhan layanan yang membutuhkan identitas kependudukan.