Makan Bergizi Gratis Bogor, Pemkot Perkuat Standar Dapur dengan APPMBGI

INFOSENTULCITY.ID – Pemerintah Kota Bogor bersama Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Kota Bogor menggelar audiensi untuk memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Fokusnya mencakup standarisasi operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikasi halal, pengelolaan limbah, serta kepastian Harga Eceran Tertinggi (HET) bahan pangan. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan MBG yang sudah berjalan sekitar satu tahun tetap konsisten dan aman bagi penerima manfaat.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bogor, Hanafi, menegaskan pertemuan tersebut bertujuan menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dan para penyelenggara dapur. Ia berharap layanan MBG dapat berjalan sesuai arahan pemerintah pusat hingga daerah tanpa hambatan berarti, terutama pada aspek yang berhubungan langsung dengan keamanan pangan dan kelayakan operasional dapur.

Standarisasi dapur MBG jadi fokus utama koordinasi Pemkot Bogor

Dalam audiensi di Balai Kota Bogor, sejumlah aspek operasional dapur menjadi perhatian serius. Pemkot Bogor mendorong pemenuhan SLHS, sertifikasi halal, serta penataan sistem kerja di dapur SPPG. Upaya ini berkaitan dengan kebutuhan memastikan proses pengolahan makanan memenuhi standar higienitas dan sanitasi, sekaligus mengurangi potensi gangguan dalam operasional harian.

Hanafi menyebut pemerintah kota ingin mengantisipasi risiko yang kerap muncul dalam program makanan skala besar, seperti kemungkinan keracunan makanan dan pengelolaan limbah yang tidak sesuai standar. Karena itu, koordinasi dilakukan agar semua penyelenggara memahami titik-titik yang harus dipenuhi, termasuk prosedur yang berkaitan dengan kebersihan, penyimpanan bahan, hingga pengelolaan sisa produksi.

Dapur MBG aktif 143 dari 228 titik, penataan tetap dipantau

Ketua Umum APPMBGI Kota Bogor, Teguh Rachman Hakim, menyambut fasilitasi dari Pemkot Bogor. Ia menjelaskan audiensi ini sekaligus menjadi tindak lanjut atas surat edaran Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengarah pada dapur-dapur MBG yang belum memenuhi standar teknis operasional.

Teguh merinci bahwa dari total 228 titik yang direncanakan, sebanyak 143 dapur telah aktif beroperasi. Sementara itu, sisanya masih berada dalam status moratorium penataan. Menurutnya, penataan jumlah dan lokasi dapur perlu diperhatikan karena program MBG di Kota Bogor menyasar sekitar 335 ribu penerima manfaat, yang mencakup anak sekolah hingga sasaran 3B, yaitu balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Ia memandang koordinasi antara Pemkot Bogor, BGN, dan pengelola dapur menjadi kunci agar rasio dapur terhadap jumlah penerima manfaat tetap proporsional. Dengan begitu, proses distribusi dan penyajian dapat berlangsung lebih tepat sasaran, sekaligus menjaga keberlangsungan operasional program.

APPMBGI dorong kepastian HET agar belanja dapur stabil

Selain standarisasi operasional, APPMBGI Kota Bogor juga menyoroti kepastian informasi mengenai HET bahan pangan. Teguh menyampaikan bahwa harga bahan pangan yang fluktuatif menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi kelancaran pengadaan harian. Jika pengelola tidak memiliki kepastian rujukan harga, maka perputaran belanja dapur berpotensi terganggu.

Menurut Teguh, informasi harga yang jelas akan membantu pengelola dapur menjaga keberlangsungan operasional, sekaligus memastikan kebutuhan bahan pangan tetap terpenuhi sesuai rencana. Dalam konteks program MBG, stabilitas pengadaan juga berpengaruh pada konsistensi menu dan kesinambungan layanan bagi penerima manfaat.

Ia menambahkan bahwa MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi, tetapi juga memberi efek ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dapur MBG disebut membuka lapangan kerja nyata di Kota Bogor, dengan penyerapan tenaga kerja yang saat ini hampir mencapai 7.000 orang.

Rantai pasok dan perizinan diperkuat untuk layanan berkelanjutan

Ketua Bidang Logistik dan Rantai Pasok APPMBGI Kota Bogor, Irfan Effendi, menyatakan komitmen asosiasi dalam menjaga keteraturan pasokan bahan baku. Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap izin operasional, karena kelancaran rantai pasok sangat menentukan kualitas layanan yang diterima penerima manfaat setiap hari.

Irfan juga menyebut koordinasi dengan Pemkot Bogor memberikan masukan terkait perizinan, HET, hingga pengembangan program MBG ke depan. Sinergi yang semakin solid diharapkan dapat memperlancar implementasi program nasional tersebut, terutama pada aspek yang bersentuhan langsung dengan distribusi dan penyajian makanan bergizi.

Harapannya, layanan asupan gizi sehat bagi penerima manfaat, baik anak sekolah, balita di posyandu, maupun ibu menyusui, dapat terdistribusi secara maksimal dan berkesinambungan. Dengan penguatan standar dapur, kepastian harga, serta dukungan rantai pasok, program MBG di Kota Bogor diharapkan makin siap menghadapi tantangan operasional sekaligus menjaga kualitas layanan.