Produksi bawang merah dan bawang putih, Pemkab Bogor gandeng BRIN

INFOSENTULCITY.ID – Pemerintah Kabupaten Bogor mulai menyiapkan strategi untuk memperkuat produksi bawang merah dan bawang putih sebagai komoditas pangan unggulan. Langkah ini dimatangkan melalui pembahasan bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sekaligus mempelajari pengalaman Kabupaten Majalengka dalam pengembangan bawang.

Inisiatif tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, saat membahas arah kebijakan pengembangan komoditas di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Fokusnya bukan hanya pada potensi pasar, tetapi juga pada kesesuaian wilayah agar budidaya berjalan efektif, termasuk aspek iklim, cuaca, kondisi tanah, serta status kepemilikan lahan.

Kenapa bawang merah dan bawang putih perlu pendekatan berbeda

Ajat menjelaskan, pengembangan bawang merah tidak bisa disamakan dengan bawang putih karena karakter budidayanya berbeda. Bawang merah dinilai relatif lebih fleksibel, sehingga bisa dikembangkan di berbagai wilayah tanpa terlalu terikat syarat geografis yang spesifik. Kondisi ini memberi ruang bagi Kabupaten Bogor untuk memperluas penggarapan dari sisi teknis.

Sementara itu, bawang putih memiliki kebutuhan kondisi geografis yang lebih spesifik. Ajat menyebut bawang putih memerlukan kawasan dengan ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut (mdpl). Dengan kata lain, budidaya bawang putih lebih cocok dilakukan di area pegunungan, sehingga pemetaan lokasi menjadi langkah awal yang menentukan keberhasilan program.

BRIN dan kajian teknis jadi dasar strategi budidaya

Menurut Ajat, dari sisi teknologi, Kabupaten Bogor memiliki peluang untuk mengembangkan komoditas tersebut mulai dari pembibitan hingga pemeliharaan. Namun, peluang itu perlu ditopang oleh verifikasi lapangan dan analisis ilmiah. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa lokasi yang dipilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan tanaman, termasuk kesesuaian tanah dan pola iklim setempat.

Karena itu, pemkab menekankan pendekatan berbasis riset. Ajat menyebut kajian yang ingin disusun meliputi analisis iklim dan cuaca, pemetaan lokasi potensial, hingga penelusuran status kepemilikan lahan. Status lahan ini penting agar program tidak berhenti di tahap wacana, melainkan bisa diarahkan ke skema kerja yang jelas, baik pada lahan PTPN, lahan pemerintah daerah, maupun lahan masyarakat.

Awal data lapangan, ada kelompok tani dan luasan budidaya

Ajat juga menyampaikan kondisi awal yang sudah teridentifikasi. Berdasarkan informasi awal, terdapat sekitar 10 kelompok tani dengan luasan lahan sekitar 10 hektare yang telah melaporkan rencana atau kegiatan berkaitan dengan budidaya bawang. Data tersebut menjadi titik berangkat bagi Pemkab Bogor untuk menyusun pengembangan yang lebih sistematis dan terkonsep.

“Kami ingin tahu praktiknya dari Majalengka, termasuk success story yang bisa ditiru,” ujar Ajat, menegaskan bahwa pembelajaran tidak berhenti pada teori. Pemerintah daerah ingin melihat bagaimana pengembangan bawang berjalan di lapangan, termasuk pola kerja dan cara pengelolaan produksi yang bisa disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Bogor.

Potensi pasar besar karena jumlah penduduk Kabupaten Bogor

Selain aspek teknis budidaya, Ajat menyoroti prospek dari sisi pasar. Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk sekitar 6,1 juta jiwa berdasarkan data tunggal ekonomi nasional. Dengan populasi sebesar itu, kebutuhan terhadap bawang merah dan bawang putih dinilai sangat tinggi.

Artinya, program penguatan produksi tidak hanya mengejar hasil panen, tetapi juga memperhitungkan permintaan yang berpotensi menyerap produk dari daerah. Potensi pasar yang besar ini turut mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat rantai pasok, mulai dari pengadaan sampai pengelolaan produksi.

Skema kerja sama dengan Majalengka dan perangkat daerah terkait

Pemkab Bogor tidak hanya mempelajari aspek budidaya dari Majalengka, tetapi juga menggali pengalaman terkait pengadaan, penyediaan, pengelolaan produksi, hingga pola kerja sama. Ajat menegaskan bahwa setelah kajian menemukan titik kecocokan, kerja sama dapat segera dirumuskan, sesuai bagian yang memungkinkan untuk dikerjasamakan.

Untuk menjalankan proses tersebut, pemkab melibatkan sejumlah perangkat daerah. Di antaranya unsur Asisten Pemerintahan, Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Bappeda, Distanhorbun, BPKAD, Bagian Perekonomian, Bagian Kerja Sama, serta BRIN.

Dampak bagi warga: arah penguatan produksi pangan daerah

Rencana ini berpotensi berdampak langsung pada aktivitas ekonomi warga yang terlibat di sektor pertanian. Dengan adanya pemetaan lokasi dan kajian kesesuaian lahan, program budidaya diharapkan lebih tepat sasaran, sehingga kelompok tani yang sudah berjalan dapat ditingkatkan kapasitasnya melalui pembinaan teknis, perbaikan proses produksi, dan penguatan tata kelola.

Bagi masyarakat luas, penguatan produksi bawang merah dan bawang putih juga berhubungan dengan ketersediaan komoditas pangan. Ketika pasokan dari wilayah sendiri meningkat, peluang pengendalian terhadap dinamika harga di tingkat konsumen menjadi lebih terbuka, terutama karena kebutuhan harian bawang merupakan kebutuhan yang terus berulang.

Pemerintah daerah menempatkan riset sebagai fondasi agar keputusan tidak hanya mengandalkan intuisi. Ajat menegaskan langkah awal ini ditujukan untuk melakukan loncatan kebijakan secara terukur, dengan dasar keilmuan dan tahapan kerja yang jelas.