Karhutla 2026: luas 202.010,96 hektare hingga Agustus, kerugian diproyeksi Rp123,1 triliun

INFOSENTULCITY.ID – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026 terus menunjukkan tren yang makin mengkhawatirkan. Hingga Agustus 2026, luas areal yang terdampak kebakaran telah mencapai 202.010,96 hektare, dengan potensi kerugian ekonomi dan kesehatan yang diproyeksi dapat menembus Rp123,1 triliun.

Selain dampak lingkungan, lonjakan kejadian karhutla juga menjadi sorotan. Data penegakan hukum KLHK mencatat kejadian karhutla pada Januari-Juni 2026 melonjak 366 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi ini terjadi ketika sejumlah wilayah masih menghadapi musim kemarau, sehingga risiko penyebaran api dan paparan asap berpotensi meningkat.

202.010,96 hektare terbakar hingga Agustus 2026

Menurut data Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SIPONGI) KLHK, total luas areal terbakar pada periode Januari hingga Agustus 2026 mencapai 202.010,96 hektare. Angka tersebut menggambarkan bahwa karhutla tidak hanya bersifat insidental, melainkan sudah menjadi masalah berkelanjutan yang menuntut pengendalian lebih ketat.

Tren kenaikan juga terlihat dari sisi frekuensi. Data penegakan hukum (Gakkum) KLHK menunjukkan kenaikan kejadian karhutla pada Januari-Juni 2026 sebesar 366 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Lonjakan kejadian ini penting dibaca bersama dengan kondisi cuaca, karena kemarau cenderung membuat bahan bakar lebih kering dan mempercepat penyalaan serta perluasan titik api.

Kalimantan Barat terluas, Papua Selatan menyusul

Dalam sebaran wilayah, Kalimantan Barat tercatat sebagai provinsi dengan areal terbakar paling luas. Berdasarkan SIPONGI hingga Agustus 2026, luas lahan yang terbakar di provinsi tersebut mencapai 38.310,86 hektare.

Papua Selatan berada di posisi berikutnya dengan luas areal terbakar 25.838,53 hektare. Besarnya luasan di wilayah tersebut menjadi sinyal bahwa tantangan karhutla tidak lagi dapat dipersempit hanya pada daerah yang selama ini dikenal rawan, seperti Sumatra dan Kalimantan.

Menariknya, kejadian kebakaran juga tercatat terjadi di sejumlah wilayah non-gambut, termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Jawa Timur. Pola ini menunjukkan bahwa pencegahan karhutla perlu diperluas, tidak hanya berfokus pada karakter ekosistem tertentu.

Kerugian ekonomi dan kesehatan diproyeksi hingga Rp123,1 triliun

Dampak karhutla kemudian dihitung melalui studi Center for Economic and Law Studies (CELIOS). Dalam laporan berjudul “Yang Sesak Napas dan Yang Membayar Kerugian Ekonomi Kebakaran Hutan”, CELIOS memperkirakan total beban ekonomi dan kesehatan akibat karhutla selama Januari hingga Agustus 2026 berada pada kisaran Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun.

Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, menegaskan bahwa angka tertinggi tersebut bahkan belum memasukkan kemungkinan kebakaran yang masih terjadi hingga akhir tahun. Ia juga menyebut bahwa estimasi Rp123,1 triliun setara dengan 49,1 persen dari proyeksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Tengah tahun 2026. Artinya, skala dampaknya bukan sekadar kerusakan lahan, melainkan dapat menjadi tekanan serius bagi aktivitas ekonomi daerah.

Dampak ke sektor ekonomi: aset hilang, produksi terganggu

CELIOS memperkirakan kerugian ekonomi langsung dari hilangnya aset fisik dan terganggunya kegiatan ekonomi mencapai Rp29,54 triliun. Nilai ini setara sekitar 0,23 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional, namun dampaknya tidak berhenti pada angka agregat tersebut.

Asap dan gangguan aktivitas produksi dapat memengaruhi rantai perdagangan, sektor pertanian, akomodasi, hingga usaha makanan dan minuman. Dalam rincian estimasi dampak ekonomi nominal, Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan estimasi terbesar, sekitar Rp5,7 triliun. Setelah itu, Papua Barat diperkirakan mengalami dampak sekitar Rp4,3 triliun, sementara NTT sekitar Rp2,8 triliun.

Studi tersebut juga memuat proyeksi potensi penerimaan pajak bersih daerah yang hilang, yaitu sekitar Rp269,86 miliar. Perhitungan ini relevan karena karhutla dapat menurunkan aktivitas ekonomi dan mengganggu kepatuhan maupun kelancaran pendapatan daerah.

Jutaan orang berisiko terdampak asap, biaya kesehatan bisa membengkak

Ancaman karhutla juga menyasar kesehatan masyarakat. Paparan asap kebakaran dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

CELIOS memperkirakan sekitar 1,78 juta orang berpotensi terdampak dalam skenario masyarakat yang mengalami ISPA dan mendapatkan diagnosis dari tenaga kesehatan. Dalam skenario tersebut, biaya kesehatan diperkirakan mencapai Rp9,75 triliun.

Namun, angka bisa jauh lebih besar bila warga yang mengalami gejala ISPA tetapi tidak memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan turut diperhitungkan. Pada skenario tersebut, CELIOS memproyeksikan sekitar 17,4 juta orang berpotensi terdampak dengan biaya kesehatan mencapai Rp93,56 triliun. Dengan kata lain, karhutla yang meninggalkan sisa asap setelah api dipadamkan tetap dapat menimbulkan beban ekonomi lanjutan melalui kebutuhan layanan kesehatan.

Evaluasi izin usaha dan penguatan pemulihan ekosistem

CELIOS mendorong pemerintah menjadikan pola karhutla 2026 sebagai bahan evaluasi kebijakan. Salah satu pertimbangan utamanya adalah kebakaran tidak hanya terkonsentrasi di kawasan Sumatra dan Kalimantan, melainkan juga muncul dengan luasan signifikan di Papua serta di wilayah non-gambut. Kondisi tersebut mengisyaratkan strategi pencegahan tidak bisa seragam, tetapi perlu menyesuaikan karakter wilayah.

Studi ini juga mendorong evaluasi perizinan usaha, termasuk pada sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan, terutama bila ditemukan indikasi pelanggaran yang berkaitan dengan kebakaran. Di sisi lain, pemerintah juga didorong memperkuat penanganan masyarakat terdampak asap, termasuk menyiapkan langkah pemulihan kesehatan dan membangun tim terpadu untuk memulihkan ekosistem yang rusak.

Rp123,1 triliun bukan angka akhir

Angka Rp123,1 triliun merupakan estimasi berdasarkan kondisi hingga Agustus 2026. Karena itu, nilai kerugian masih dapat berubah apabila karhutla kembali meluas hingga akhir tahun. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebelumnya juga menyebut luas karhutla nasional pada Januari hingga Juli 2026 telah berada di kisaran 202 ribu hektare, sehingga potensi kelanjutan masalah tetap perlu diantisipasi.

Dengan tren kejadian yang meningkat dan sebaran wilayah yang makin luas, upaya pencegahan, penegakan, serta penanganan kesehatan masyarakat perlu berjalan bersamaan agar dampak karhutla tidak terus melebar.