RUU Migas masuk eksekutif, Prabowo kirim Surpres sebelum tim kaji dibentuk

RUU Migas kembali memasuki tahap penting setelah rancangan revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dinyatakan sudah berada di pihak eksekutif. Pemerintah saat ini menunggu Surat Presiden (Surpres) dari Presiden Prabowo Subianto sebelum membentuk tim kajian dan mulai menelaah substansi rancangan tersebut. Langkah ini menjadi penentu ritme pembahasan berikutnya di parlemen, termasuk bagaimana arah kebijakan hulu migas dan target peningkatan lifting.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa proses revisi tidak berhenti, namun belum bisa masuk pembahasan substansi secara penuh karena Surpres masih menjadi prasyarat administrasi. Setelah dokumen itu terbit, pemerintah dapat melanjutkan tahapan bersama DPR, termasuk memproses Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan menyiapkan posisi pemerintah terhadap isu-isu kunci RUU Migas.

Menunggu Surpres Prabowo, tim kajian RUU Migas belum dibentuk

Bahlil menegaskan bahwa RUU Migas sudah berada di ranah eksekutif, tetapi pemerintah belum dapat langsung bergerak ke materi karena masih menunggu Surpres dari Presiden Prabowo. Dengan kata lain, fase yang sedang berjalan lebih terkait penyiapan perangkat kerja, bukan pembahasan pasal per pasal. Begitu Surpres diterima, pemerintah akan melanjutkan pembentukan tim dan melakukan pengkajian substansi rancangan.

Secara prosedural, Surpres berfungsi sebagai pintu masuk pemerintah untuk menentukan sikap resmi terhadap materi yang telah disusun DPR. Setelah itu, pembahasan bersama dapat berjalan lebih terstruktur, terutama karena DIM biasanya memuat daftar persoalan yang perlu dijawab atau disepakati kedua pihak. Kondisi ini membuat waktu penerbitan Surpres menjadi krusial, bukan sekadar formalitas.

Revisi UU Migas bukan agenda baru, pembahasan sudah bergulir bertahun-tahun

Revisi UU Migas sebenarnya bukan isu yang muncul mendadak pada 2026. Pembahasan revisi aturan sektor minyak dan gas telah berjalan selama beberapa tahun, sementara DPR kembali mendorong pembahasan dengan menjadikan revisi tersebut sebagai usul inisiatif. Tahapan yang kini terjadi menandai bahwa proses legislasi kembali memasuki fase yang lebih menentukan setelah melalui rangkaian kerja sebelumnya.

Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno menyebut target penyelesaian pembahasan RUU tersebut sebelum akhir 2026. Target ini memperlihatkan bahwa setelah Surpres turun, pemerintah dan DPR perlu bergerak cepat untuk menyelesaikan isu substansi. Dalam praktiknya, ruang negosiasi biasanya terbentuk di bagian-bagian yang menyangkut perubahan kewenangan, model pengelolaan, dan dampak terhadap iklim investasi di sektor hulu.

Fokus revisi: tata kelola untuk dorong produksi dan lifting

Salah satu arah revisi UU Migas yang disampaikan Bahlil adalah perbaikan tata kelola agar mampu memudahkan peningkatan produksi serta lifting minyak dan gas bumi. Ia menekankan bahwa undang-undang diharapkan menjadi instrumen untuk memperbaiki bagian-bagian yang selama ini dinilai kurang berjalan baik, sehingga target produksi dapat dikejar dengan kerangka hukum yang lebih jelas.

Isu lifting menjadi sorotan karena produksi minyak Indonesia disebut menghadapi tekanan dalam beberapa tahun terakhir. DPR sebelumnya juga menyinggung penurunan produksi atau lifting yang disebut berada di kisaran sekitar 600 ribu barel per hari. Ketika produksi domestik tertekan sementara kebutuhan energi tetap, konsekuensinya bisa berupa meningkatnya ketergantungan pada pasokan dari luar negeri, yang pada akhirnya berpengaruh pada aspek ekonomi dan ketahanan energi.

Wacana BUK Migas dan kemungkinan perubahan kelembagaan hulu

Bagian yang paling menarik perhatian dalam pembahasan RUU Migas adalah opsi perubahan kelembagaan di sektor hulu. Dalam perkembangan draf dan pembahasan, muncul gagasan pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas yang disebut dapat mengambil sebagian fungsi yang selama ini dijalankan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas.

Meski demikian, Bahlil menegaskan bahwa status opsi tersebut belum final. Pemerintah masih membahas berbagai kemungkinan skema kelembagaan, termasuk menimbang pelajaran dari perubahan sebelumnya. Ia mengaitkan wacana ini dengan dinamika kelembagaan yang pernah terjadi, seperti relasi antara badan pengelola, perubahan status, hingga pertimbangan hukum yang pernah membentuk arah kebijakan.

Dengan posisi tersebut, publik masih menunggu formulasi final yang dipilih pemerintah. Perubahan kelembagaan biasanya berdampak langsung pada cara fungsi pengusahaan dijalankan, struktur kerja, serta kepastian peran masing-masing pihak dalam rantai pengelolaan hulu.

Apakah SKK Migas hilang? Fungsi bisa dialihkan, tapi belum diputuskan

Diskusi berikutnya adalah apakah pembentukan BUK Migas berarti SKK Migas akan dibubarkan. Eddy Soeparno menyampaikan bahwa skema yang sedang dibahas tidak otomatis berarti SKK Migas akan dihentikan. Yang mungkin terjadi adalah pengalihan fungsi dan kewenangan kepada badan baru, sehingga peran pengelolaan tetap berjalan dengan model kelembagaan yang berbeda.

Menurut Eddy, badan baru tersebut nantinya perlu memiliki fungsi pengusahaan di sektor hulu migas sesuai mandat Mahkamah Konstitusi. Namun, seperti halnya opsi BUK Migas, pembahasan masih berada dalam tahap proses. Pemerintah pun belum membentuk tim kajian secara resmi sebelum Surpres diterbitkan, sehingga desain kelembagaan masih bisa berubah sesuai hasil kajian dan negosiasi.

Kenapa revisi UU Migas jadi prioritas kebijakan energi

Sektor migas menempati posisi strategis karena menyangkut ketahanan energi dan menjadi sumber penerimaan negara. Aktivitas industri migas juga terkait investasi, kebutuhan bahan bakar, industri petrokimia, hingga penggerak aktivitas ekonomi nasional. Karena itu, persoalan penurunan produksi tidak dapat diperlakukan sebagai masalah teknis semata, melainkan menyentuh aspek tata kelola dan kepastian aturan.

Bahlil menilai aturan yang ada perlu diperbaiki agar hambatan-hambatan yang selama ini dirasakan di sektor migas bisa ditangani melalui kerangka hukum yang lebih sesuai. Dalam konteks ini, revisi UU Migas diharapkan menjadi alat untuk merapikan tata kelola, memperjelas arah kebijakan, dan menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan produksi dan lifting.

Surpres sebagai penentu arah sikap pemerintah dalam pembahasan

Kini bola berada di tangan Presiden Prabowo. Surpres menjadi tahap penting sebelum pemerintah secara resmi membentuk tim kajian dan menyusun posisi untuk pembahasan bersama DPR. Setelah dokumen itu keluar, pemerintah dan DPR akan berhadapan dengan isu-isu strategis, mulai dari target peningkatan produksi, arah investasi migas, sampai perdebatan kelembagaan sektor hulu.

Karena itu, penerbitan Surpres tidak sekadar urusan administratif. Dokumen tersebut akan menentukan bagaimana pemerintah menanggapi materi yang sudah disusun DPR, termasuk sejauh mana opsi perubahan kelembagaan akan diterima, disesuaikan, atau diganti. Sampai Surpres diterbitkan, pemerintah masih menahan diri untuk tidak memastikan perubahan besar yang mungkin muncul dari RUU Migas.