Pajak MBLB Bogor Turun Rp150 Miliar, DPRD Tunda Proyek Infrastruktur

INFOSENTULCITY.ID – Kabupaten Bogor mengalami penurunan penerimaan pajak dari sektor pertambangan pada 2026, dengan dampak langsung pada pendapatan daerah. Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menyebut daerah kekurangan setoran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebesar Rp150 miliar, yang biasanya masuk tiap tahun.

Menurut Sastra, kondisi ini terkait dengan penutupan aktivitas pertambangan di wilayah Kabupaten Bogor sejak akhir 2025. Akibatnya, pendapatan asli daerah (PAD) ikut tertekan dan memengaruhi perhitungan anggaran perubahan yang sedang dibahas.

Penutupan tambang sejak akhir 2025 tekan PAD Bogor

Sastra menjelaskan bahwa penurunan pendapatan pajak MBLB menjadi alasan utama terjadinya kekurangan dalam anggaran perubahan. Ia menilai, ketika sumber penerimaan dari sektor pertambangan berhenti atau berkurang, efeknya tidak berhenti pada sektor tersebut, melainkan merembet ke kemampuan daerah membiayai program-program yang sudah disusun.

Dalam keterangannya pada Senin, 14 September 2026, Sastra menyebut bahwa kekurangan sekitar Rp150 miliar berasal dari pajak MBLB yang lazim diterima setiap tahun. “Karena tambangnya ditutup, akhirnya tahun ini kita kekurangan pendapatan di anggaran perubahan,” ujarnya.

Anggaran perubahan dipangkas, proyek infrastruktur berpotensi tertunda

Menanggapi kondisi keuangan daerah, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Bogor menyiapkan langkah penyesuaian. Sastra menyatakan bahwa pembahasan diarahkan pada strategi memaksimalkan pendapatan, sekaligus menata ulang program yang sudah direncanakan jika tidak memungkinkan seluruhnya berjalan sesuai jadwal.

Ia mengungkapkan kemungkinan penundaan sejumlah kegiatan proyek infrastruktur. “Pertama kita maksimalkan pendapatan. Kedua, mau tidak mau program yang sudah disusun karena pendapatan kita berkurang mungkin kita tunda,” kata Sastra. Pernyataan ini menunjukkan bahwa penyesuaian tidak dilakukan secara serampangan, tetapi mempertimbangkan ruang fiskal yang tersedia setelah adanya penurunan penerimaan.

Mekanisme pembahasan di DPRD: komisi hingga Banggar

Untuk memastikan perhitungan lebih presisi, DPRD Kabupaten Bogor akan membahas kondisi keuangan daerah bertahap. Sastra menjelaskan, pembahasan awal dilakukan di tingkat komisi. Setelah itu, diskusi berlanjut ke Badan Anggaran (Banggar) guna menghitung lebih rinci besaran kekurangan pendapatan serta kebutuhan daerah.

Model pembahasan berlapis ini biasanya membantu DPRD menilai dampak pada pos-pos anggaran tertentu, termasuk bagaimana program yang sudah masuk daftar rencana bisa disesuaikan tanpa mengganggu prioritas yang dianggap krusial. Dalam konteks ini, angka Rp150 miliar menjadi titik rujukan penting untuk menyusun ulang skala program yang terdampak.

Pendidikan dan kesehatan tidak akan diubah

Di tengah rencana penyesuaian program, Sastra menegaskan ada batasan yang tidak akan dilanggar. Ia memastikan sektor pendidikan dan kesehatan tidak akan diotak-atik, sehingga layanan dasar tetap menjadi prioritas meski pendapatan daerah menurun.

“Enggak. Kalau kesehatan dan pendidikan mungkin hal lain. Makanya kita bahas dulu di minggu ini dan minggu depan,” ujarnya. Pernyataan tersebut memberi sinyal bahwa penyesuaian akan diarahkan pada kegiatan yang lebih fleksibel dari sisi jadwal dan skema pelaksanaan, sementara bidang pendidikan dan kesehatan tetap dilindungi dari perubahan.

Implikasi fiskal bagi Bogor dan sinyal untuk perencanaan berikutnya

Penurunan pajak MBLB sebesar Rp150 miliar menimbulkan konsekuensi nyata pada perencanaan belanja daerah. Saat penerimaan dari sektor pertambangan melemah akibat penutupan aktivitas, pemerintah daerah perlu menata ulang prioritas agar target layanan publik tetap terjaga. Ini juga menjadi perhatian bagi DPRD dalam menentukan program mana yang bisa ditunda tanpa menimbulkan dampak berkepanjangan.

Bagi masyarakat, penundaan proyek infrastruktur biasanya akan terasa pada ritme pembangunan di lapangan. Namun, langkah penjadwalan ulang juga bisa menjadi bentuk mitigasi agar anggaran tidak melewati batas kemampuan fiskal. Dengan pembahasan yang dilakukan berjenjang, DPRD dan pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun skenario yang paling realistis untuk menutup gap pendapatan sambil menjaga sektor pendidikan dan kesehatan tetap berjalan.