Minggu, 22 Nov 2026

Dedie Rachim Dorong Penataan Kota Bogor, Fokus Stasiun Bogor dan Dewi Sartika

5 menit membaca View : 21
Abdul Halim
Bogor, News - 31 Agu 2026

INFOSENTULCITY.ID – Pemerintah Kota Bogor mulai mematangkan langkah strategis untuk memperkuat penataan ruang kota sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyoroti sejumlah titik persoalan ruang publik, mulai dari PKL, jalur hijau, trotoar, persampahan, hingga kawasan strategis di sekitar Stasiun Bogor, termasuk rencana rekayasa lalu lintas di Jalan Dewi Sartika.

Langkah ini disampaikan Dedie saat memimpin apel yang diikuti Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin, Sekretaris Daerah Denny Mulyadi, serta kepala perangkat daerah, camat, dan lurah di Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor, Senin (31/8/2026). Agenda penataan yang dibahas mencakup jalur hijau, relokasi PKL, penguatan park ranger, penataan perlintasan sebidang Jalan MA Salmun, hingga integrasi Alun-alun Kota Bogor dengan Stasiun Bogor.

Penataan jalur hijau dan ruang publik untuk kualitas kota

Dalam arahannya, Dedie menekankan bahwa waktu saat ini dinilai tepat untuk melakukan penggantian tanaman di jalur hijau. Ia juga meminta pemilihan jenis pohon yang tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga mampu menambah daya tarik visual Kota Bogor. Penataan semacam ini, kata dia, menjadi bagian dari upaya merapikan wajah kota dan memperbaiki kenyamanan ruang publik bagi warga maupun pengunjung.

Persoalan ruang publik lainnya turut menjadi perhatian, termasuk tata kelola trotoar dan kebersihan. Dedie mengarahkan agar pembenahan tidak berhenti di titik pusat kota, melainkan juga menyentuh wilayah-wilayah yang selama ini membutuhkan intervensi nyata. Dengan begitu, kualitas layanan publik dapat terasa merata, bukan hanya terlihat di area yang menjadi sorotan.

Integrasi kawasan Stasiun Bogor, proyek direncanakan mulai 2027

Fokus besar berikutnya berada pada penataan kawasan Stasiun Bogor. Pemkot Bogor bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) direncanakan menyusun nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU). Rencana penataan mencakup sejumlah ruas dan area, yakni kawasan Jalan MA Salmun, Mayor Oking, Kapten Muslihat, Alun-alun, Dewi Sartika, hingga Nyi Raja Permas.

Dedie menyebut pelaksanaan proyek penataan kawasan direncanakan berjalan pada tahun 2027. Menurutnya, rencana tersebut akan mempertimbangkan integrasi perencanaan antara Pemkot Bogor, PT KAI, dan Balai Besar Teknik Perkeretaapian Jawa Barat. Tujuannya menjadikan Stasiun Bogor sebagai hub utama perkeretaapian, sehingga konektivitas kota dapat meningkat dan penataan kawasan lebih terarah.

Di dalam pengembangan tersebut, ada pula rencana yang berkaitan dengan interkoneksi jalur Sukabumi-Cianjur-Padalarang via Stasiun Paledang, serta perpanjangan relasi Commuter Line hingga Cigombong. Jika pengembangan interkoneksi terealisasi, Dedie menyebut kereta jarak jauh dengan titik keberangkatan dari Jakarta dapat dimulai dari Stasiun Bogor atau Paledang. Dengan kata lain, penataan kawasan tidak hanya soal estetika, tetapi juga menyangkut alur pergerakan penumpang dan peran stasiun dalam jaringan transportasi.

Rekayasa PKL dan perlintasan sebidang Jalan MA Salmun bertahap

Penataan juga menyasar tata kelola pedagang kaki lima (PKL). Dedie menyampaikan relokasi PKL dari Jalan Dewi Sartika dipindahkan ke kawasan Jalan Nyi Raja Permas. Kebijakan ini diharapkan membuat ruang protokol menjadi lebih tertib, sekaligus memberi kepastian tempat berusaha bagi PKL yang direlokasi.

Selain relokasi, ada rencana penutupan lintasan sebidang kereta api di Jalan MA Salmun yang akan dilakukan secara bertahap mulai tahun ini hingga tahun depan. Penahapan seperti ini biasanya diperlukan untuk menjaga kelancaran aktivitas warga dan mengurangi risiko gangguan mobilitas di area yang menjadi pertemuan arus jalan dan kereta.

Dedie juga menyiapkan Jalan Dewi Sartika sebagai jalur protokol atau jalur utama Kota Bogor. Dengan penataan tersebut, bila ada event-event yang membutuhkan rekayasa lalu lintas, dampaknya diharapkan tidak terlalu besar terhadap mobilitas kendaraan. Ini menunjukkan bahwa Pemkot Bogor mencoba mengantisipasi kebutuhan jangka pendek, tanpa mengabaikan desain tata ruang jangka menengah.

Park ranger diperkuat, penataan harus berdampak sampai wilayah

Selain aspek fisik, Dedie menekankan penguatan peran park ranger untuk menjaga ketertiban dan keamanan sesuai wilayah kerja serta tugas yang diemban. Ia menilai penataan tidak cukup hanya dipusatkan di area tengah kota, karena persoalan lapangan sering muncul di tingkat wilayah yang berbeda.

Dedie mengapresiasi lurah dan camat yang aktif merespons aspirasi warga serta berinisiatif menyelesaikan masalah di lingkungan masing-masing. Namun, ia juga meminta agar perangkat daerah di level kelurahan maupun kecamatan aktif melakukan pendataan. Pendataan ini menjadi dasar intervensi yang lebih cepat dan tepat, sehingga tidak semua persoalan harus menunggu laporan atau viral terlebih dahulu.

“Harus memiliki inisiatif, jangan nunggu, jangan nunggu laporan. Jangan nunggu viral dulu, ya. Para lurah itu wali kota-wali kota kecil. Saya ingin para lurah yang selama ini sudah relatif bagus dan hebat dalam mengurus wilayah harus lebih ditingkatkan,”

Dampak ekonomi dari lonjakan penumpang dan wisata akhir pekan

Dedie menilai penataan kawasan juga memiliki konsekuensi ekonomi. Ia mencontohkan, penumpang kereta ke Bogor di akhir pekan, Sabtu hingga Minggu, mencapai rata-rata 163.000 penumpang. Ia menyebut angka tersebut sebagai rekor pertama dalam sejarah. Lonjakan ini, menurut Dedie, perlu diimbangi tata kelola yang baik agar jumlah wisatawan yang tinggi memberikan dampak ekonomi yang optimal bagi kota.

Dengan mengintegrasikan penataan stasiun, alun-alun, jalur protokol, serta pengaturan PKL dan lalu lintas, Pemkot Bogor berupaya memastikan arus kedatangan wisatawan lebih tertib dan nyaman. Pada akhirnya, penataan yang lebih rapi dapat memperkuat daya tarik kawasan, memperlancar pergerakan, dan membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal.

Apel penataan ini menjadi sinyal bahwa program pembenahan Kota Bogor tidak berjalan secara parsial. Rangkaian langkah mulai dari ruang hijau, pengelolaan PKL, penguatan petugas lapangan, hingga proyek kawasan stasiun dan perlintasan sebidang ditargetkan saling melengkapi agar kualitas layanan publik dan kenyamanan warga meningkat secara nyata.

Bagikan Disalin

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

x
x